Rapat Bareng DPR, Mendes PDT Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 07 November 2024
Rapat Bareng DPR, Mendes PDT Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal

Gedung Parlemen Senaya Jakarta. Foto: Dok/DPR

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Dalam rapat ini, Yandri mengamini pernyataan Ketua Komisi V DPR, Lasarus, bahwa pengawasan dana desa belum maksimal.

"Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri.

Padahal, kata Yandri, anggaran dana desa tergolong besar. Pemerintah sejak 2015 hingga 2024 telah menggelontorkan dana desa sebanyak Rp 610 triliun.

Baca juga:

Komisi X DPR Kumpulkan Masukan Berbagai Pihak untuk Revisi UU Hak Cipta

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan dari 2015 sampai 2024 Rp 610 triliun," ujarnya.

Lebih lanjutm mantan anggota DPR ini melanjutkan, kementerian yang dipimpinnya sudah membentuk tim untuk mengawasi penggunaan dana desa.

"Kami sudah membentuk tim sekarang pak membuat roadmap pengawasan," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (pon)

Baca juga:

Presiden Prabowo Gelar Rapat Perdana Dengan Seluruh Kepala Daerah di Bogor

#Menteri Desa #Komisi V DPR #Dana Desa
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Menteri Pekerjaan Umum mengungkapkan bahwa total kerugian akibat aksi massa di sejumlah wilayah di Indonesia mencapai hampir Rp 900 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Indonesia
Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura
Keberadaan badan otorita khusus dianggap akan memberikan dampak besar bagi masyarakat Madura.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Agustus 2025
Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura
Indonesia
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas
Didit Herdiawan Ashaf dilantik sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas
Indonesia
Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
Anggota Komisi V DPR R mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan persiapan matang di semua lini.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
Indonesia
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Ombudsman menyatakan pemecatan terhadap ribuan tenaga pendamping profesional di lingkungan Kemendes PDT cacat administrasi.
Wisnu Cipto - Minggu, 03 Agustus 2025
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
Indonesia
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan 3 Kali Lipat, Komisi V DPR: Bawa ke Ranah Pidana
Muatan KMP Tunu Pratama Jaya overload hingga 300%.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 Juli 2025
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan 3 Kali Lipat, Komisi V DPR: Bawa ke Ranah Pidana
Indonesia
Skema KUR Perumahan Harus Mudah Diakses Masyarakat
Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan 3 juta rumah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 Juli 2025
Skema KUR Perumahan Harus Mudah Diakses Masyarakat
Indonesia
Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia
Terus berulangnya kecelakaan kapal penumpang di Indonesia harus menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan.
Dwi Astarini - Selasa, 22 Juli 2025
Kecelakaan Kapal Terus Berulang, DPR Desak Evaluasi SOP Pelayaran di Indonesia
Indonesia
H+6 KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Komisi V DPR Desak Investigasi Menyeluruh
KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam pada Rabu (2/7) lalu. Komisi V DPR RI pun mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi menyeluruh.
Soffi Amira - Senin, 07 Juli 2025
H+6 KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam, Komisi V DPR Desak Investigasi Menyeluruh
Indonesia
Penyebab KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: Kecerobohan Kapten Kapal dan Kelalaian Otoritas Pelabuhan
Pemanggilan terhadap Kemenhub diperlukan untuk mendapatkan laporan terkait peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 Juli 2025
Penyebab KMP Tunu Pratama Jaya Tenggelam di Selat Bali: Kecerobohan Kapten Kapal dan Kelalaian Otoritas Pelabuhan
Bagikan