Rapat Bareng DPR, Mendes PDT Akui Pengawasan Dana Desa Belum Maksimal
Soffi Amira - Kamis, 07 November 2024
Gedung Parlemen Senaya Jakarta. Foto: Dok/DPR
MerahPutih.com - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).
Dalam rapat ini, Yandri mengamini pernyataan Ketua Komisi V DPR, Lasarus, bahwa pengawasan dana desa belum maksimal.
"Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri.
Padahal, kata Yandri, anggaran dana desa tergolong besar. Pemerintah sejak 2015 hingga 2024 telah menggelontorkan dana desa sebanyak Rp 610 triliun.
Baca juga:
Komisi X DPR Kumpulkan Masukan Berbagai Pihak untuk Revisi UU Hak Cipta
"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan dari 2015 sampai 2024 Rp 610 triliun," ujarnya.
Lebih lanjutm mantan anggota DPR ini melanjutkan, kementerian yang dipimpinnya sudah membentuk tim untuk mengawasi penggunaan dana desa.
"Kami sudah membentuk tim sekarang pak membuat roadmap pengawasan," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (pon)
Baca juga:
Presiden Prabowo Gelar Rapat Perdana Dengan Seluruh Kepala Daerah di Bogor
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Audiensi Pimpinan DPR dengan Asosiasi Pengemudi Bahas RUU Angkutan Jalan
Kementerian Desa Berharap Dana Desa Tidak Ganggu Pengembalian Kredit Koperi Merah Putih
Komisi V DPR Minta Kemendes Segera Selesaikan Kasus Desa yang Dijadikan Agunan
Warga Desa di Kawasan Hutan Diusulkan Masuk Perhutanan Sosial
Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
Demi Percepat Pembangunan, Komisi V DPR Usulkan Pembentukan Badan Otorita Pengembangan Madura
Prabowo Lantik Kepala Otorita Pantura, Komisi V DPR: Tugas dan Kewenangannya Harus Jelas
Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif
DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman
KMP Tunu Pratama Kelebihan Muatan 3 Kali Lipat, Komisi V DPR: Bawa ke Ranah Pidana
