Demokrat Ngotot Jadikan AHY Bakal Cawapres Anies Baswedan

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 17 Februari 2023
Demokrat Ngotot Jadikan AHY Bakal Cawapres Anies Baswedan

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ketika membacakan pidato kebangsaan dalam Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat (16/9). ANTARA/Putu Indah Sav

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Waktu pencoblosan Pemilu 2024 makin dekat. Partai Demokrat tengah mempersiapkan strategi menyongsong Pemilu 2024, seperti mengharapkan ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menjadi wakilnya Anies Baswedan.

"Perjuangan strategi atas ini adalah bagaimana kita meyakinkan masyarakat dengan program-program kami," kata Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief kepada wartawan, Jumat (17/2).

Baca Juga:

Demokrat Sebut Hal yang Wajar saat Jokowi Mania Alihkan Dukungan ke Prabowo

Di level nasional, Partai Demokrat masih menunggu pendeklarasian Ketum AHY dengan Anies Baswedan yang saat ini berstatus sebagai bakal capres dari NasDem. Pihaknya berharap AHY mampu menjadi pendamping Anies untuk maju di 2024.

"Ketum AHY sebagai wakil Anies Baswedan sebagai figur perubahan dan perbaikan," imbuh dia.

Andi Arief menyebut strategi itu termasuk langkah koalisi untuk mencalonkan capres dan cawapres di Pemilu 2024.

Hal ini, kata Andi Arief, ditunjukkan dari solidnya ketiga partai di Koalisi Perubahan untuk mendukung Anies Baswedan. Ia berharap pendeklarasian koalisi bisa dilakukan sebelum bulan puasa. Hal ini bertujuan supaya capres yang diusung, bisa lebih dikenal oleh masyarakat.

Baca Juga:

Dukungan Demokrat dan PKS kepada Anies Dinilai Hanya Basa Basi Politik

"Agar kampanye ini bisa leluasa dan lebih panjang bisa menjangkau desa-desa karena untuk mempopulerkan dan untuk menaikkan elektabilitas tentu penting waktu yang cukup lama," ujar Andi Arief.

Sementara itu, strategi tingkat bawah yang disiapkan Demokrat adalah memfokuskan konsolidasi serta penyusunan caleg. Andi Arief mengatakan 85 persen lebih caleg di DPR tengah melakukan tahap pengembalian berkas.

"Wilayah menjadi dapil-dapil dari mulai surveinya, kampanyenya, perencanaan suara dan sebagainya dan para kader mulai melakukan pengeroyokan menuju TPS-TPS mendata dan merencanakan suara," ujar Andi Arief. (Knu)

Baca Juga:

PKS dan Demokrat Dinilai Belum Serius Dukung Anies di Pilpres 2024

#Agus Harimurti Yudhoyono #Pemilu #Pilpres #Pilpres 2024 #Partai Demokrat #Debat Capres-cawapres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan