Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Pilpres 2019

Demokrat Mendua, PKS: Itulah Indah dan Seninya Politik, Siapa Baper Justru Kalah

Eddy FloEddy Flo - Senin, 10 September 2018
Demokrat Mendua, PKS: Itulah Indah dan Seninya Politik, Siapa Baper Justru Kalah

Mardani Ali Sera menunjukan buku #2019GantiPresiden kepada awak media di Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), angkat bicara terkait langkah Partai Demokrat yang memberikan dispensasi khusus kepada beberapa kadernya di daerah yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meyakini komitmen partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tak akan berubah untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"PKS yakin Demokrat all out," kata Mardani saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (10/9).

Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (MP/Fadhli)

Dispensasi khusus yang diberikan DPP Partai Demokrat ke beberapa kadernya di daerah itu, kata Mardani, perlu dilihat dalam kacamata berbeda. Dalam politik, bisa saja muncul pandangan berbeda pada mitra koalisi.

"Justru itulah indah dan seninya politik. Siapa baper justru kalah. Prabowo-Sandiaga memberi kepercayaan penuh pada parpol koalisi," ujar inisiator Gerakan #2019GantiPresiden ini.

PKS, lanjut dia, memahami dilema yang dihadapi partai berlambang mercy itu saat memberi dispensasi khusus ke beberapa kadernya di daerah.

"Malah bagus di awal semua saling memahami dan beradaptasi. Kami yakin #2019GantiPresiden," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membebaskan beberapa kadernya di daerah, untuk dukung Jokowi-Ma’ruf di persaingan Pilpres 2019. Sikap politik itu tentu berseberangan dengan keputusan Partai Demokrat yang mengusung Prabowo-Sandiaga untuk Pilpres 2019.

Ferdinand Hutahaean
Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean (kiri) bersama Wagub Sandiaga Uno (Foto: Twitter @FERDINAND)

Keputusan tersebut diambil oleh SBY dan disepakati oleh Ketua Majelis Tinggi Demokrat Amir Syamsudin. Rapat itu digelar di sela perayaan hari lahir Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke-69 sekaligus hari jadi Partai Demokrat ke-17 di Kediaman SBY.

Ketua DPP Bidang Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengistilahkan sikap politik tersebut sebagai bentuk “dispensasi khusus”. Ada empat DPD Demokrat yang diberi dispensasi khusus mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019.

Menurut Ferdinand, dispensasi diberikan dengan mempertimbangkan efek elektoral. Pemberian dispensasi khsusus itu untuk memudahkan langkah para caleg di daerah, meraup suara untuk Demokrat.

"Karena kami juga sebagai partai tidak ingin partai kami ini jeblok di sana, karena memang kami lihat opini dan animo masyarakat di sana untuk mendukung Pak Jokowi tinggi," ucap Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di Jakarta Selatan, Minggu (9/9).(Pon)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Dampak Sanksi Iran dan Pengeboran AS, Harga Minyak Mentah Dunia Naik

#PKS #Partai Demokrat #Mardani Ali Sera #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan