Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Partai Demokrat (PD) kubu Moeldoko belum mengumumkan secara resmi nama-nama kepengurusannya.
Jubir kubu KLB PD Muhammad Rahmad mengungkapkan, nama-nama kepengurusan versi mereka akan diumumkan pekan depan.
Rahmad enggan memerinci tanggal pasti PD Moeldoko akan mengumumkan nama-nama kepengurusannya.
Baca Juga:
Saut Situmorang: KPK tidak Pernah Terbitkan Surat Ketetapan JC kepada Nazaruddin
Dia hanya mengatakan, PD versi Moeldoko sudah memiliki nama-nama orang yang mengisi kepengurusan.
Sebab, lanjutnya, saat kubu Moeldoko mengirimkan AD/ART ke Kemenkumham, sudah lengkap dengan nama-nama pengurus.
"Jadi yang kita ajukan sudah lengkap. Bukan hanya yang diberikan media," terangnya kepada wartawan di Hambalang, Bogor, Kamis (25/3).
Mengenai bocoran nama kepengurusan PD Moeldoko, Rahmad enggan membeberkan.
Dia hanya mengatakan, posisi bendahara umum tidak diisi M Nazaruddin, mantan Bendum Demokrat.
"Jadi di mana posisinya Mas Nazaruddin, nanti secara resmi Sekjen Bang Jhoni Allen akan mengumumkan kepada publik dalam waktu yang secepatnya," jelas dia.
Rahmad juga menduga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Partai Politik.
Menurut Partai Demokrat kubu Moeldoko, ada 14 pasal dalam AD/ART tersebut yang melanggar.
"Kami juga menemukan setidaknya ada 14 (empat belas) pasal di dalam AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang melanggar ketentuan UU Partai Politik," jelas Rahmad.
Hal-hal yang tertuang di dalam AD/ART yang dinilai melanggar itu antara lain:
1. Kekuasaan tertinggi berada di tangan SBY sebagai ketua Majelis Tinggi.
2. Calon Ketua umum harus persetujuan SBY sebagai Ketua Ketua Majelis Tinggi.
3. AD/ART yang akan diajukan dan ditetapkan di Kongres atau KLB harus dirancang oleh Majelis Tinggi.
4. Kewenangan Mahkamah Partai sebagai peradilan internal menjadi subordinasi dari AHY sebagai Ketua Umum dan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai.
5. Ketentuan yang dibuat dalam AD/ART tahun 2020 tersebut telah mengamputasi kewenangan anggota partai dan Mahkamah Partai.
6. Partai Demokrat dalam menyelesaikan Perselisihan Internal Partai tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Partai Politik No 2 Tahun 2011, Pasal 32-33, karena menghilangkan fungsi Mahkamah Partai sebagaimana mestinya.
Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam materi dan/atau muatan pasal-pasal dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tersebut sangat fatal. Karena menyangkut kedaulatan anggota partai politik dan forum kekuasaan tertinggi pengambilan keputusan, serta Mahkamah Partai yang merupakan jiwa dari UU Parpol No 2 tahun 2011.
Karena itu, menurut Rahmad, AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tidak memenuhi syarat objektif. Sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, pasal 15 ayat (1) dan (2) UU parpol No 2 Tahun 2008 dan pasal 5 serta pasal 32-33 UU Parpol No 2 Tahun 2011.
"Atas dasar pertimbangan yang sangat komprehensif itulah, para anggota, para kader partai Demokrat di seluruh Indonesia berhimpun menyelenggarakan KLB di Deli Serdang," ujar Rahmad.
Baca Juga:
LPSK Tanggapi Silang Pendapat KPK dengan Ditjen PAS soal Status JC Nazaruddin
Ketika AD/ART batal demi hukum, maka rujukannya adalah pasal 15 ayat (1) UU Parpol Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa kedaulatan partai politik ada di tangan anggota.
"Maka keberadaan Partai Demokrat, yang mengalami kekosongan aturan dasar, otomatis harus dikembalikan kepada kedaulatan anggota," imbuhnya.
Ia meminta Menkumham Yasonna Laoly membatalkan AD/ART kubu AHY. Dia juga meminta Yasonna membatalkan kepengurusan kubu AHY. (Knu)
Baca Juga:
Ditjen PAS Sebut Pemberian Cuti Menjelang Bebas Nazaruddin Tak Perlu Rekomendasi KPK
