Demokrat Kaget Menteri Tjahjo Usul Pensiun PNS Rp1 Miliar, Duit dari Mana?

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 18 Februari 2020
Demokrat Kaget Menteri Tjahjo Usul Pensiun PNS Rp1 Miliar, Duit dari Mana?

Jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dulu nama Pegawai Negeri Sipil (PNS). (Foto/merahputih.com)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku terkejut dengan usulan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan dana pensiun sebesar Rp 1 miliar.

"Uangnya dari mana. Ekonomi lagi susah, pajak lagi di luar target. Uangnya dari mana itu ya," kata Syarief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa, (18/2).

Baca Juga:

KemenPAN-RB Ingin Sistem Kerja ASN Seperti Startup, Bisa Kerja dari Rumah

Syarif mempertanyakan sumber uang untuk para pensiunan abdi negara yang disebut PNS oleh publik itu. Pasalnya, menurut Syarief, jika mau berhutang hanya akan membuat debt rasio naik lagi.

"Sekarang saja sudah 30 persen atau mau 31 persen. Boleh-boleh saja, prinsipnya boleh itu kan untuk kesejahteraan supaya pegawai pensiun bisa berusaha. Itu juga meningkatkan ekonomi tetapi persoalannya sekarang, untuk memberikan sebesar Rp 1 miliar itu uangnya dari mana ya," ujar dia.

waketum demokrat syarief hasan
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan (MP/Ponco)

Syarief mengakui usulan yang diajukan oleh Menpan RB merupakan suatu hal yang bagus lantaran dapat menyejahterakan rakyat. Namun, dia mengingatkan harus tetap berfikir rasional.

"Bagi saya bagus-bagus saja kan kewajiban kita untuk mensejahterakan rakyat ya kan. Tapi harus rasional berfikir, asal uangnya ada. Kecuali kalau meminjam lagi," tegas Syarief.

Baca Juga:

Negara Rugi Rp 72 Miliar Per Tahun Karena Tak Pecat PNS Koruptor

Anak buah Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini meminta agar pemerintah tidak memaksakan usulan untuk memberikan dana pensiunan kepada ASN sebesar Rp 1 Miliar.

"Sekarang saya rasa sudah cukup bagus, kalo mau pensiun ada kompensasi lebi besar kita dukung lah. Tapi harus realistis," tutup Syarif.

tjahjo kumola
Menpan RB Tjahjo Kumolo. ANTARA/Boyke Ledy Watra

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo mengusulkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapatkan dana pensiun Rp1 miliar. Usulan tersebut, kata Tjahjo, sudah disampaikan pada Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Pon)

Baca Juga:

Pecat PNS Pusat yang Enggak Mau Pindah ke Ibu Kota Baru

#Aparatur Sipil Negara (ASN) #PNS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Total 150 Ribu Formasi CPNS Dibuka November 2026, Peluang Fresh Graduate Lulus Lebih Besar!
Pemerintah menyiapkan sekitar 150 ribu formasi CPNS 2026 yang ditargetkan diumumkan pada November. Rekrutmen difokuskan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo dan memberi peluang bagi fresh graduate.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 November 2026
Total 150 Ribu Formasi CPNS Dibuka November 2026, Peluang Fresh Graduate Lulus Lebih Besar!
Indonesia
Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS: Syarat, Jadwal, Cara Daftar, dan Rincian Gaji
Pendaftaran CPNS segera dibuka! Cek panduan lengkap mulai dari syarat, dokumen, jadwal, cara daftar di SSCASN, hingga rincian gaji PNS terbaru
Angga Yudha Pratama - Minggu, 08 November 2026
Panduan Lengkap Pendaftaran CPNS: Syarat, Jadwal, Cara Daftar, dan Rincian Gaji
Indonesia
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Pembayaran Gaji PNS Melalui Koperasi Merah Putih Sudah Diusulkan ke Kemenkeu
Indonesia
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Peawai pemerintah daerah yang PPPK yang dibayar dari daerah, nanti akan diberikan kesempatan menjadi pegawai negeri (PNS) yang dibayar oleh pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 14 September 2026
Pemerintah Pusat Butuh Rp 31,1 Triliun Ambil Alih Gaji PPPK Paruh Waktu dari Pemda
Indonesia
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Penasaran dengan kelanjutan video viral kasus asusila kepsek dan guru SD di Pekalongan? Dindikbud Kabupaten Pekalongan sudah turun tangan. Cek fakta lengkap, motif CCTV, dan sanksi tegasnya di sini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 09 September 2026
Fakta Mengejutkan Skandal Video Viral Kepsek dan Guru SD Pekalongan, CCTV Sengaja Dipasang?
Indonesia
PJJ di Jakarta Diperpanjang hingga 8 September Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau
Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PJJ sekolah hingga 8 September 2026 akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. ASN tetap bekerja seperti biasa.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
PJJ di Jakarta Diperpanjang hingga 8 September Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau
Indonesia
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Terdapat rencana pengalihan lebih dari 230.000 PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Selain itu sekitar 900.000 PPPK penuh waktu akan mengikuti proses seleksi pada awal tahun 2027
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 31 Agustus 2026
DPR Desak Pengangkatan PNS Harus Utamakan Buat Guru, Termasuk Pengelola Perpustakaan
Indonesia
Guru PPPK Dapat Jalur Pengembangan Karier, PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut CPNS 2027
Pemerintah memberi peluang guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. PPPK penuh waktu juga bisa mengikuti seleksi CPNS yang dibuka awal 2027.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 20 Agustus 2026
Guru PPPK Dapat Jalur Pengembangan Karier, PPPK Penuh Waktu Bisa Ikut CPNS 2027
Indonesia
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Pemerintah memastikan kebijakan penambahan alokasi belanja pegawai tetap berada dalam koridor kehati-hatian fiskal yang ketat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Pemerintah Siapkan Anggaran Rp31 Triliun Ubah Status PPPK ke Pegawai Pemerintah Pusat
Indonesia
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Proses pengangkatan guru PPPK menjadi PNS mencakup cakupan luas, meliputi guru sekolah umum, guru madrasah negeri, hingga pendidik Taman Kanak-Kanak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 20 Agustus 2026
Kesempatan Guru PPPK Jadi PNS Terbuka Lebar, DPR dan Pemerintah Sepakati Skema UU ASN
Bagikan