Demokrat Duga Ada Kepentingan Politik di Balik Pencabutan Izin Kegiatan Senam PKS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 31 Juli 2023
Demokrat Duga Ada Kepentingan Politik di Balik Pencabutan Izin Kegiatan Senam PKS

Stadion Patriot Candrabhaga. (Foto: Instagram @humas_jabar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mencabut izin acara senam bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Stadion Patriot Candrabhaga pada Sabtu (29/7).

Rencananya, kegiatan senam tersebut akan dihadiri bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan.

Menanggapi hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menduga, ada unsur kepentingan politik di balik pencabutan izin acara senam oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Baca Juga:

PKS akan Ambil Langkah Hukum Soal Izin Senam Bareng Anies Dicabut

“Patut diduga ini sifatnya politis yang mesti ditelusuri lebih lanjut pihak-pihak dan kepentingan politik di balik ini. Jika benar adanya, ini mesti diambil tindakan tegas,” kata Kamhar dalam keterangannya, Senin (31/7)

Kamhar lantas menyinggung soal cara-cara kampungan yang digunakan untuk menjegal lawan politik sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

“Bukan hanya tak patut dan mencederai demokrasi. Menjernihkan kembali istilah yang sempat dicemarkan oleh LBP (Luhut Binsar Panjaitan), cara-cara seperti inilah justru yang paling pas disematkan label ‘kampungan’,” tuturnya.

Baca Juga:

Respons PKS soal Rencana Pj Heru Audit JIS

Lebih lanjut Kamhar menghormati langkah PKS yang akan menempuh upaya hukum terkait pencabutan sepihak atas perizinan kegiatan senam tersebut.

“Kami menghormati sepenuhnya rencana PKS yang akan menempuh jalur hukum terkait pencabutan sepihak atas perizinan ini,” ucapnya.

Dia juga memaklumi Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi yang mempertanyakan kebijakan Pemda yang diambil secara sepihak

“Menjadi wajar dan bisa dimaklumi pula jika kemudian melalui fraksi di DPRD Kabupaten Bekasi mempertanyakan kebijakan Pemda yang diambil secara sepihak ini,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kader PKS Sebut Formula E 2023 Rugi, Begini Jawaban JakPro

#PKS #Partai Demokrat #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Kedua tokoh yang diusulkan presiden semestinya telah menyatakan kesediaan sebelum namanya disampaikan kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
AHY Pastikan Demokrat tak Ajukan Cawapres ke Presiden Prabowo
AHY menyatakan Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
AHY Pastikan Demokrat tak Ajukan Cawapres ke Presiden Prabowo
Berita Foto
AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/12/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 13 November 2026
AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Bagikan