Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS akan Ambil Langkah Hukum Soal Izin Senam Bareng Anies Dicabut

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 30 Juli 2023
PKS akan Ambil Langkah Hukum Soal Izin Senam Bareng Anies Dicabut

Bakal calon presiden Anies Baswedan hadir pada sebagai tamu undangan acara Rakernas Apdesi di Jambi. (ANTARA/HO/Ko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal menempuh langkah hukum terhadap Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono yang mencabut izin pakai Stadion Patriot Candrabhaga untuk acara senam bersama Anies Baswedan pada Sabtu (29/7) kemarin.

Ketua DPD PKS Bekasi, Heri Koswara mengatakan, pembatalan secara semena-mena ini sangat merusak demokrasi yang sudah berjalan baik di Indonesia.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Rizieq Shihab Dukung Anies Baswedan Jadi Presiden

"Pembatalan yang menurut saya mencederai demokrasi di Kota Bekasi karena yang pertama mendadak dan yang kedua tidak memberikan solusi. Ini yang akan kita bawa ke dalam ranah hukum sekaligus," kata Heri.

Heri menjelaskan, alasan tempuh jalur Hukum karena merugikan PKS sebagai partai pemenang di Kota Bekasi.

"Iya upaya hukum. Karena ini pertama merugikan martabat PKS sebagai partai pemenang di Kota Bekasi," jelas dia.

Kendati demikian, Heri belum mau mengungkapkan kapan akan menempuh jalur hukum. Sebab, untuk langkah serius itu perlu melakukan kajian yang dalam.

"Sedang kita kaji. Tunggu saja waktunya," paparnya.

Baca Juga:

Pilih Susi Pudjiastuti Jadi Cawapres, Anies Bisa Raup Suara Perempuan

Adapun PKS terpaksa mengubah acara dari senam menjadi flashmob atau jalan sehat sambil menyapa warga Kota Bekasi. Jalan sehat dilakukan dari Jalan Inspeksi Kalimalang hingga Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan Stadion Patriot Candrabhaga.

Mulanya, PKS mengajukan izin menggelar acara senam bersama di stadion tersebut pada Sabtu (29/7). Dalam izin itu, PKS bomitmen tidak menginjak rumput yang akan menjadi pertandingan, dan PKS hanya akan menggunakan jogging track (arena lari).

Izin kemudian terbit pada Rabu (26/7). PKS lalu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Namun, seiring berjalannya waktu, Pemkot Bekasi tiba-tiba membatalkan izin penggunaan stadion secara sepihak.

"Nah, sudah. Keluarlah izin, tapi saya katakan tadi, tiba-tiba hari Jumat dibatalkan, jam 11.30 WIB," tuturnya.

PKS pun kecewa pencabutan izin tersebut. Sebab, mereka tidak diberi solusi atas pembatalan izin penggunaan Stadion Patriot. (Asp)

Baca Juga:

Peluang Duet Anies-Susi Masih Terbuka Lebar

#PKS #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Bagikan