Demokrat DKI Ingatkan Gubernur Berikutnya Tak Jadikan Jakarta Panggung Politik untuk Pemilu 2029

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 24 Juni 2024
Demokrat DKI Ingatkan Gubernur Berikutnya Tak Jadikan Jakarta Panggung Politik untuk Pemilu 2029

Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono. (Foto: X/Mujiyono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono mengingatkan, kepada Gubernur DKI Jakarta selanjutnya untuk sungguh-sungguh menuntaskan permasalahan Ibu Kota menuju Jakarta kota global.

Menurutnya, banyak persoalan yang ada di Jakarta dan hingga kini belum juga tuntas. Maka lantas, kata dia, gubernur berikutnya harus bekerja keras agar Jakarta jauh lebih baik lagi.

"Pemimpin Daerah Khusus Jakarta (DKJ) kedepan harus FOKUS urus Jakarta dan mampu tuntaskan berbagai persalahan yang ada, menuju Jakarta sebagai pusat perekonomian dan kota global," tulis Mujiyono dalam akun X @RAMujiyono, Senin (24/6).

Mujiyono meminta, kepada calon gubernur DKI Jakarta yang memperebutkan kursi DKI 1, jangan memanfaatkan Pilkada Jakarta 2024 menjadi panggung politik untuk menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

"Bukan hanya menjadikan Jakarta sebagai PANGGUNG POLITIK menuju 2029," lanjut dia.

Baca juga:

Sahroni Siap Maju Pilkada Jakarta Jika Diperintah Surya Paloh

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, masih banyak permasalahan yang terjadi di Ibu Kota saat semarak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-497 Kota Jakarta.

Mujiyono mengatakan, selama ini penyelarasan tata ruang dan sinkronisasi program pembangunan dalam kawasan Jabodetabekjur belum optimal dilakukan.

Mujiyono menilai, problem utama yang harus dipecahkan dalam menata Jakarta yaitu menata kawasan sekitarnya. Terlebih lagi, belum adanya penyelarasan tata ruang dan sinkronisasi program pembangunan dengan wilayah penyangga juga menjadi masalah.

Menurut dia, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global harus mampu melakukan sinkronisasi program pembangunan kawasan dengan wilayah-wilayah sekitarnya.

"Permasalahan utama Jakarta seperti, kemacetan, banjir, air bersih dan persampahan akan lebih efektif diselesaikan jika ditangani pada level kawasan," ujar Mujiyono di Jakarta, Sabtu (22/6).

Baca juga:

Tito Berikan 2 Opsi Bagi Pj Kepala Daerah Maju Pilkada

Mujiyono berharap bahwa Undang-undang Nomor 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat benar-benar dilaksanakan, khususnya dalam menata kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.

Politikus Demokrat ini juga menyoroti pengembangan budaya Betawi yang masih minim dilaksanakan, meskipun secara regulasi sudah ada Perda DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

Padahal, jika ditata dan difasilitasi dengan baik, maka kebudayaan Betawi dapat menjadi roda penggerak ekonomi kreatif.

Untuk itu kata Mujiyono, Pemda DKI harus lebih aktif membangun kolaborasi dengan para pekerja seni Betawi, dunia usaha, lembaga pendidikan, sanggar dan sebagainya untuk membangun fasilitas umum yang bernuansa Betawi, membuat pentas seni dan pagelaran budaya.

Ia menambahkan, Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai kawasan destinasi wisata masih kurang mendapatkan perhatian.

Baca juga:

PKS Putuskan Usung Sohibul Iman di Pilkada Jakarta

Untuk itu Pemerintah perlu memprioritaskan beberapa hal di antaranya penyediaan sarana transportasi antar pulau, karena dengan tidak adanya konektivitas antar pulau mengakibatkan warga harus menyewa kapal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan harga-harga di lebih mahal.

"Memperbanyak penyediaan instalasi pengolahan air (IPA), membangun rumah sakit minimal tipe c dan menyediakan sarana pengolahan sampah," urainya.

Selain itu, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta ini berujar, pada HUT ke-497 Kota Jakarta juga perlu memperhatikan ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi, sebagai gambaran gedung-gedung megah yang bersanding dengan permukiman kumuh.

Tidak hanya itu, masih ada sekitar 23 persen penduduk Jakarta yang bermukim di permukiman kumuh atau di kampung-kampung kota dengan sarana prasarana lingkungan yang kurang memadai.

"Perlu ada upaya besar dan langkah-langkah terobosan untuk melakukan perbaikan atau 'upgrading' kawasan permukiman padat penduduk sehingga menjadi permukiman yang layak huni," tutupnya. (Asp)

#Partai Demokrat #Pilkada 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Tidak akuntabel dan tidak transparannya laporan keuangan partai politik turut memperbesar risiko masuknya aliran dana tidak sah ke dalam sistem kepartaian.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Temuan Awal Duit Korupsi Bupati Lampung Tengah Rp 5 Miliar, Diduga Buat Bayar Utang Pilkada
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
DKPP mengungkap 31 perkara politik uang selama Pemilu dan Pilkada 2024. Hal itu diungkapkan Anggota Dewan DKPP, Ratna Dewi Pettatolo.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
DKPP Ungkap 31 Perkara Politik Uang di Pemilu dan Pilkada 2024, Perlunya Sinergi Kuat dari Bawaslu hingga KPU
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Bagikan