Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Fraksi dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI adanya satu kursi DPRD khusus untuk Kepulauan Seribu.
Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat dan PAN Taufiqurrahman saat menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jakarta tahun 2017-2022.
"Perlu adanya satu kursi DPRD khusus untuk kepulauan seribu. Guna merealisasikan usulan ini, pemprov DKI Jakarta harus mengusulkan dalam revisi UU No 29/2007 yang saat ini sedang dibahas," kata Taufiq.
Lebih lanjut ia menjelaskan, usulan ini harus menjadi perhatian bagi Gubernur DKI Jakarta karena secara administratif Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan kabupaten tersendiri bukan bagian dari Jakarta Utara.
Untuk menjadi dapil tersendiri perlu dilakukan revisi undang-undang, khususnya undang-undang tentang Keistimewaan Ibu Kota Jakarta.
Taufiq juga menuturkan, pemprov DKI juga harus meningkatkan pembangunan pariwisata bahari dengan melibatkan masyarakat kepaluan seribu secara aktif.
"Peningkatan infrastruktur (pelabuhan, jalan, listrik) di kepulauan seribu sebagai destinasi wisata berkelas internasional," ungkapnya.
Tak hanya itu, Taufiq juga meminta agar pemprov DKI Jakarta menata wilayah Muara Angke menjadi 2 wilayah Pelabuhan, yakni Pelabuhan Ikan Samudra yang lebih modern dan bertaraf internasional dari pada Pelabuhan Muara Baru yang di kelola oleh Kementerian Perhubungan.
"Pelabuhan penumpang dan pariwisata modern dan nyaman yang mampu mengakomodir penumpang dari kepulauan seribu, kawasan pelabuhan ini adalah satu-satunya yang dimiliki oleh provinsi DKI Jakarta, karena harus terintergrasi dengan transportasi publik seperti LRT, MRT, dan Transjakarta," pungkasnya. (Asp)
Baca juga berita terkait di: Nasdem Sebut Internal SKPD di DKI Jakarta Tak Sinkron
