Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem, Bestari Barus menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2017-2022.
Bestari menilai, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DKI Jakarta tidak berkesinambungan dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
"SKPD di internal Pemerintah Provinsi DKI seringkali tidak sinkron, bahkan ditemukan kurangnya sinergi antar SKPD," kata Bestari saat rapat paripurna, di ruang Paripurna DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (2/4).
ketidaksinkronan antara internal SKPD, kata Bestari, dapat berdampak pada kegagalan dalam pelaksanaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daeran (APBD).
"Hal ini mengakibatkan potensi kegagalan dalam pelaksanaan dan penyerapan APBD khususnya masalah sinergi antara tiga SKPD yaitu Bappeda Inspektorat, dan dinas teknis. Hal ini kami sampaikan mengingat sampai hari ini pencapaian penyerapan anggaran baru pada kisaran delapan persen," jelasnya.
Pria bertubuh Gempal itu pun menyarankan kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk menempatkan orang-orang yang tepat di jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini SKPD.
"Fraksi NasDem menyarankan agar meletakkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, sehingga juga diperlukan metode rekrutmen yang baik agar dapat tercapai secara maksimal akselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta," pungkasnya. (Asp)
Baca juga berita terkait di: Prostitusi Masih Marak di Jakarta, PKB Kritik Anies-Sandi
