NasDem Jakarta Dorong Pembentukan Dapil Khusus Kepulauan Seribu

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
NasDem Jakarta Dorong Pembentukan Dapil Khusus Kepulauan Seribu

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PARTAI NasDem DKI Jakarta mendorong pembentukan daerah pemilihan (dapil) khusus untuk Kepulauan Seribu dalam penataan dapil Pemilu mendatang. Usul ini muncul sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas representasi politik dan memastikan prinsip-prinsip pembentukan dapil dijalankan secara utuh.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai pembentukan dapil di Jakarta saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembentukan dapil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Ketujuh prinsip tersebut mencakup kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, kesamaan cakupan wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan.

"Faktanya, hampir semua dapil di Jakarta masih menyisakan persoalan. Ini harus kita akui secara objektif sebagai bahan evaluasi bersama," ujar Wibi Andrino kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/4)

Wibi menyoroti penggabungan wilayah Kepulauan Seribu dengan tiga kecamatan di Jakarta, yakni Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading (Cikoding) yang dinilai tidak memenuhi prinsip kohesivitas dan kesamaan cakupan wilayah. Menurut dia, karakter wilayah daratan urban dan wilayah kepulauan memiliki kebutuhan, persoalan, serta karakter sosial yang berbeda sehingga tidak ideal berada dalam satu dapil.

Baca juga:

Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas



Kondisi itu dinilai berdampak pada kualitas keterwakilan, terutama bagi warga Kepulauan Seribu yang selama ini menghadapi keterbatasan akses representasi politik. NasDem menilai pembentukan dapil khusus bagi Kepulauan Seribu dapat menjadi pilihan yang lebih rasional dan adil, meski membutuhkan penyesuaian pada prinsip proporsionalitas.

"Kalau kita bentuk dapil khusus Kepulauan Seribu, memang mungkin ada kompromi pada prinsip kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas. Namun, setidaknya prinsip lain seperti kohesivitas, integralitas wilayah, dan kesamaan cakupan wilayah bisa terpenuhi," jelasnya.

Selain memperkuat keterwakilan, pembentukan dapil khusus dinilai dapat meningkatkan efektivitas penyaluran aspirasi dan menciptakan kompetisi politik yang lebih adil bagi warga lokal. Oleh karena itu, NasDem mendorong KPU RI dan pemangku kepentingan membuka ruang evaluasi penataan dapil secara komprehensif, termasuk mempertimbangkan dapil khusus bagi wilayah dengan karakteristik unik seperti Kepulauan Seribu.

"Jangan sampai desain dapil justru menjauhkan rakyat dari wakilnya. Kepulauan Seribu butuh suara yang benar-benar mewakili mereka," ujarnya.(Asp)




Baca juga:

Pramono Anung Soroti Pendidikan dan Kesehatan Saat Kunjungan ke Kepulauan Seribu

#DPRD DKI Jakarta #Kepulauan Seribu #UU Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
DPRD DKI Wanti-Wanti Gubernur Pramono Perhatikan Kapal Lokal untuk Transjakarta Pulau Seribu
Kapal tradisional yang telah lama menjadi bagian dari aktivitas masyarakat Kepulauan Seribu perlu tetap diakomodasi dalam aturan baru.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
DPRD DKI Wanti-Wanti Gubernur Pramono Perhatikan Kapal Lokal untuk Transjakarta Pulau Seribu
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Bagikan