NasDem Jakarta Dorong Pembentukan Dapil Khusus Kepulauan Seribu

Dwi AstariniDwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
NasDem Jakarta Dorong Pembentukan Dapil Khusus Kepulauan Seribu

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PARTAI NasDem DKI Jakarta mendorong pembentukan daerah pemilihan (dapil) khusus untuk Kepulauan Seribu dalam penataan dapil Pemilu mendatang. Usul ini muncul sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas representasi politik dan memastikan prinsip-prinsip pembentukan dapil dijalankan secara utuh.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menilai pembentukan dapil di Jakarta saat ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip pembentukan dapil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Ketujuh prinsip tersebut mencakup kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, kesamaan cakupan wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan.

"Faktanya, hampir semua dapil di Jakarta masih menyisakan persoalan. Ini harus kita akui secara objektif sebagai bahan evaluasi bersama," ujar Wibi Andrino kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/4)

Wibi menyoroti penggabungan wilayah Kepulauan Seribu dengan tiga kecamatan di Jakarta, yakni Cilincing, Koja, dan Kelapa Gading (Cikoding) yang dinilai tidak memenuhi prinsip kohesivitas dan kesamaan cakupan wilayah. Menurut dia, karakter wilayah daratan urban dan wilayah kepulauan memiliki kebutuhan, persoalan, serta karakter sosial yang berbeda sehingga tidak ideal berada dalam satu dapil.

Baca juga:

Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas



Kondisi itu dinilai berdampak pada kualitas keterwakilan, terutama bagi warga Kepulauan Seribu yang selama ini menghadapi keterbatasan akses representasi politik. NasDem menilai pembentukan dapil khusus bagi Kepulauan Seribu dapat menjadi pilihan yang lebih rasional dan adil, meski membutuhkan penyesuaian pada prinsip proporsionalitas.

"Kalau kita bentuk dapil khusus Kepulauan Seribu, memang mungkin ada kompromi pada prinsip kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas. Namun, setidaknya prinsip lain seperti kohesivitas, integralitas wilayah, dan kesamaan cakupan wilayah bisa terpenuhi," jelasnya.

Selain memperkuat keterwakilan, pembentukan dapil khusus dinilai dapat meningkatkan efektivitas penyaluran aspirasi dan menciptakan kompetisi politik yang lebih adil bagi warga lokal. Oleh karena itu, NasDem mendorong KPU RI dan pemangku kepentingan membuka ruang evaluasi penataan dapil secara komprehensif, termasuk mempertimbangkan dapil khusus bagi wilayah dengan karakteristik unik seperti Kepulauan Seribu.

"Jangan sampai desain dapil justru menjauhkan rakyat dari wakilnya. Kepulauan Seribu butuh suara yang benar-benar mewakili mereka," ujarnya.(Asp)




Baca juga:

Pramono Anung Soroti Pendidikan dan Kesehatan Saat Kunjungan ke Kepulauan Seribu

#DPRD DKI Jakarta #Kepulauan Seribu #UU Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Sorotan tajam tertuju pada kewajiban kepemilikan JakCard bagi pengunjung
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Bayar Tiket Ragunan Ribet, Anggota Dewan Curigai Potensi Kebocoran Duit Daerah
Olahraga
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Ketua DPRD DKI Jakarta menilai kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija merupakan langkah strategis untuk memperkuat peluang Macan Kemayoran meraih gelar juara.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Shin Tae-yong Jadi Pelatih Persija, Ketua DPRD DKI Jakarta: Harus Juara, Jangan Persib Terus
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
DPR Ingin UU Pemilu Tidak Lagi Digugat di MK
Komisi II DPR RI lebih berhati-hati dalam menyusun perubahan UU Pemilu agar tidak kembali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
DPR Ingin UU Pemilu Tidak Lagi Digugat di MK
Indonesia
Revisi UU Pemilu Belum Dicoret dari Prolegnas, DPR Buka Opsi Fast-Track Lewat Pemerintah
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan revisi Undang-Undang Pemilu belum dicoret dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Revisi UU Pemilu Belum Dicoret dari Prolegnas, DPR Buka Opsi Fast-Track Lewat Pemerintah
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Bagikan