Demokrat Berhasil Manfaatkan Penurunan Elektabilitas PDIP Karena Kasus Bansos

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Februari 2021
Demokrat Berhasil Manfaatkan Penurunan Elektabilitas PDIP Karena Kasus Bansos

PDI Perjuangan. (Foto: PDIP).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hasil survei Indometer menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat melonjak yang menempatkan partai politik ini di urutan keempat setelah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Elektabilitas Partai Demokrat melesat menjadi delapan persen, setelah sebelumnya sempat turun dari 3,9 persen (Juli 2020) menjadi 3,2 persen (Oktober 2020).

"Elektabilitas Partai Demokrat melonjak, sementara PDI Perjuangan turun, dan dua parpol papan tengah PKS dan PSI konsisten naik," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indometer, Leonard SB, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (19/2) dikutip Antara.

Baca Juga:

Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Serahkan Dua Sepeda Brompton ke KPK

Meskipun posisinya masih teratas, tapi elektabilitas PDI Perjuangan turun. Sebaliknya Partai Demokrat meningkat. Elektabilitas PDI Perjuangan turun menjadi 22,3 persen, padahal sebelumnya naik dari 26,8 persen pada survei pada Juli 2020 menjadi 31,6 persen pada survei Oktober 2020.

Kenaikan pesat elektabilitas Partai Demokrat dan penurunan pada PDI Perjuangan tidak lepas dari kasus korupsi bantuan sosial yang terjadi pada kader partai politik senior. Bantuan sosial merupakan hal yang sensitif di kalangan publik di tengah situasi perekonomian yang penuh tantangan ini.

Penurunan pada PDI Perjuangan dimanfaatkan secara baik oleh partai politik di luar lingkaran kekuasaan, khususnya Partai Demokrat.

Tetapi tentu saja jarak elektabilitas Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan masih terpaut sangat jauh. Masih ada dua parpol besar lain di posisi tiga besar, yaitu Partai Gerindra (14,1 persen-14,4 persen-13,5 persen) dan Partai Golkar (8,2 persen-8,0 persen-8,3 persen).

Sementara, PKS naik dari 4,9 persen (Juli 2020) menjadi 5,7 persen (Oktober 2020), dan kini 7,6 persen. PKS berada pada peringkat kelima, dan selisih elektabilitas dengan Golkar hanya terpaut 0,7 persen. PSI naik dari 4,4 persen (Juli 2020) menjadi 4,8 persen (Oktober 2020), dan kini 4,9 persen.

Kongres Partai Demokrat. (Foto: Partai Demokrat)
Kongres Partai Demokrat. (Foto: Partai Demokrat)

Posisi papan tengah lainnya diisi PKB (5,4 persen-5,1 persen-5,3 persen), Partai NasDem (4,2 persen-3,6 persen-3,5 persen), PPP (2,1 persen-1,9 persen-2,0 persen), dan PAN (2,3 persen-1,1 persen-1,5 persen).

Sedangkan pada posisi papan bawah, parpol baru Partai Ummat memimpin dengan elektabilitas 0,9 persen. Lainnya adalah Perindo (0,7 persen-0,5 persen-0,6 persen), Partai Hanura (0,3 persen-0,4 persen-0,3 persen), dan Berkarya (0,4 persen-0,3 persen-0,1 persen).

Tiga parpol, PBB, PKPI, dan Partai Garuda tidak berhasil meraih dukungan. Parpol baru lain yang mulai muncul adalah Partai Gelora (0,2 persen), sedangkan Masyumi belum menuai sama sekali.

"Masih ada pula 19,4 persen responden yang menyatakan tidak tahu/tidak menjawab," ujarnya.

Baca Juga:

PDIP Pertanyakan Hasil Survei Median Soal Kepuasan Warga Atas Kinerja Anies

#Bantuan Sosial #Korupsi Bansos #PDIP #Partai Demokrat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Buka Tersangka Rudy Tanoe Perkaya Perusahaannya Rp 108 M dari Kasus Korupsi Bansos
Keuntungan PT DNRL itu disalurkan sebagai dividen kepada perusahaan induk PT DNR yang juga dikendalikan tersangka Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Tersangka Rudy Tanoe Perkaya Perusahaannya Rp 108 M dari Kasus Korupsi Bansos
Indonesia
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Kemensos mencatat hingga 15 September 2025 penyaluran bansos sembako telah menjangkau 13,6 juta KPM atau 75,89 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Indonesia
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
KJP Plus tak bisa dicairkan setiap bulan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan alasan mengapa bantuan sosial tersebut belum bisa dicairkan setiap bulannya.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
KPK siap menghadapi upaya perlawanan praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Kakak dari bos MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe itu tengah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Solusi riil dan implementatif perlu segera ditempuh agar kepercayaan publik pulih, APBN sehat, serta daya beli masyarakat terlindungi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Celios Desak Reset Ekonomi Indonesia, Copot Menkeu Sampai Pemberian Subsidi Tunai ke Rakyat
Indonesia
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Arif Budimanta, yang saat ini menjabat Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata PP Muhammadiyah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Arif Budimanta Seorang Ekonom, Aktivis Muhammadiyah dan Politikus PDIP Meninggal
Bagikan