Demokrat Berhasil Manfaatkan Penurunan Elektabilitas PDIP Karena Kasus Bansos

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 Februari 2021
Demokrat Berhasil Manfaatkan Penurunan Elektabilitas PDIP Karena Kasus Bansos

PDI Perjuangan. (Foto: PDIP).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hasil survei Indometer menunjukkan elektabilitas Partai Demokrat melonjak yang menempatkan partai politik ini di urutan keempat setelah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar. Elektabilitas Partai Demokrat melesat menjadi delapan persen, setelah sebelumnya sempat turun dari 3,9 persen (Juli 2020) menjadi 3,2 persen (Oktober 2020).

"Elektabilitas Partai Demokrat melonjak, sementara PDI Perjuangan turun, dan dua parpol papan tengah PKS dan PSI konsisten naik," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indometer, Leonard SB, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (19/2) dikutip Antara.

Baca Juga:

Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Serahkan Dua Sepeda Brompton ke KPK

Meskipun posisinya masih teratas, tapi elektabilitas PDI Perjuangan turun. Sebaliknya Partai Demokrat meningkat. Elektabilitas PDI Perjuangan turun menjadi 22,3 persen, padahal sebelumnya naik dari 26,8 persen pada survei pada Juli 2020 menjadi 31,6 persen pada survei Oktober 2020.

Kenaikan pesat elektabilitas Partai Demokrat dan penurunan pada PDI Perjuangan tidak lepas dari kasus korupsi bantuan sosial yang terjadi pada kader partai politik senior. Bantuan sosial merupakan hal yang sensitif di kalangan publik di tengah situasi perekonomian yang penuh tantangan ini.

Penurunan pada PDI Perjuangan dimanfaatkan secara baik oleh partai politik di luar lingkaran kekuasaan, khususnya Partai Demokrat.

Tetapi tentu saja jarak elektabilitas Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan masih terpaut sangat jauh. Masih ada dua parpol besar lain di posisi tiga besar, yaitu Partai Gerindra (14,1 persen-14,4 persen-13,5 persen) dan Partai Golkar (8,2 persen-8,0 persen-8,3 persen).

Sementara, PKS naik dari 4,9 persen (Juli 2020) menjadi 5,7 persen (Oktober 2020), dan kini 7,6 persen. PKS berada pada peringkat kelima, dan selisih elektabilitas dengan Golkar hanya terpaut 0,7 persen. PSI naik dari 4,4 persen (Juli 2020) menjadi 4,8 persen (Oktober 2020), dan kini 4,9 persen.

Kongres Partai Demokrat. (Foto: Partai Demokrat)
Kongres Partai Demokrat. (Foto: Partai Demokrat)

Posisi papan tengah lainnya diisi PKB (5,4 persen-5,1 persen-5,3 persen), Partai NasDem (4,2 persen-3,6 persen-3,5 persen), PPP (2,1 persen-1,9 persen-2,0 persen), dan PAN (2,3 persen-1,1 persen-1,5 persen).

Sedangkan pada posisi papan bawah, parpol baru Partai Ummat memimpin dengan elektabilitas 0,9 persen. Lainnya adalah Perindo (0,7 persen-0,5 persen-0,6 persen), Partai Hanura (0,3 persen-0,4 persen-0,3 persen), dan Berkarya (0,4 persen-0,3 persen-0,1 persen).

Tiga parpol, PBB, PKPI, dan Partai Garuda tidak berhasil meraih dukungan. Parpol baru lain yang mulai muncul adalah Partai Gelora (0,2 persen), sedangkan Masyumi belum menuai sama sekali.

"Masih ada pula 19,4 persen responden yang menyatakan tidak tahu/tidak menjawab," ujarnya.

Baca Juga:

PDIP Pertanyakan Hasil Survei Median Soal Kepuasan Warga Atas Kinerja Anies

#Bantuan Sosial #Korupsi Bansos #PDIP #Partai Demokrat
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dunia
Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Pemerintahan Trump disebut kejam karena tak memperhatikan rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
  Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Bagikan