Demokrasi Gagal Jika Kepentingan Politik Dibungkus Isu SARA

MerahPutih.Com - Belakangan banyak kalangan mulai dari akademisi dengan politisi menyoroti politisasi isu SARA (suku, ras, agama dan antargolongan) dalam kontestasi politik.

Bahayanya, jika isu SARA digoreng atau dimanfaatkan demi kepentingan politik jangka pendek, maka akan terjadi disintegrasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Tomagola, mengatakan dewasa ini sudah berlangsung politik yang tidak beradab, salah satunya banyak isu SARA yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sehingga akan merusak demokrasi Indonesia.

"Keadaan demokrasi dan politik hari ini memang sangat menyakitkan. Isu SARA dimanfaatkan dan dibawa-bawa ke politik," kata Thamrin pada Focus Group Discussion dengan tema "Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pileg, Pilpres 2019 Secara Demokratis" di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (24/4).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komite bidang politik dan keamanan DPP PDIP.

Dia menyebutkan, hal ini terjadi karena DPR tidak berfungsi dengan baik, khususnya membawa aspirasi masyarakat.

"Mengapa sampai hal tersebut terjadi. Keadaan itu terjadi karena DPR tidak berfungsi penuh membawa aspirasi rakyat dan memenuhi aspirasinya," jelas Thamrin.

Dia menyebutkan demokrasi dan politik itu sebenarnya dalam keadaan yang terancam, sehingga harus dicegah.

"Harus dicegah. Jangan sampai politik tidak berkeadaban terjadi terus," tuturnya.

Di tempat yang sama, mantan anggota KPU Chisnul Mariyah, menilai, demokrasi itu memang kompetitif, tetapi jangan ada kekerasan.

"Demokrasi itu tidak boleh ada kekerasan atau kudeta. Dia harus kompetitif," jelas Chisnul.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, pemilu sebagai alat mencari dan menentukan pemimpin secara berdaulat, harus mengedepankan persatuan bangsa. Karenanya, jangan sampai hilang politik yang mengedepankan peradaban.

"Persoalan dengan identitas kebudayaan kita sebagai orang timur, persoalan terkait dengan tradisi bahwa berpolitik itu membangun peradaban, itu tidak boleh hilang hanya gara-gara persoalan kekuasaan itu," jelas Hasto.

Dia juga menuturkan, kualitas demokrasi Indonesia juga menentukan tingkat kualitas kita sebagai bangsa. Dimana bisa membangun watak pemerintahan di tingkat manapun dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan membangun rasa persaudaraan dunia.

"Kalau kita mundur, hanya (tinggal mencari ) kekuasaan, lalu hilanglah peradaban politik kita sebagai bangsa yang besar, maka tidak ada gunanya demokrasi. Itu pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri," tutur Hasto.

Sementara itu, pakar komunikasi Gunawan Witjaksana sebagaimana dilansir Antara menyarankan elit politik untuk meniru iklan sepeda motor dalam berkompetisi satu sama lain di percaturan politik.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Semarang itu di Semarang Selasa (24/4) mengatakan, tidak pernah ada slogan dari produsen sepeda motor yang saling menjatuhkan satu sama lain, misalnya produk A lebih baik dari produk B.

Hal tersebut diungkapkannya saat Dialog Interaktif bertema "Mencegah Eksploitasi Isu SARA Dalam Pilkada 2018 dan Pilpres 2019" di Stasiun Semarang TV yang dimoderatori Poernomo Anwari.

Gunawan mengatakan kecenderungan sekarang ini para elit justru mencoba saling menjatuhkan lawan politiknya dengan cara-cara yang tidak sehat, termasuk menggunakan isu SARA yang bisa memecah belah.

"Maraknya 'hoax' sekarang ini juga memprihatinkan, terutama melalui media sosial yang digunakan sebagai sarana untuk menebar ujaran kebencian. Tanpa pikir panjang kemudian di-'share'," pungkas Gunawan Witjaksana.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel:Fenomena Gatot Nurmantyo, Capres Bermodal Relawan