Demo Buruh di Gedung MPR/DPR, Polisi ‘Sekat’ Akses Masuk Jakarta


Polisi menutup Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, yang mengarah ke Balai Kota DKI Jakarta menyusul demonstrasi yang diikuti ratusan orang di kawasan tersebut sekitar pukul 08.34 WIB, Kamis (2
MERAHPUTIH.COM - POLISI menyekat akses masuk Kota Jakarta demi mencegah pelajar ikut demo di depan Gedung MPR/DPR, Kamis (28/8). Penyekatan dilakukan di sejumlah wilayah yang berbatasan dengan Jakarta.
"Kami memberikan informasi dan memberikan imbauan edukasi, patroli hingga pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Kamis (28/8).
Selain itu, pihaknya memastikan telah memantau pihak-pihak yang berpotensi mengganggu jalannya aksi. Sebanyak 4.531 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan demonstrasi kelompok buruh di Gedung DPR pada Kamis. “Personel gabungan ini terdiri atas anggota Polri, TNI, dan pemda,” jelas Ade Ary.
Baca juga:
Demo Buruh 28 Agustus di Patung Kuda dan Istana Batal, Massa Fokus Cuma di DPR
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan demo buruh 28 Agustus ini diberi nama 'Hostum' atau akronim dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.
Berikut enam tuntutan massa buruh demo 28 Agustus:
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
2. Stop PHK : Bentuk Satgas PHK
3. Reformasi Pajak Perburuhan : Naikkan PTKP menjadi Rp 7.500.000 / bulan, Hapus Pajak Pesangon, Hapus Pajak THR, Hapus Pajak JHT, Hapus diskriminasi Pajak Perempuan Menikah.
4. Sahkan Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law
5. Sahkan RUU Perampasan Aset : Berantas Korupsi
6. Revisi RUU Pemilu : Redesain Sistem Pemilu 2029.(knu)
Baca juga:
Patung Kuda Arah Balai Kota Jakarta Ditutup Sejak Pagi, Tapi Bukan Imbas Demo Buruh
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu

DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal

DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral

DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP

Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata

DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG

TikTok Akhirnya Serahkan Data Detail Live Demo Agustus, Komdigi Cabut Status Pembekuan Izin

Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan

Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM

Mabes Polri Terbitkan Aturan Hukum yang ‘Bolehkan’ Polisi Melawan jika Diserang dan Nyawanya Terancam
