Dedi Yakin Gibran Punya Kemampuan Berdebat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Desember 2023
Dedi Yakin Gibran Punya Kemampuan Berdebat

Capres Prabowo dan Cawapres Gibran. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum menggelar debat perdana capres- cawapres pada tanggal 12 Desember 2023 dengan tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Dedi Mulyadi menyebutkan, Capres-Cawapres nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah siap mengikuti kampanye debat pertama Pilpres 2024 yang akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum.

Baca Juga:

Jelang Debat Perdana, Prabowo Rutin Berenang dan Minum Jamu

"Beberapa hari lagi, debat pertama capres-cawapres akan digelar. Capres-Cawapres Prabowo-Gibran telah siap mengikuti debat," kata Dedi, di Purwakarta, Minggu.

Ia menyampaikan, serangan terhadap pasangan Prabowo-Gibran cukup banyak menjelang debat capres-cawapres. Hal itu menandakan adanya ketakutan pasangan lain terhadap pasangan Prabowo-Gibran.

"Kalau sekarang banyak diserang, ya tanda-tanda bakal menang," kata Dedi.

Ditanya mengenai banyak pihak yang meragukan kemampuan Gibran terkait dengan acara debat, Dedi yang juga Caleg Dapil VII Jabar (Purwakarta, Karawang, Kabupaten Bekasi) dari Partai Gerindra itu menepis sangkaan itu.

"Apa yang membuat (penilaian) Mas Gibran tidak bisa? Saya yakin beliau bisa berdebat dengan baik. Jadi tidak ada masalah," katanya.

Terkait dengan serangan terhadap Gibran yang beberapa waktu lalu salah ucap dari asam folat menjadi asam sulfat, Dedi menanggapi dengan santai. Dirinya, mengaku sering salah ucap dalam penyampaian. Namun hal tersebut tak pernah mengubah substansi dari yang dijelaskan.

"Kesalahan ucap tidak apa, yang tidak boleh itu salah kebijakan. Salah kebijakan bisa berakibat fatal pada masyarakat," kata dia.

Terlebih, kata ia, Gibran bukanlah seorang ahli dalam bidang yang dibahas sehingga hal tersebut adalah sebuah kewajaran yang sepatutnya tidak menjadi masalah yang sengaja dibuat panjang.

Sementara itu, KPU menambah jatah yang diberikan untuk para pendukung setiap pasangan calon (paslon) menghadiri langsung di lokasi debat perdana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (12/12).

Perhitungan ulang tersebut berdasarkan kapasitas tempat debat yang dibangun di halaman KPU dengan model townhall dan bisa menampung hingga 800 orang. Selain pendukung paslon, KPU juga mengundang para pemangku kepentingan termasuk seperti kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. (Asp)

Baca Juga:

KPU Jamin Materi Pertanyaan Debat Capres-Cawapres Tak Akan Bocor

#Pemilu #Pilpres #Debat Capres-cawapres #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Bagikan