Dedi Mulyadi Berencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer, DPR Tegaskan Mendidik Tak Selalu Harus Militeristik
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana (DPR RI)
Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengkritisi rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Bonnie berpendapat bahwa masalah siswa tidak bisa serta-merta diselesaikan melalui pendidikan militer dan memerlukan pertimbangan lebih lanjut.
"Tidak semua masalah anak, termasuk siswa bermasalah, harus diselesaikan oleh militer," tegas Bonnie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/4).
Gubernur Dedi Mulyadi berencana memulai program 'sekolah' di barak militer bagi siswa bermasalah pada 2 Mei 2025. Program pendidikan karakter selama enam bulan ini akan diimplementasikan di wilayah Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Prioritas akan diberikan kepada siswa yang terlibat kenakalan remaja seperti tawuran atau geng motor.
Baca juga:
Jabar Terapkan Pendidikan Militer bagi Siswa Bermasalah Mulai Mei 2025, TNI Siapkan 40 Barak!
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa siswa akan mengikuti program di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang disiapkan TNI. Program ini akan fokus pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Secara umum, program ini mencakup pembinaan karakter dalam etika, pengetahuan, pertanian, dan kedisiplinan.
Bonnie Triyana menekankan bahwa penguatan karakter siswa bermasalah tidak harus melalui pendidikan militer.
"Penguatan karakter tidak selalu berarti mendidik siswa bermasalah secara militeristik. Penanganannya harus holistik, mempertimbangkan keluarga, lingkungan, dan aktivitas di sekolah," jelasnya.
Baca juga:
Meskipun Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan bahwa pengiriman siswa ke barak militer memerlukan persetujuan orang tua, Bonnie menilai rencana ini kurang tepat. Ia berpendapat bahwa pendekatan psikologis dengan melibatkan psikolog dan psikiater akan lebih efektif dalam menangani siswa bermasalah.
"Melibatkan psikolog dan psikiater jauh lebih tepat untuk menangani siswa bermasalah daripada mengirim mereka ke barak militer," pungkas Bonnie.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra