Dedi Mulyadi Berencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer, DPR Tegaskan Mendidik Tak Selalu Harus Militeristik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 01 Mei 2025
Dedi Mulyadi Berencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer, DPR Tegaskan Mendidik Tak Selalu Harus Militeristik

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana (DPR RI)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengkritisi rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Bonnie berpendapat bahwa masalah siswa tidak bisa serta-merta diselesaikan melalui pendidikan militer dan memerlukan pertimbangan lebih lanjut.

"Tidak semua masalah anak, termasuk siswa bermasalah, harus diselesaikan oleh militer," tegas Bonnie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/4).

Gubernur Dedi Mulyadi berencana memulai program 'sekolah' di barak militer bagi siswa bermasalah pada 2 Mei 2025. Program pendidikan karakter selama enam bulan ini akan diimplementasikan di wilayah Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Prioritas akan diberikan kepada siswa yang terlibat kenakalan remaja seperti tawuran atau geng motor.

Baca juga:

Jabar Terapkan Pendidikan Militer bagi Siswa Bermasalah Mulai Mei 2025, TNI Siapkan 40 Barak!

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa siswa akan mengikuti program di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang disiapkan TNI. Program ini akan fokus pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Secara umum, program ini mencakup pembinaan karakter dalam etika, pengetahuan, pertanian, dan kedisiplinan.

Bonnie Triyana menekankan bahwa penguatan karakter siswa bermasalah tidak harus melalui pendidikan militer.

"Penguatan karakter tidak selalu berarti mendidik siswa bermasalah secara militeristik. Penanganannya harus holistik, mempertimbangkan keluarga, lingkungan, dan aktivitas di sekolah," jelasnya.

Baca juga:

Pelajar Bandel di Jabar Bakal Dimasukkan ke Barak Mulai 2 Mei, Dedi Mulyadi Pastikan 'Wajib Militer' Dilakukan Atas Persetujuan Orang Tua

Meskipun Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan bahwa pengiriman siswa ke barak militer memerlukan persetujuan orang tua, Bonnie menilai rencana ini kurang tepat. Ia berpendapat bahwa pendekatan psikologis dengan melibatkan psikolog dan psikiater akan lebih efektif dalam menangani siswa bermasalah.

"Melibatkan psikolog dan psikiater jauh lebih tepat untuk menangani siswa bermasalah daripada mengirim mereka ke barak militer," pungkas Bonnie.

#Militer #Wajib Militer #Latihan Militer #Dedi Mulyadi #Gubernur Jawa Barat #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Indonesia
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Jika DPR mengambil alih, DPR harus menyusun draf rancangan dan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Indonesia
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Jika hal ini terjadi, DPR harus segera menggelar RDPU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Indonesia
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Beras impor layak konsumsi harus segera dikeluarkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Stok Melimpah Namun Harga Melambung Jadi Pertanda Masalah Serius, Pemerintah Diminta Waspadai Spekulasi dan Kartel Beras
Indonesia
RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
Kehadiran P3RT sebagai pihak dalam kontrak akan memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab dan batasan masing-masing pihak.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
RUU PPRT akan Perkuat Peran P3RT sebagai Penjamin Keamanan dan Keterampilan Pekerja Rumat Tangga
Bagikan