Dedi Mulyadi Berencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer, DPR Tegaskan Mendidik Tak Selalu Harus Militeristik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Mei 2025
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana (DPR RI)
Merahputih.com - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengkritisi rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Bonnie berpendapat bahwa masalah siswa tidak bisa serta-merta diselesaikan melalui pendidikan militer dan memerlukan pertimbangan lebih lanjut.
"Tidak semua masalah anak, termasuk siswa bermasalah, harus diselesaikan oleh militer," tegas Bonnie dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/4).
Gubernur Dedi Mulyadi berencana memulai program 'sekolah' di barak militer bagi siswa bermasalah pada 2 Mei 2025. Program pendidikan karakter selama enam bulan ini akan diimplementasikan di wilayah Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri. Prioritas akan diberikan kepada siswa yang terlibat kenakalan remaja seperti tawuran atau geng motor.
Baca juga:
Jabar Terapkan Pendidikan Militer bagi Siswa Bermasalah Mulai Mei 2025, TNI Siapkan 40 Barak!
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa siswa akan mengikuti program di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang disiapkan TNI. Program ini akan fokus pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Secara umum, program ini mencakup pembinaan karakter dalam etika, pengetahuan, pertanian, dan kedisiplinan.
Bonnie Triyana menekankan bahwa penguatan karakter siswa bermasalah tidak harus melalui pendidikan militer.
"Penguatan karakter tidak selalu berarti mendidik siswa bermasalah secara militeristik. Penanganannya harus holistik, mempertimbangkan keluarga, lingkungan, dan aktivitas di sekolah," jelasnya.
Baca juga:
Meskipun Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyatakan bahwa pengiriman siswa ke barak militer memerlukan persetujuan orang tua, Bonnie menilai rencana ini kurang tepat. Ia berpendapat bahwa pendekatan psikologis dengan melibatkan psikolog dan psikiater akan lebih efektif dalam menangani siswa bermasalah.
"Melibatkan psikolog dan psikiater jauh lebih tepat untuk menangani siswa bermasalah daripada mengirim mereka ke barak militer," pungkas Bonnie.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Longsor Bandung Barat: 82 Orang Masih Dicari, Gubernur Jabar Putuskan Relokasi Warga
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
