Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat kembali membuat kontroversi. Dalam video yang viral di media sosial, Viktor terlibat debat dengan Ketua Adat Marapu, Sumba, Umbu Maramba Hawu.
Bahkan, politikus NasDem itu sempat mengancam dan melontarkan hinaan kepada Umbu, yang merupakan sesepuh sekaligus raja di Kabaru, Rindi, Sumba Timur.
Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku menyesali tindakan Viktor yang mendebat Umbu.
Baca Juga:
Pimpinan DPD Dukung Gagasan KSAD untuk Merangkul KKB
Perdebatan panjang yang dinilai tidak pantas ditampilkan oleh seorang kepala daerah ini diduga dipicu oleh pengelolaan dan pengalihan status kepemilikan tanah ulayat yang pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan perkebunan tebu dan pemerintah.
"Kami menyayangkan sikap dan cara komunikasi gubernur, kepala daerah, yang cenderung arogan terhadap tokoh adat yang merupakan pemilik tanah ulayat di sana," kata Sultan dalam keterangannya, Jumat (3/11).
Pasalnya, kata Sultan, eksistensi suku, kerajaan, dan kesultanan adalah entitas bangsa yang lebih dulu hadir dan diakui di nusantara daripada negara.
"Mari kita jaga kehormatan mereka," imbuhnya.
Baca Juga:
DPD Sebut Oligarki Lemahkan Civil Society
Menurutnya, sejak awal negara ini tidak memiliki hak atas tanah kecuali yang diwarisi oleh Belanda. Sultan mengingatkan bahwa Indonesia bisa dibangun secara kolektif dan damai karena kerja sama dan kebaikan para tokoh adat se-nusantara.
"Kami minta pemerintah di semua tingkatan harus memiliki kepekaan sosio-historis. Utamakan pendekatan persuasif dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi nasional dan membangun daerah," kata Sultan.
Lebih lanjut mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini menambahkan, kasus yang terjadi di NTT ini hanya satu dari sekian banyak kasus serupa yang terjadi di banyak daerah.
"Di negara yang multi etnis dan budaya seperti Indonesia, pembangunan ekonomi dan investasi harus didorong oleh semangat kolaborasi, bukan justru saling menegasikan," ujarnya.
Oleh karena itu, Sultan mendorong agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) aktif mencarikan solusi penyelesaian terhadap persoalan konflik agraria antara pemerintah dan korporasi versus masyarakat adat.
"Kami percaya, bahwa semua elemen bangsa ini, baik tokoh adat dan pemerintah, memilki niat dan mimpi yang sama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan beradab," tutup Sultan. (Pon)
Baca Juga:
Soal Penghentian Ekspor Nikel Mentah, Ketua DPD: Jokowi Harus Konsisten
