Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Presiden Jokowi angkat bicara terkait kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ia pun meminta Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi segera melakukan mitigasi terkait hal tersebut.
“Ya saya sudah perintahkan Menkominfo (Budi Arie) dan Kementerian Keuangan untuk segera melakukan mitigasi secepatnya,” kata Jokowi di GT Tol Banyudono, Boyolali, Kamis (19/9).
Dikatakannya, pihaknya juga meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bertindak melakukan mitigasi secepatnya. Dan peristiwa seperti ini juga terjadi di negara lain.
“Semua data bocor mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, saat kebanyakan penyimpangan data yang juga terlalu banyak data di tempat berbeda-beda jadi ruang diretas hacker,” tandasnya.
Baca juga:
Jokowi Akui Pembukaan Lapangan Kerja Hadapi Tantangan Sangat Berat
Diberitakan sebelumnya, Dugaan kebocoran data ini disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9).
"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh dalam unggahannya.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," imbuhnya.
Teguh juga menyertakan tangkapan layar unggahan penjahat siber di Breach Forums. Dalam tangkapan layar tersebut, unggahan tampak dibuat oleh Bjorka pada September 2024.
Baca juga:
Total ada 6,6 juta yang dijual dalam forum tersebut. Data-data tersebut dibanderol dengan harga USD 10 ribu atau sekitar Rp 153,1 miliar. (Ismail/Jawa Tengah)
