Dasco Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Tetap Dipilih Rakyat Lewat Pilkada

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 05 Maret 2024
Dasco Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Tetap Dipilih Rakyat Lewat Pilkada

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat berpidato di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/3/2024). (ANTARA/YouTube/DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana Gubernur DKI Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden tengah hangat menjadi perbincangan publik. Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang menjadi payung hukum penujukan langsung Gubernur oleh presiden juga sempat menuai kritik.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah terkait RUU DKJ Gubernur DKI Jakarta tetap dipilih oleh rakyat melalui Pilkada.

Baca Juga:

Prabowo Ingin Indonesia Bisa Ekspor Pangan dalam 4 Tahun ke Depan

“Kita sudah sebelum kemarin sudah ngomong. Bahwa itu dipilih oleh rakyat. DIM-nya itu udah dipilih oleh rakyat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Dasco memastikan DPR RI tidak akan mengubah inisiatif terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang termaktub dalam RUU DKJ.

Ketua Harian Partai Gerindra ini kembali menegaskan bahwa orang nomor satu di Jakarta akan dipilih langsung oleh rakyat bukan kepala negara.

“Pokoknya (Gubernur DKI Jakarta) dipilih oleh rakyat. Gitu aja,” tegas Dasco.

Dasco mengakui bahwa DIM dari pemerintah terkait RUU DKJ juga sudah diterima DPR. Dia menyebut DIM itu diterima oleh parlemen dari pemerintah saat anggota dewan tengah menjalani masa reses.

“Lupa saya. Tanggal berapa ya. Iya kayaknya (masa reses kemaren),” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

BUMN Sediakan 80 Ribu Kuota Mudik Gratis Lebaran 2024

#Gubernur DKI Jakarta #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
DPR mengingatkan potensi kekosongan dan ketidakpastian hukum di masa transisi penerapan KUHP Nasional, terutama pada ribuan perkara pidana berjalan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum
Indonesia
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Guna mengembalikan kepercayaan dunia, Bambang mendesak pemerintah segera membentuk polisi pariwisata khusus seperti yang telah sukses diterapkan di Malaysia dan Filipina
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Indonesia Kalah Saing dengan Negara Tetangga dalam Urusan Pariwisata, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Bagikan