Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Dasco Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Tetap Dipilih Rakyat Lewat Pilkada

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 05 Maret 2024
Dasco Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Tetap Dipilih Rakyat Lewat Pilkada

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat berpidato di Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/3/2024). (ANTARA/YouTube/DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana Gubernur DKI Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden tengah hangat menjadi perbincangan publik. Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang menjadi payung hukum penujukan langsung Gubernur oleh presiden juga sempat menuai kritik.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah terkait RUU DKJ Gubernur DKI Jakarta tetap dipilih oleh rakyat melalui Pilkada.

Baca Juga:

Prabowo Ingin Indonesia Bisa Ekspor Pangan dalam 4 Tahun ke Depan

“Kita sudah sebelum kemarin sudah ngomong. Bahwa itu dipilih oleh rakyat. DIM-nya itu udah dipilih oleh rakyat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3).

Dasco memastikan DPR RI tidak akan mengubah inisiatif terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang termaktub dalam RUU DKJ.

Ketua Harian Partai Gerindra ini kembali menegaskan bahwa orang nomor satu di Jakarta akan dipilih langsung oleh rakyat bukan kepala negara.

“Pokoknya (Gubernur DKI Jakarta) dipilih oleh rakyat. Gitu aja,” tegas Dasco.

Dasco mengakui bahwa DIM dari pemerintah terkait RUU DKJ juga sudah diterima DPR. Dia menyebut DIM itu diterima oleh parlemen dari pemerintah saat anggota dewan tengah menjalani masa reses.

“Lupa saya. Tanggal berapa ya. Iya kayaknya (masa reses kemaren),” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

BUMN Sediakan 80 Ribu Kuota Mudik Gratis Lebaran 2024

#Gubernur DKI Jakarta #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Bagikan