Darurat Premanisme Industri, Pemerintah Siapkan Operasi Senyap!

Merahputih.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah premanisme di pabrik-pabrik yang telah meresahkan industri dan menghambat investasi.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menyatakan bahwa Kemnaker akan mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk berdiskusi dan mencari solusi guna menghentikan aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak seperti preman.

"Jika masalah ini tidak segera ditangani, lapangan kerja akan terganggu. Imbauan dan definisi masalah sudah cukup, saatnya kita bertindak nyata memberantas premanisme," ujar Noel, sapaan akrabnya.

Baca juga:

Viral Surat Permintaan ‘Uang’ Lebaran Oknum Polsek Menteng, Kompolnas: Polisi Tak Boleh Minta THR

Wamenaker mengungkapkan bahwa keluhan mengenai masalah ini telah disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar sebelum Lebaran. Keluhan ini juga telah mendapat perhatian dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, dan para pengamat.

Semua pihak menyayangkan tindakan ormas yang menekan pabrik dan perusahaan untuk meminta sumbangan, pekerjaan, limbah, dan fasilitas lainnya.

Bahkan, ormas-ormas tersebut memanfaatkan momen Hari Raya untuk meminta Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara-cara yang intimidatif. Polisi telah menangkap beberapa preman di Bekasi terkait hal ini.

Kemnaker berencana mengundang Himpunan Kawasan Industri, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Polri, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Baca juga:

Anggota Polsek Menteng Diduga Minta THR ke Pengusaha Hotel, Berdalih Inisiatif Sendiri

"Langkah awal kita fokuskan di Pulau Jawa, yang nantinya akan menjadi model bagi provinsi lain," kata Noel.

Menurut Wamenaker Noel, tindakan pidana adalah satu-satunya cara untuk memberantas ormas yang bertindak premanisme.

"Kami akan merumuskan langkah konkret. Kami berharap, dengan koordinasi Kemendagri dan Polri, semua provinsi akan mengikuti langkah bersama ini untuk memberantas premanisme yang meresahkan pabrik dan perusahaan," tambahnya.