Dana Parpol, Nasrep: Harusnya Dibagi Rata

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Rabu, 18 Maret 2015
Dana Parpol, Nasrep: Harusnya Dibagi Rata

Wakil Sekjen Partai NasRep Faisal Arifin saat ditemui tim merahputih.com di Menteng, Jakarta, Selasa (17/3). (Foto: MerahPutih/Ahmad Cinde)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Partai Nasional Republik (Nasrep) setuju dengan ide Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar negara membiayai partai politik yang lolos ambang batas parlemen sebesar Rp1 triliun. (Baca: Strategi NasRep Hadapi Pilpres 2019)

"Boleh saja. Buat saya no problem," kata Wakil Sekjen Partai Nasrep Faisal Arifin pada merahputih.com di Menteng, Jakarta, Selasa (17/3).

Namun menurut Faisal, pemberian modal itu dinilai tidak adil jika hanya diberikan kepada parpol yang lolos ambang batas parlemen. Pasalnya, baik parpol yang lolos maupun tidak memiliki fungsi yang sama, salah satunya yaitu kaderisasi.

"Enggak adil, masak yang lolos dia dapat. Terus kita gimana, harusnya sama," kata dia. (Baca: Dana Parpol Rp1 Triliun, Uchok Sky: Parpol Untung, Negara Bangkrut!)

Ditambahkan aktivis oleh Syarikat Islam ini, pemberian dana parpol harus melibatkan tim audit. Pasalnya, uang tersebut sangat rawan 'dimainkan'. "Kami minjam di bank, kita ditanya untuk apa. Masak gelontorkan uang Rp1 triliun gampang banget. Audit ketat, jadi jelas aliran uang itu ke mana?" pungkasnya. (mad)

#Dana Parpol #Partai Nasional Republik #Partai Politik #Dana Untuk Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Adinda Nurrizki

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Indonesia
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.
Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025
Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Jokowi meminta PSI untuk mempersiapkan kadernya secara matang untuk maju di kontestasi 2929 nanti.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Jokowi Prediksi Perolehan Suara PSI Naik 3 Kali Lipat di 2029
Indonesia
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Warna merah-hitam pada logo baru PSI dinilai sejumlah pihak mirip dengan identitas visual milik PDI Perjuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 Juli 2025
PSI Rebranding dengan Logo Gajah, Elite PDIP: Pemilih Kami Sudah Punya Basis Kuat
Indonesia
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
KPK sudah merekomendasikan agar dana parpol dinaikkan agar tidak terjadi masalah moral hazard
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
Kemendagri Usul Dana Parpol Naik Jadi Rp 3.000 per Suara, DPR Belum Putuskan Sikap
Indonesia
10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI
PSI mengumumkan 187.306 orang telah tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Raya PSI. Tim Data Centre DPP PSI telah melakukan verifikasi sejak Mei lalu dengan mengirim pesan WhatsApp.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
10 Ribu Kader Diklaim Sudah Piih Calon Ketua Umum PSI
Indonesia
Kaesang Daftar Jadi Caketum PSI, Sebut Jokowi Tidak Ikut Terlibat hingga Ada Tokoh Besar yang Gabung
Kaesang Pangarep mendaftarkan diri sebagai caketum PSI. Ia mengatakan, bahwa Jokowi tak ikut mendaftar. Lalu, ada tokoh besar yang bakal bergabung.
Soffi Amira - Sabtu, 21 Juni 2025
Kaesang Daftar Jadi Caketum PSI, Sebut Jokowi Tidak Ikut Terlibat hingga Ada Tokoh Besar yang Gabung
Bagikan