Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Perang yang berkelanjutan di Ukraina, harga komoditas yang bergejolak, harga pangan dan energi yang sangat tinggi, serta kondisi ekonomi Tiongkok, membuat dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Dana Moneter Internasional (IMF) diproyeksi kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2022 ini menyusul langkah Bank Dunia dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang telah memotong perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia.
Baca Juga:
Ukraina Klaim Berhasil Tangkis Serangan Rusia di Wilayah Timur
Pada April, IMF telah memangkas perkiraannya untuk pertumbuhan ekonomi global hampir satu poin persentase penuh menjadi 3,6 persen pada 2022 dan 2023. IMF akan merilis pembaruan untuk Prospek Ekonomi Dunia pada pertengahan Juli.
Juru bicara IMF Gerry Rice mengatakan, pada briefing reguler IMF, prospek keseluruhan berada pada tingkat yang lebih lambat, tetapi beberapa negara mungkin menghadapi resesi.
"Jelas sejumlah perkembangan telah terjadi yang dapat membuat kami merevisi lebih jauh. Begitu banyak yang telah terjadi dan (sedang) terjadi dengan sangat cepat sejak terakhir kali kami datang dengan perkiraan kami."
Bank Dunia pada Selasa (7/6) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya hampir sepertiga menjadi 2,9 persen untuk 2022, mengutip kerusakan yang bertambah dari invasi Rusia ke Ukraina dan pandemi COVID-19, sambil memperingatkan tentang meningkatnya risiko stagflasi.
Sedangkan OECD memangkas perkiraannya sebesar 1,5 poin persentase menjadi 3,0 persen, meskipun dikatakan ekonomi global harus menghindari serangan stagflasi gaya tahun 1970-an.
"Kami melihat pertemuan krisis ini. kombinasi dari semua hal ini menuju ke arah yang sama dari risiko penurunan yang terwujud," kata Rice dikutip dari Antara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengetatan kebijakan moneter yang terlalu cepat dan ketat dinilai tidak berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat inflasi.
Ia memaparkan, tingkat inflasi yang meninggi di berbagai negara disebabkan oleh produksi atau suplai yang tidak dapat memenuhi peningkatan permintaan, sementara percepatan pengetatan moneter hanya akan menyasar sisi permintaan.
"Kalau kebijakan makro yaitu fiskal dan moneter terlalu cepat atau ketat, yang tujuannya akan lebih cepat mempengaruhi sisi demand (permintaan), sebetulnya tidak menyelesaikan masalah sisi suplainya," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI.
Ia menuturkan, suplai komoditas unggulan seperti minyak mentah, gas, batu bara, gandum, dan jagung, tertahan karena perang Rusia-Ukraina dan pandemi COVID-19.
"Jadi inflasi di dunia saat ini dikontribusi dari sisi produksi atau suplai itu lebih dominan dibandingkan kontribusi dari sisi permintaan akibat perang maupun pandemi," ujarnya. (*)
Baca Juga:
Sanksi Embargo Minyak Rusia Gagal, Presiden Ukraina Sindir Uni Eropa
