Dalam 6 Bulan Kemenkeu Terbitkan Surat Utang Rp 157,9 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Juli 2023
Dalam 6 Bulan Kemenkeu Terbitkan Surat Utang Rp 157,9 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2023). (Foto:

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Realisasi pembiayaan utang pada semester I-2023 turun sebesar 15,4 persen (year-on-year/yoy) bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

"Atau dalam hal ini kita melakukan penerbitan hanya Rp 157,9 triliun untuk SBN (Surat Berharga Negara) neto,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Juga:

Utang Triliunan Rupiah Proyek Mandalika, Legislator Demokrat Beri 2 Catatan

Realisasi penerbitan SBN turun sebesar 13,6 persen yoy dari catatan semester I tahun lalu sebesar Rp 182,6 triliun.

Menurunnya penerbitan SBN ditopang oleh defisit dan keseimbangan primer. Realisasi defisit pada semester I-2023 tercatat sebesar Rp 152,3 triliun, lebih tinggi dari capaian periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 91,2 triliun.

Sementara keseimbangan primer terdata sebesar Rp 368,2 triliun, naik dari realisasi semester I tahun lalu sebesar Rp 279,0 triliun.

“Jadi, ini menggambarkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) konsolidasi dan kesehatannya mengalami tren yang sangat baik,” ujar Menkeu.

Dengan mempertimbangkan kondisi kas dan volatilitas pasar keuangan, Kementerian Keuangan menyusun strategi terkait penerbitan SBN. Strategi tersebut mencakup empat poin utama, yakni penyesuaian target lelang SBN, pergeseran penerbitan global bonds, pengoptimalan penerbitan SBN ritel, dan fleksibilitas pinjaman program.

Pemerintah juga senantiasa mengupayakan kombinasi sumber pembiayaan. Hal itu bertujuan untuk memenuhi target pembiayaan anggaran yang efisien dengan tetap mempertimbangkan risiko.

Menkeu optimistis pembiayaan utang pada 2023 bisa lebih rendah Rp 289,9 triliun dari target APBN yang sebesar Rp 696,3 triliun.

Dengan demikian, pembiayaan utang diproyeksi berada di kisaran Rp 406,4 triliun atau 23,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai tersebut turun 41,61 persen dari realisasi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 696,0 triliun.

Baca Juga:

Kemenkeu: Utang Negara Akan Terus Meningkat Lebih Tinggi

#Pemulihan Ekonomi #Utang #Surat Utang Negara
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Pinjaman itu, difokuskan untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Indonesia
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Indonesia
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Penyelesaian utang akan dilakukan setelah proses pengalihan kereta cepat rampung. Pemerintah, akan terlebih dahulu menghitung besaran kewajiban.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Indonesia
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Legislatif menyambut baik rencana eksekutif terkait penerbitan obligasi, selama penggunaannya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Banggar DPRD Dukung Surat Utang Rp 5,2 Triliun Pemerintah Jakarta, Alokasi Harus Buat Sektor Prioritas
Indonesia
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Persis Solo masih menunggak biaya sewa Stadion Manahan senilai Rp 2 miliar. Pemkot Solo segera membahasnya.
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Indonesia
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Sebelumnya, rencana nilai obligasi daerah yang bakal diterbitkan sebesar Pemerintah DKI senilai Rp 3,5 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 Agustus 2026
Pramono Berniat Menaikkan Nilai Surat Utang, Buat Bangun LRT Manggarai-Dukuh Atas
Indonesia
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
PSI DKI menolak bila obligasi dikeluarkan. Sebab menurut dia, Pemprov DKI berutang demi membangun hal-hal yang peruntukannya tidak sesuai dengan regulasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
PSI Tolak Obligasi DKI Jakarta, Alasanya Berutang Buat Bangun Yang Tidak Hasilkan PAD
Indonesia
Gubernur Pramono Desak Kemenkeu Segera Keluarkan Kajian Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki alasan tersendiri terkait penetapan tenor minimal tujuh tahun untuk obligasi daerah senilai Rp 3,5 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2026
Gubernur Pramono Desak Kemenkeu Segera Keluarkan Kajian Obligasi Daerah Rp 3,5 Triliun
Indonesia
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
enerbitan obligasi merupakan salah satu skema pembiayaan kreatif (creative financing) yang disiapkan Pemprov DKI agar pembangunan tetap berjalan meski ada potongan Dana Bagi Hasil
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
Indonesia
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Menkeu mengisyaratkan pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Bagikan