Wisnu Cipto
MerahPutih.com - DPR RI mengesahkan 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2025. Pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
"Apakah laporan Badan Legislasi terhadap pembahasan prolegnas RUU 2025-2029 dan prolegnas RUU prioritas 2025 dapat disetujui," kata pemimpin rapat Wakil Ketua DPR Adies Kadir, yang disambut peserta rapat paripuna, "Setuju."
Baca juga:
Puluhan RUU Bakal Dibawa ke Paripurna Buat Disahkan Jadi Prolegnas 2025
Berikut daftar 41 RUU yang masuk Prolegnas prioritas 2025, berdasarkan pihak pengusulnya:
Komisi I
1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran
Komisi II
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Komisi III
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Komisi IV
4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Komisi V
6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Baca juga:
Komisi V Pakai Tragedi KM 92 Cipularang Golkan RUU LLAJ Masuk Prolegnas DPR
Komisi VI
7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
8. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Komisi VII
9. RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (bersifat operan atau carry over)
Komisi VIII
10. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Komisi IX
12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Komisi X
13. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Komisi XI
14. RUU tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Komisi XII
15. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (bersifat operan atau carry over)
Komisi XIII
16. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Baca juga:
Baleg
17. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
18. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
19. RUU tentang Komoditas Strategis
20. RUU tentang Pertekstilan
21. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
22. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
23. RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern
24. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
25. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
26. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
28. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perindustrian
Perorangan Anggota DPR/DPD
29. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim (Diusulkan juga oleh DPR/DPD)
30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
31. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (Diusulkan juga oleh DPD)
32. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah (Diusulkan juga oleh DPD)
Baca juga:
Pemerintah
33. RUU tentang Hukum Acara Perdata
34. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika
35. RUU tentang Desain Industri
36. RUU tentang Hukum Perdata Internasional
37. RUU tentang pengelolaan Ruang Udara
38. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
39. RUU tentang Keamanan dan Ketahan Siber
40. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
DPD
41. RUU tentang daerah Kepulauan. (Pon)
