Cyrus Network: Banyak yang Setuju Pemerintah Bantu Kepulangan Habib Rizieq

MerahPutih.com - Lembaga Survei Cyrus Network menemukan sebanyak 33,3 persen responden setuju pemerintah membantu pemulangan tokoh Front Pembela Islam(FPI), Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air.

Managing Director Cyrus Network, Eko Dafid Alfianto menyebut hanya ada 2,6 persen responden yang sangat tidak setuju jika pemerintah ikut berperan aktif membantu kepulangan Rizieq ke tanah air.

Baca Juga: Cyrus Network: Hanya 10 Persen yang Menganggap Pemilu Serentak 2019 Curang

"Sisanya tidak setuju itu ada 15,1 persen, yang berpikir biasa saja 24,2 persen, dan sisanya tidak tahu atau tidak mau menjawab," kata Eko kepada wartawan di Jakarta, Jumat (9/8).

Tak hanya soal pemulangan Rizieq, Cyrus Network juga menemukan sebanyak 52,4 persen masyarakat setuju pemerintah membubarkan organisasi yang dinilai bertentangan dengan Pancasila, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Eko melanjutkan, hanya ada 0,3 warga yang mengaku sangat tidak setuju pemerintah membubarkan HTI. Sisanya berpikir biasa saja, dan tidak ingin menjawab. "Banyak yang setuju, sementara yang mengaku sangat tidak setuju bahkan kurang dari satu persen," kata Eko.

Dalam surveinya kali ini, Cyrus Network turut menanyakan kepada responden ihwal organisasi yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila atau radikal.

Baca Juga: Survei Cyrus Network: Publik Ingin Gerindra Berkoalisi dengan Jokowi

Meski bukan merupakan organisasi dengan persentase terbanyak yang dicap bertentangan dengan Pancasila, berdasarkan survei tersebut FPI menempati posisi keempat di bawah Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Organisasi yang bertentangan dengan Pancasila berdasar survei, pertama ISIS 10.8 persen, HTI 10.5 persen, PKI 10.3 persen, FPI 4.8 persen, OPM 1.4 persen.

"Lainnya 4,6 persen, tidak ada 14,6 persen, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 43,0 persen," ujar Eko.

Cyrus Network sekaligus melakukan survei kepada responden mengenai apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menangani organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.

Hasilnya, sebanyak 58 persen responden menginginkan agar organisasi tersebut dibubarkan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Baca Juga: Hasil Survei Terbaru, Pemilih Jokowi-Ma'ruf Relatif Lebih Stabil Ketimbang Prabowo-Sandi

Ada juga sebanyak 14,4 persen responden yang berharap agar pemerintah menangkap para pemimpin dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi radikal.

"Tindakan untuk melakukan penyadaran melalui kampanye deradikalisasi 6.8 persen, memasukkan kurikulum deradikalisasi dalam pendidikan 3.0 persen, lainnya 0.7 persen dan tidak tahu 17.1 persen," ujar Eko.

Cyrus Network menggelar survei Nasional Pasca-Pemilu pada tanggal 22-28 Juli 2019. Survei ini mengambil sampel sebanyak 1.230 responden dari 34 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini sebesar 95 persen dengan margin of errorsebesar kurang lebih 3 persen.

Survei nasional persepsi publik dalam penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 serta rekonsiliasi nasional. (Knu)

Baca Juga: Cyrus Network, Pertarungan Pilpres 2019 Riuh dan Jenuh di "Udara"