Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com – Sudah tiga hari di Kota Bandung kondisi memanas antara transportasi online dan ojek pangkalan. Sejak Senin (09/10) lalu beberapa trayek angkot di Kota Bandung melakukan mogok disertai ada insiden sweeping ke transportasi online.
Melihat karut-marut situasi ini, MerahPutih.com mencoba mencari tau keresahan atara kedua pihak tersebut. Soleh Sulaiman misalkan, supir angkot jurusan Cicaheum – Ciroyom ini, mengaku jumlah penumpangnya turun drastis begitu ramai ojek online dan taksi online.
“Setoran jadi berkurang drastis ketika mereka bermunculan dua tahun terakhir dan semakin parah satu tahun terakhir ini,” ujar Soleh.
Biasanya dalam satu hari Soleh mengaku bisa mengantongi hampir Rp 150 ribu, namun kondisi itu jauh berbeda saat ini.
“Sekarang bawa pulang ke rumah Rp 70 ribu aja sudah sulit, belum Bahan Bakar Minyak (BBM) yang naik, sedangkan jumlah penumpangnya semakin berkurang dari hari ke hari,” bebernya.
Untuk itu, dirinya melakukan aksi mogok dengan harapan pemerintah bisa mengkaji ulang. “Kita seharian itu penghasilan sudah banyak dipotong dengan sejumlah retribusi untuk Organda dan lain-lain. Sedangkan mereka (transportasi online, red) tidak diwajibkan bayar apa-apa,” terangnya.
Di tempat berbeda, pengemudi ojek online Ridwan Setiagraha (27) mengungkapkan, mereka menawarkan kemudahan bagi para pelanggan dan juga keamanan. “Kita sudah dengar beberapa kasus kejahatan yang terjadi diangkutan umum," katanya.
Tidak hanya itu, dikatakan Ridwan, pihaknya pun diberikan pelatihan khusus untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
“Kita selalu diberikan pelatihan cara memperlakukan konsumen bagaimana. Sedangkan angkot selalu seenaknya, bahkan bila angkotnya kosong tinggal seorang penumpangnya, mereka dengan seenaknya menurunkan ditengah perjalanan,” bebernya.
Masalah tarif pun dikatakan Ridwan pada aplikasi online sudah ditentukan pada saat pemesanan. “Jadi tidak ada argo kuda seperti yang dilakukan taksi gelap atau ojek pangkalan,” ucapnya.
Untuk itu, Ridwan meminta pemerintah pun harus bijak dalam menangani masalah ini. “Ini kan sudah menjadi keinginan masyarakat yang menginginkan angkutan yang cepat dan aman. Bila pemerintah menetapkan regulasinya bagi kami tidak masalah, asal jelas aturannya,” tegasnya. (*)
Berita ini merupakan laporan dari Yugi Prasetyo, kontributor Merahputih.com untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: 'Amunisi' Tambahan untuk Ridwan Kamil Jelang Pilgub 2018
