'Amunisi' Tambahan untuk Ridwan Kamil Jelang Pilgub 2018

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 12 Oktober 2017
'Amunisi' Tambahan untuk Ridwan Kamil Jelang Pilgub 2018

Wali Kota Bandung yang juga bakal calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat berdialog dengan awak media di Kota Cirebon, Minggu (10/9) malam. (MP/Mauritz)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Barat 2018 semakin dekat. Dukungan partai untuk Ridwan Kamil pun kian bertambah. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan untuk Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Setelah PKB menyatakan dukungan, giliran PPP yang dikabarkan bakal merapat mendukung Wali Kota Bandung itu untuk maju dalam Pilgub Jabar 2018.

Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda meyakini bahwa partai berlambang kakbah akan segera bergabung untuk mendukung Ridwan Kamil. "Ini tinggal masalah waktu. Kita harus mengupayakan hal ini," kata Syaiful kepada wartawan di Bandung, Kamis (12/10).

Sementara itu, menyikapi kondisi PPP yang tergabung dalam poros baru bentukan Demokrat, Gerindra, dan PAN, Syaiful tegaskan, hal tersebut hanya sebuah dinamika dan tidak bersifat mutlak.

Sehingga, kata Syaiful, PKB menilai itu sebagai sikap politik yang masih bisa berubah. "Kami tidak mempermasalahkan sikap PPP yang saat ini memilih bergabung dengan koalisi poros baru," katanya.

Disinggung terkait kekhawatiran adanya manuver politik dari PPP yang berdiri di dua kubu, Syaiful dan PKB tidak ada permasalahan. "Ini dinamika dan masih panjang prosesnya. Masih empat bulan lagi (untuk mendaftarkan pasangan calon). Artinya dinamika akan terus begitu," katanya.

Meski demikian, waktu pendaftaran pasangan calon ke KPU juga relatif masih cukup panjang. Seluruh partai masih leluasa melakukan penjajakan politik sampai waktu yang telah ditetapkan KPU pada Januari 2018 mendatang. (*)

Berita ini merupakan laporan dari Yugi Prasetyo, kontributor Merahputih.com untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Baca juga berita lainnya dalam artikel: Dedy Mulyadi Siap Mundur, Kalau ...

#DPP PPP #Ridwan Kamil #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, KPK Buka Peluang Kembali Periksa Ridwan Kamil
Taufik menjelaskan peluang tersebut terbuka, terutama untuk melengkapi berkas perkara para tersangka yang sudah ditahan KPK.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Agustus 2026
Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Bank BJB, KPK Buka Peluang Kembali Periksa Ridwan Kamil
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Indonesia
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Gagasan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukanlah pemikiran baru ataupun milik pribadi, melainkan berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Indonesia
Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Seluruh partai politik dan elemen bangsa pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
 Di Harlah PKB Prabowo Sebut PDIP ; Hatinya Sebetulnya Sama Dengan Kita
Bagikan