Curhat Pengusaha Angkot di Pandemi Corona, Hanya Sanggup Bertahan hingga Bulan Depan

MerahPutih.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menyebut, jika operasional mereka tetap ditutup karena wabah virus Corona, maka diprediksi bulan Juni 2020 usaha mereka akan tumbang.

Menurut dia, kekuatan dari pengusaha angkutan umum, yakni cashflow-nya, maksimal 2,5 bulan dari awal April 2020.

Baca Juga

Pengamat Nilai Ada Bawahan Jokowi yang 'Single Fighter' Ambil Kebijakan Tangani COVID-19

"Berarti kalau 2,5 bulan, kira-kira di bulan Juni, itu akan bangkrut kalau COVID-19 tidak segera hilang dari Indonesia dan berkepanjangan,” kata Shafruhan kepada wartawan, Rabu (20/5).

Cashflow yang dimaksud Shafruhan adalah biaya operasional perusahana angkutan umum yang mencakup biaya armada angkutan, gaji karyawan termasuk biaya untuk pihak bank atau leasing.

Apalagi kata dia, bisnis angkutan termasuk bisnis yang tergantung pada aktivitas harian juga akan sangat terancam sekali, di mana jika ada aktivitas hari ini maka akan mendapatkan uang dan sebaliknya.

Salah satu industri di Indonesia yang terdampak dari COVID-19 adalah industri transportasi, terutama angkutan umum. Karena bisnis ini jenis bisnis every day take money.

"Jadi, kalau satu hari tidak melakukan kegiatan, nggak dapat uang,” ungkap dia.

Karena itu, lanjut Shafruhan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar dibebaskan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan juga biaya-biaya retribusi yang terkait dengan perizinan termasuk biaya KIR.

Menurut dia, pembebasan dari PKB dan biaya lain akan sangat membantu pengusaha angkutan umum dalam menghadapi COVID-19, terutama dalam menyelamatkan cashflow mereka.

“Kami dari organda sudah mengirim surat ke Pak Gubernur, kalau sudah reda (Covid-19), ada beberapa hal yang kami sampaikan, kami mohon dibackup, supaya diberikan insentif pembebasan dari PKB atau pajak kendaraan bermotor,” jelas dia.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] Anies Antek Tiongkok Minta Sumbangan Saat APBD DKI Sekarat

Lalu, dibebaskan juga biaya-biaya retribusi terkait dengan perijinan, termasuk KIR.

"Karena itu yang akan membantu,” tutup Shafruhan. (Knu)