Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

CEO Ruangguru Belva Tetap Untung Besar Meski Sudah Mundur dari Stafsus Presiden

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 22 April 2020
 CEO Ruangguru Belva Tetap Untung Besar Meski Sudah Mundur dari Stafsus Presiden

Stafsus milenial Presiden Jokowi, Belva Devara mengundurkan diri (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - CEO Ruangguru Belva Devara telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Staf Khusus Presiden. Belva merupakan satu dari tujuh Stafsus Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikenal sebagai stafsus milenial.

Untuk diketahui, salah satu dari delapan perusahaan yang dilibatkan memberi pelatihan daring dalam program Kartu Prakerja adalah Ruangguru yang merupakan milik Belva.

Baca Juga:

Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai mundurnya Belva sebagai Stafsus Presiden merupakan langkah yang tepat.

Pengamat politik Ujang Komarudin nilai Belva Devara untung besar
Pengamat Politik Ujang Komarudin sebut CEO Ruangguru Belva Devara untung besar (Foto: Dok Pribadi)

Menurut Ujang, sudah sepantasnya Belva mundur sebagai Staf Khusus lantaran polemik keterlibatan perusahaannya dalam program Kartu Prakerja.

"Pilihan yang tepat. Dia sudah seharusnya dan sudah sepantasnya mundur dari Staf Khusus Presiden. Dan itu perbuatan gentlemen. Jika salah dan keliru ya mundur," kata Ujang kepada wartawan, Rabu (22/4).

Meski demikian, Ujang menilai sekalipun Belva sudah mundur, proyek yang didapat Ruangguru dari program Kartu Prakerja akan tetap memberikan keuntungan besar untuk Belva.

"Walaupun mundur. Tapi proyeknya kan masih jalan. Jadi walaupun mundur masih untung besar," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Sebelumnya diberitakan, Belva mengundurkan diri dari posisi Stafsus Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:

ICW Minta Kemsesneg Buka Informasi Soal Pengangkatan Stafsus Presiden

"Pengunduran diri tersebut telah saya sampaikan dalam bentuk surat kepada Bapak Presiden tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung ke Presiden pada tanggal 17 April 2020," tulis Belva di akun Instagram miliknya, Selasa (21/4).

Belva mengundurkan diri berkaitan dengan terpilihnya Ruangguru, perusahaan yang didirikan dan dipimpinnya, sebagai mitra program Kartu Prakerja.(Pon)

Baca Juga:

Belva Devara Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Stafsus Jokowi

#Staf Khusus #Milenial #Pengamat Politik #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Fun
Berburu Takjil Jadi Tradisi Favorit Gen Z dan Milenial saat Ramadan, Survei Populix Ungkap Faktanya
Survei Populix mengungkap berburu takjil menjadi aktivitas ngabuburit paling populer bagi Gen Z dan milenial. 41 persen menganggap tradisi ini tak tergantikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 Maret 2026
Berburu Takjil Jadi Tradisi Favorit Gen Z dan Milenial saat Ramadan, Survei Populix Ungkap Faktanya
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Bagikan