Luhung Sapto
MerahPutih.com - Tingkat pendidikan seseorang tidak bisa mencegah dari perilaku koruptif. Hal itu terjadi karena memang penguatan pendidikan karakter belum menjadi perhatian pemerintah selama ini.
"Di mana sebetulnya titik lemah kita ini? Karena kita tahu yang korupsi itu juga pendidikannya dari TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas. Tapi kenapa melakukan itu (korupsi)? Karena urusan penguatan pendidikan karakter itu belum menjadi perhatian pemerintah," ucap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menutup pelatihan akbar guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Provinsi DKI Jakarta di Islamic Center Jakarta, Koja, Jakarta Utara, Rabu (20/9).
Jokowi memaparkan fenomena yang terjadi saat ini para pelaku korupsi juga mengenyam pendidikan yang tinggi. Namun, hal itu tak mencegah mereka untuk melakukan tindak pidana yang sangat merugikan negara.
Oleh karena itu, menurut Kepala Negara, pendidikan anak di usia dini merupakan hal yang sangat krusial bagi tumbuh kembangnya anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, Presiden mengakui peranan penting guru-guru PAUD yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Kunci pembangunan kecerdasan dan karakter itu berada pada usia emas 1 tahun sampai 12 tahun. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya berada pada posisi yang sangat penting menentukan masa depan negara karena di sinilah anak-anak kita dididik," ujar Presiden.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan dalam mendidik anak-anak, tak cukup hanya fokus pada kecerdasan semata. Kecerdasan itu memang diperlukan, tapi tentunya harus diimbangi dengan budi pekerti dan nilai-nilai karakter yang baik.
"Inilah proses-proses membangun mentalitas dan menguatkan pendidikan karakter yang akan terus kita lakukan," kata Presiden. Untuk diketahui, mantan Wali Kota Solo ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan sejumlah istri anggota Kabinet Kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK). (*)
