Noer Ardiansjah
Kasus korupsi yang melibatkan politisi dari berbagai partai politik (parpol) semakin marak terjadi. Wacana pembiayaan parpol oleh negara dinilai dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya korupsi.
Hal tersebut disampaikan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi dalam diskusi "Partai Politik dan Budaya Korupsi" di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4).
Yoga mengungkapkan, partai politik saat ini memang telah mendapatkan subsidi untuk operasional dari negara. Namun, menurut dia, dana tersebut masih terbilang kecil dan belum mencukupi kebutuhan parpol.
"Artinya ada wacana, kenapa kemudian penelitian menyatakan partai politik sangat buruk dan cenderung partainya terlibat korupsi dan hukum. Salah satunya kita beranggapan membiayai partai itu cukup besar, untuk membesarkan partai tidak cukup hanya dari iuran, sumbangan parpol dan dari luar, itu pun dibatasi. Itu pun tidak cukup," kata Yoga.
Anggota Komisi IV DPR ini menilai, pembiayaan parpol oleh negara dapat menjadi langkah yang baik, agar ke depan parpol menjadi mandiri secara finansial.
Pasalnya, selama ini keuangan parpol bergantung pada orang atau kelompok yang berkepentingan.
"Kalau kemudian dibiayai negara, nanti persentasenya disesuaikan dengan keuangan negara. Maka akan memastikan parpol itu mandiri, tidak disandera oleh orang atau kelompok yang punya kekuangan yang bisa mempengaruhi keterlibatan," katanya.
Menurut Yoga, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum negara benar-benar membiayai parpol. Hal yang paling pokok adalah kesiapan finansial negara, kemudian kesiapan dari parpol itu sendiri, dan yang terakhir adalah persepsi dari masyarakat.
"Itu tergantung, apakah negara punya uang atau tidak. Partai harus menjalankan fungsi-fungsi transparansi, karena ini uang masyarakat, gak boleh cacat administrasi. Mengenai persepsi masyarakat, cenderung negatif belum ada kepercayaan kepada parpol untuk dibiayai negara," katanya.
"Berdasarkan penelitian Perludem rata-rata partai politik disubsidi negara 1,3 persen dari total pengeluaran partai. Jadi, sangat kecil. Kalau kemudian dibiayai oleh negara disesuaikan keuangan negara akan menjadikan parpol mandiri dan tidak disandera oleh kekuatan kapital," tandasnya. (Pon)
Baca berita terkait kasus korupsi lainnya di: Pengamat Sebut KPK Takut Terhadap Partai Politik Besar
