Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Wali Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Rizal Effendi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menutup aplikasi transportasi berbasis dalam jaringan yang dituntut para pengemudi angkutan kota di daerahnya.
Ia menjelaskan bahwa kewenangan penutupan aplikasi transportasi daring berada di tingkat pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, sementara kewenangan penutupan kantornya ada pada Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim.
"Jadi, kewenangannya bukan di pemerintah kota," tegas Rizal, menanggapi tuntutan para pengusaha dan sopir angkot maupun taksi konvensional soal penghentian operasional transportasi daring.
Pada Rabu (11/10), para sopir angkot dan taksi konvensional dan para pengusahanya berdemo menuntut transportasi daring yang beroperasi di Balikpapan ditutup.
Sejak beberapa waktu lalu, di Kota Minyak ini sudah beroperasi layanan transportasi daring yang dijalankan Go-Jek dan Grab, juga ada Go-Car yang dikelola Go-Jek.
Menurut Rizal, kalaupun kantor Go-Jek atau Grab ditutup sementara, Pemerintah Kota Balikpapan tidak mempunyai hak dan sumber daya untuk menutup aplikasinya.
Walaupun di sisi lain, wali kota juga mendengarkan aspirasi para pengemudi angkot dan taksi serta pengusahanya.
Balikpapan sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, lanjut Rizal, maka wali kota juga patuh atas putusan gubernur berkaitan masalah ini.
"Tapi, saya juga berkewajiban untuk menyampaikan aspirasi warga kota untuk mendapatkan jasa transportasi yang nyaman dan aman untuk mereka gunakan," lanjutnya. (*)
Sumber: ANTARA
