Cara PKS Beri Bantuan Masyarakat Rohingya

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 September 2017
Cara PKS Beri Bantuan Masyarakat Rohingya

Direktur Crisis Center for Rohingya (CC4R) DPP PKS Sukamta (berbicara) memberikan keterangan pers terkait sikap PKS terhadap krisis Rohingya di Myanmar (PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi pendudukan Rakhine State, Myanmar, melalui lembaga-lembaga donor yang tercatat.

Sebelumnya, PKS membentuk Crisis Center for Rohingya (CC4R) salah satu kegiatannya adalah mengumpulkan donasi dari anggota PKS sendiri untuk mengurangi derita pengungsi dari Etnis Rohingya yang kini tersebar di beberapa negara, maupun yang telantar di negerinya sendiri.

"Upaya ini adalah hal minimal yang bisa dilakukan anggota PKS untuk berempati bagi korban keganasan militer dan sekelompok ekstremis agama di sana," ujar Direktur CC4R Sukamta, di sela-sela kegiatan dinasnya di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (8/9).

Menurut anggota Komisi I DPR ini, alasan mengapa bantuan kemanusiaan dari PKS disalurkan melalui lembaga donor karena profesionalisme lembaga-lembaga donor di Indonesia sudah teruji dan telah mendapat kepercayaan baik dari publik dalam negeri dan internasional.

"Kita sering lihat gerak cepat lembaga donor kita dalam menangani situasi darurat, baik karena bencana atau konflik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan semua itu dilakukan atas nama kemanusiaan," ujar pria asal daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Sukamta juga menjelaskan berbagai bentuk bantuan dari PKS disalurkan oleh struktur tingkat kota/kabupaten dan provinsi kepada lembaga donor yang paling siap di wilayah masing-masing.

"PKS akan bekerja sama dengan LAZ, lembaga filantropi atau lembaga donor terakreditasi di wilayah masing-masing, dan kami akan laporkan ke publik secara nasional melalui website khusus nantinya, yaitu www.rohingya.pks.id," papar Sukamta.

Penggalangan dana juga dilakukan di tingkat pejabat publik dimana setiap anggota Fraksi PKS DPR RI wajib menyisihkan penghasilannya pada bulan September untuk solidaritas etnis Rohingya. Hal tersebut juga dilakukan di tingkat DPRD I dan DPRD II.

"Bahkan anggota FPKS dininta jadi motor penggalangan solidaritas kemanusiaan karena banyak pihak pasti tersentuh dengan penderitaan warga etnis Rohingya," ujar Sukamta yang juga Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini.

Ia juga menyatakan bahwa bantuan kepada warga negara luar tidak serta merta mengalihkan perhatian PKS pada kondisi kekurangan atau darurat yang terjadi di negeri sendiri. "PKS insyaAllah akan berupaya menjadi yang terdepan dalam melayani atau berkhidmat untuk bangsa ini," pungkasnya.

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Myanmar #Pengungsi Rohingya
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Dunia
Dimediasi China, Junta Militer Myanmar dan Pasukan TNLA Sepakat Gencatan Senjata
Gencatan senjata tercapai dalam perundingan damai yang dimediasi China di Kunming, wilayah selatan Tiongkok, pada 27–28 Oktober
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Dimediasi China, Junta Militer Myanmar dan Pasukan TNLA Sepakat Gencatan Senjata
Dunia
Konflik di Myanmar Tidak Kunjung Selesai, Para Pemimpin ASEAN Desak Dialog Politik Nasional
ASEAN mendesak agar semua pihak terkait untuk mengambil tindakan nyata guna segera menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu dan menahan diri secara untuk menghindari eskalasi konfli
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Konflik di Myanmar Tidak Kunjung Selesai, Para Pemimpin ASEAN Desak Dialog Politik Nasional
Indonesia
75 WNI Berhasil Kabur dari Markas Perusahaan Judol Myanmar, 20 Orang Sukses Menyeberang ke Thailand
Kompleks KK Park dikenal sebagai salah satu kawasan yang dikelola kelompok Border Guard Force (BGF) dan menjadi lokasi aktivitas scam/judi online di Myanmar.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
75 WNI Berhasil Kabur dari Markas Perusahaan Judol Myanmar, 20 Orang Sukses Menyeberang ke Thailand
Dunia
Junta Militer Myanmar Bombardir Acara Festival Buddha Tewaskan 32 Orang, 50 Luka-Luka
Acara keagamaan Festival Cahaya Buddha biasa dirayakan pada bulan purnama Thadingyut, bulan ketujuh dalam kalender tradisional Myanmar.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Junta Militer Myanmar Bombardir Acara Festival Buddha Tewaskan 32 Orang, 50 Luka-Luka
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dunia
Darurat Militer Dicabut, Junta Larang Partai Aung San Suu Kyi Ikut Pemilu Myanmar
Aung San Suu Kyi masih berstatus sebagai tahanan politik hingga saat ini
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Juli 2025
Darurat Militer Dicabut, Junta Larang Partai Aung San Suu Kyi Ikut Pemilu Myanmar
Indonesia
Junta Cabut Status Darurat Militer Setelah 4,5 Tahun, Myanmar Segera Gelar Pemilu
Junta militer yang berkuasa di Myanmar akhirnya mencabut status darurat yang telah diberlakukan negara tersebut selama empat setengah tahun.
Wisnu Cipto - Kamis, 31 Juli 2025
Junta Cabut Status Darurat Militer Setelah 4,5 Tahun, Myanmar Segera Gelar Pemilu
Indonesia
Myanmar Kabulkan Amnesti Selebgram WNI yang Divonis 7 Tahun Bui
WNI berinisial AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Myanmar Kabulkan Amnesti Selebgram WNI yang Divonis 7 Tahun Bui
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: WNI Jadi Korban Perdagangan Manusia, Indonesia Kobarkan Bendera Perang lawan Myanmar
Beredar unggahan yang menyebutkan Indonesia akan berperang dengan Myanmar, buntut dari kasus TPPO.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: WNI Jadi Korban Perdagangan Manusia, Indonesia Kobarkan Bendera Perang lawan Myanmar
Bagikan