Cara PKS Beri Bantuan Masyarakat Rohingya

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 08 September 2017
Cara PKS Beri Bantuan Masyarakat Rohingya

Direktur Crisis Center for Rohingya (CC4R) DPP PKS Sukamta (berbicara) memberikan keterangan pers terkait sikap PKS terhadap krisis Rohingya di Myanmar (PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi pendudukan Rakhine State, Myanmar, melalui lembaga-lembaga donor yang tercatat.

Sebelumnya, PKS membentuk Crisis Center for Rohingya (CC4R) salah satu kegiatannya adalah mengumpulkan donasi dari anggota PKS sendiri untuk mengurangi derita pengungsi dari Etnis Rohingya yang kini tersebar di beberapa negara, maupun yang telantar di negerinya sendiri.

"Upaya ini adalah hal minimal yang bisa dilakukan anggota PKS untuk berempati bagi korban keganasan militer dan sekelompok ekstremis agama di sana," ujar Direktur CC4R Sukamta, di sela-sela kegiatan dinasnya di Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (8/9).

Menurut anggota Komisi I DPR ini, alasan mengapa bantuan kemanusiaan dari PKS disalurkan melalui lembaga donor karena profesionalisme lembaga-lembaga donor di Indonesia sudah teruji dan telah mendapat kepercayaan baik dari publik dalam negeri dan internasional.

"Kita sering lihat gerak cepat lembaga donor kita dalam menangani situasi darurat, baik karena bencana atau konflik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan semua itu dilakukan atas nama kemanusiaan," ujar pria asal daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Sukamta juga menjelaskan berbagai bentuk bantuan dari PKS disalurkan oleh struktur tingkat kota/kabupaten dan provinsi kepada lembaga donor yang paling siap di wilayah masing-masing.

"PKS akan bekerja sama dengan LAZ, lembaga filantropi atau lembaga donor terakreditasi di wilayah masing-masing, dan kami akan laporkan ke publik secara nasional melalui website khusus nantinya, yaitu www.rohingya.pks.id," papar Sukamta.

Penggalangan dana juga dilakukan di tingkat pejabat publik dimana setiap anggota Fraksi PKS DPR RI wajib menyisihkan penghasilannya pada bulan September untuk solidaritas etnis Rohingya. Hal tersebut juga dilakukan di tingkat DPRD I dan DPRD II.

"Bahkan anggota FPKS dininta jadi motor penggalangan solidaritas kemanusiaan karena banyak pihak pasti tersentuh dengan penderitaan warga etnis Rohingya," ujar Sukamta yang juga Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini.

Ia juga menyatakan bahwa bantuan kepada warga negara luar tidak serta merta mengalihkan perhatian PKS pada kondisi kekurangan atau darurat yang terjadi di negeri sendiri. "PKS insyaAllah akan berupaya menjadi yang terdepan dalam melayani atau berkhidmat untuk bangsa ini," pungkasnya.

#Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Myanmar #Pengungsi Rohingya
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Polri Tangkap WNI Terkait TPPO Warga Rohingya, Perluas Jaringan Hingga Turkiye
Ini bukan kali pertama HS menjadi pelaku TPPO. Berdasarkan catatan kepolisian, HS pernah terjerat kasus serupa.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
Polri Tangkap WNI Terkait TPPO Warga Rohingya, Perluas Jaringan Hingga Turkiye
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Dunia
Jet Junta Myanmar Jatuhkan Bom di Rumah Sakit, 33 Orang Meninggal
Bentrokan etnis telah memperparah krisis kemanusiaan Myanmar karena negara itu masih dilanda konflik sipil hampir empat tahun setelah kudeta militer Februari 2021.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Desember 2025
Jet Junta Myanmar Jatuhkan Bom di Rumah Sakit, 33 Orang Meninggal
Indonesia
Ratusan WNI Tejebak di Myanmar, 54 Orang Segera Dibawa Pulang
KBRI Yangon akan membantu menyiapkan dokumen perjalanan dan mengatur proses pemulangan melalui jalur Myanmar–Thailand bersama KBRI Bangkok. Upaya pemindahan WNI lainnya juga masih terus dilakukan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Ratusan WNI Tejebak di Myanmar, 54 Orang Segera Dibawa Pulang
Dunia
Dimediasi China, Junta Militer Myanmar dan Pasukan TNLA Sepakat Gencatan Senjata
Gencatan senjata tercapai dalam perundingan damai yang dimediasi China di Kunming, wilayah selatan Tiongkok, pada 27–28 Oktober
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Oktober 2025
Dimediasi China, Junta Militer Myanmar dan Pasukan TNLA Sepakat Gencatan Senjata
Dunia
Konflik di Myanmar Tidak Kunjung Selesai, Para Pemimpin ASEAN Desak Dialog Politik Nasional
ASEAN mendesak agar semua pihak terkait untuk mengambil tindakan nyata guna segera menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu dan menahan diri secara untuk menghindari eskalasi konfli
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Konflik di Myanmar Tidak Kunjung Selesai, Para Pemimpin ASEAN Desak Dialog Politik Nasional
Indonesia
75 WNI Berhasil Kabur dari Markas Perusahaan Judol Myanmar, 20 Orang Sukses Menyeberang ke Thailand
Kompleks KK Park dikenal sebagai salah satu kawasan yang dikelola kelompok Border Guard Force (BGF) dan menjadi lokasi aktivitas scam/judi online di Myanmar.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Oktober 2025
75 WNI Berhasil Kabur dari Markas Perusahaan Judol Myanmar, 20 Orang Sukses Menyeberang ke Thailand
Dunia
Junta Militer Myanmar Bombardir Acara Festival Buddha Tewaskan 32 Orang, 50 Luka-Luka
Acara keagamaan Festival Cahaya Buddha biasa dirayakan pada bulan purnama Thadingyut, bulan ketujuh dalam kalender tradisional Myanmar.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
Junta Militer Myanmar Bombardir Acara Festival Buddha Tewaskan 32 Orang, 50 Luka-Luka
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Bagikan