Cara Pemerintah Cegah Terjadinya Penumpukan di Pintu Masuk Indonesia

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 21 Desember 2021
Cara Pemerintah Cegah Terjadinya Penumpukan di Pintu Masuk Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Foto: Kemenko PMK)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Potensi meningkatnya mobilitas warga dari luar negeri saat Natal dan Tahun Baru bisa memicu kerumunan.

Pemerintah akan mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi waktu tunggu hasil tes PCR bagi pelaku perjalanan dari luar negeri selama masa libur Natal dan tahun baru.

Percepatan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan di pintu-pintu masuk Indonesia baik di darat, laut, maupun udara.

Baca juga:

Efek Samping Vaksin COVID-19 Bagi Pemilik Filler Wajah

"Sehingga tidak terjadi penumpukan pelaku perjalanan di luar negeri atau PPLN, di pintu-pintu masuk baik darat, laut, maupun udara," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Selasa (21/12).

Selain itu, pemerintah akan meningkatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Sanksi juga akan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak disiplin menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

"Ini menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini dengan tertib, tetapi belum melaksanakannya dengan disiplin," tutur Muhadjir.

Muhadjir menekankan kebijakan yang diambil pemerintah ini demi mencegah penyebaran COVID-19, terutama varian Omicron.

"Kebijakan ini untuk mencegah kembang penularan COVID-19 berikutnya, terutama dengan yang baru, yaitu varian Omicron," jelas dia.

Pemerintah pun akan menerbitkan aturan terkait kebijakan yang diperlukan untuk mengantisipasi periode sebelum dan sesudah libur Natal dan Tahun Baru.

“Contohnya akan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) untuk penerapan dan penegakan PeduliLindungi,” kata Muhadjir.

Maskapai Udara
Ilustrasi (ANT)

Muhadjir menuturkan, operasi lilin akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Akan tetapi, H-7 sudah dilakukan kegiatan dan H+7 setelah 2 Januari 2022 juga akan dilakukan juga pos operasi terutama oleh Polri dan bantuan kendali operasi (BKO) oleh TNI yang melibatkan aparat ketertiban di masing-masing daerah.

Selanjutnya, Muhadjir juga mengatakan, hasil rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian/lembaga ini juga memutuskan agar menjelang Nataru ini akan dilaksanakan penebalan petugas untuk mengantisipasi dampak pergerakan masyarakat di semua area.

Mulai dari mal, restoran, jalan termasuk jalan tol dan tempat-tempat kunjungan wisata.

Selanjutnya, penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan ditingkatkan dan menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini dengan tertib tetapi belum melaksanakannya dengan disiplin.

Baca juga:

Hindari Deh, Jenis Makanan yang Melemahkan Daya Tubuh

Muhadjir juga mengatakan, komunikasi publik yang baik dan efektif dengan narasi tunggal bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan ini untuk mencegah gelombang penularan COVID-19 berikutnya terutama dengan munculnya varian yang baru yaitu Omicron.

Selain itu, pemerintah melalui kementerian yang terkait sudah menyiapkan kebutuhan bahan-bahan yang diperlukan termasuk bahan pokok dalam menghadapi Nataru. (Knu)

#Kemenko PMK #PPKM #Level PPKM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sugiono Tanggapi Kritik Malaysia soal Kabut Asap, Sebut Indonesia Terdampak Langsung
Sugiono merespons kekhawatiran Malaysia dan Singapura soal kabut asap karhutla. Pemerintah menyebut komunikasi diplomatik dan koordinasi teknis terus dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Oktober 2026
Sugiono Tanggapi Kritik Malaysia soal Kabut Asap, Sebut Indonesia Terdampak Langsung
Indonesia
Tanggapi Tawaran Bantuan Malaysia dan Singapura untuk Penanganan Karhutla, Pemerintah Klaim Masih Mampu
Pemerintah mengerahkan 71.000 personel darat dan sekitar 35 helikopter untuk menangani karhutla. Sugiono menyebut bantuan asing perlu disesuaikan dengan kebutuhan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Oktober 2026
Tanggapi Tawaran Bantuan Malaysia dan Singapura untuk Penanganan Karhutla, Pemerintah Klaim Masih Mampu
Indonesia
Pemerintah Rampungkan Skema Kebijakan Pendidikan Gratis dari SD Sampai Kuliah
Pemerintah turut mematangkan afirmasi khusus bagi pemenuhan hak belajar anak-anak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Pemerintah Rampungkan Skema Kebijakan Pendidikan Gratis dari SD Sampai Kuliah
Indonesia
Menko Sugiono Terpukau Karya Siswa SNT 7 Bogor, Ada Teknologi hingga Game Digital
Menko Sugiono meninjau SNT 7 Parung, Bogor, dan melihat karya siswa di bidang STEM, animasi, web development hingga gim digital.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Menko Sugiono Terpukau Karya Siswa SNT 7 Bogor, Ada Teknologi hingga Game Digital
Indonesia
Hemat Energi: ASN Bakal Diatur Kerja Fleksibel, Pendidikan, Kesehatan Juga Bakal Diatur
Dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi COVID-19.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 Maret 2026
Hemat Energi: ASN Bakal Diatur Kerja Fleksibel, Pendidikan, Kesehatan Juga Bakal Diatur
Indonesia
Jawab Dinamika Pasar Kerja, Cak Imin Dorong Pembentukan Badan Vokasi Nasional
Usulan BVN disampaikan Cak Imin sebagai langkah memperkuat sistem vokasi nasional menghadapi perubahan kebutuhan keterampilan yang semakin cepat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 November 2025
Jawab Dinamika Pasar Kerja, Cak Imin Dorong Pembentukan Badan Vokasi Nasional
Indonesia
Bukan Hanya Pesantren, Pemerintah Bakal Bangun Rumah Ibadah Rusak dan Roboh
Saat ini, Kementerian PU sedang mengaudit 80 pesantren yang masuk kategori paling rawan. Pemerintah pun akan terus menambah jumlah pesantren untuk mempercepat proses mitigasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Bukan Hanya Pesantren, Pemerintah Bakal Bangun Rumah Ibadah Rusak dan Roboh
Indonesia
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Salah satu fokus dalam penanganan Tb adalah memperluas skrining atau deteksi dini. Masyarakat diimbau untuk tidak takut melakukan pemeriksaan, karena TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang konsisten.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Penanganan Penyakit Tuberculosis Bakal Contoh Pola Pandemi COVID-19
Indonesia
Kurangi Risiko Bencana, Meko PMK Dorong Adanya Edukasi Mitigasi di Lembaga Pendidikan Agama
Menko PMK menekankan membangun budaya tangguh di masyarakat untuk mengurangi risiko bencana amatlah penting.
Dwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Kurangi Risiko Bencana, Meko PMK Dorong Adanya Edukasi Mitigasi di Lembaga Pendidikan Agama
Indonesia
Ada Peringatan Cuaca Ekstrem, Menko PMK Perintahkan Pemda Siaga Hadapi Banjir di Wilayah Jabodetabek
Pemerintah tengah melakukan inisiasi penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jabodetabekpunjur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Ada Peringatan Cuaca Ekstrem, Menko PMK Perintahkan Pemda Siaga Hadapi Banjir di Wilayah Jabodetabek
Bagikan