Cara Pemerintah Cegah Terjadinya Penumpukan di Pintu Masuk Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Foto: Kemenko PMK)
Merahputih.com - Potensi meningkatnya mobilitas warga dari luar negeri saat Natal dan Tahun Baru bisa memicu kerumunan.
Pemerintah akan mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi waktu tunggu hasil tes PCR bagi pelaku perjalanan dari luar negeri selama masa libur Natal dan tahun baru.
Percepatan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan di pintu-pintu masuk Indonesia baik di darat, laut, maupun udara.
Baca juga:
"Sehingga tidak terjadi penumpukan pelaku perjalanan di luar negeri atau PPLN, di pintu-pintu masuk baik darat, laut, maupun udara," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Selasa (21/12).
Selain itu, pemerintah akan meningkatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Sanksi juga akan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak disiplin menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
"Ini menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini dengan tertib, tetapi belum melaksanakannya dengan disiplin," tutur Muhadjir.
Muhadjir menekankan kebijakan yang diambil pemerintah ini demi mencegah penyebaran COVID-19, terutama varian Omicron.
"Kebijakan ini untuk mencegah kembang penularan COVID-19 berikutnya, terutama dengan yang baru, yaitu varian Omicron," jelas dia.
Pemerintah pun akan menerbitkan aturan terkait kebijakan yang diperlukan untuk mengantisipasi periode sebelum dan sesudah libur Natal dan Tahun Baru.
“Contohnya akan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) untuk penerapan dan penegakan PeduliLindungi,” kata Muhadjir.

Muhadjir menuturkan, operasi lilin akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Akan tetapi, H-7 sudah dilakukan kegiatan dan H+7 setelah 2 Januari 2022 juga akan dilakukan juga pos operasi terutama oleh Polri dan bantuan kendali operasi (BKO) oleh TNI yang melibatkan aparat ketertiban di masing-masing daerah.
Selanjutnya, Muhadjir juga mengatakan, hasil rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian/lembaga ini juga memutuskan agar menjelang Nataru ini akan dilaksanakan penebalan petugas untuk mengantisipasi dampak pergerakan masyarakat di semua area.
Mulai dari mal, restoran, jalan termasuk jalan tol dan tempat-tempat kunjungan wisata.
Selanjutnya, penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan ditingkatkan dan menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini dengan tertib tetapi belum melaksanakannya dengan disiplin.
Baca juga:
Muhadjir juga mengatakan, komunikasi publik yang baik dan efektif dengan narasi tunggal bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan ini untuk mencegah gelombang penularan COVID-19 berikutnya terutama dengan munculnya varian yang baru yaitu Omicron.
Selain itu, pemerintah melalui kementerian yang terkait sudah menyiapkan kebutuhan bahan-bahan yang diperlukan termasuk bahan pokok dalam menghadapi Nataru. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Kurangi Risiko Bencana, Meko PMK Dorong Adanya Edukasi Mitigasi di Lembaga Pendidikan Agama

Ada Peringatan Cuaca Ekstrem, Menko PMK Perintahkan Pemda Siaga Hadapi Banjir di Wilayah Jabodetabek

Bangun Ekosistem UMKM, DPR Dukung Program Perintis Berdaya Kemenko PM

Hari Kartini, Pemerintah Minta Suami Tidak Iri Pada Istri

Pemerintah Bentuk Tim Mitigasi Bencana di Jakarta, Banten dan Jabar, Pembangunan Tanggul Dipercepat

Hari ‘Kejepit’ 27 Desember Diusulkan Libur, Pemerintah: Tak Ada Penambahan Cuti Bersama

Raker Menko Kabinet Merah Putih dengan Badan Anggaran DPR Bahas RAPBN 2025

Kemenko PMK dan Badan Geospasial Teken MoU Lanjutkan Kebijakan Satu Peta

Rakor Menko PMK Pratikno dengan Kementerian dan Lembaga Bahas Program Prioritas

Prosesi Sertijab Menko PMK Muhadjir Effendy Kepada Pratikno
