Cara Pemerintah Cegah Terjadinya Penumpukan di Pintu Masuk Indonesia

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 21 Desember 2021
Cara Pemerintah Cegah Terjadinya Penumpukan di Pintu Masuk Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Foto: Kemenko PMK)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Potensi meningkatnya mobilitas warga dari luar negeri saat Natal dan Tahun Baru bisa memicu kerumunan.

Pemerintah akan mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi waktu tunggu hasil tes PCR bagi pelaku perjalanan dari luar negeri selama masa libur Natal dan tahun baru.

Percepatan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan di pintu-pintu masuk Indonesia baik di darat, laut, maupun udara.

Baca juga:

Efek Samping Vaksin COVID-19 Bagi Pemilik Filler Wajah

"Sehingga tidak terjadi penumpukan pelaku perjalanan di luar negeri atau PPLN, di pintu-pintu masuk baik darat, laut, maupun udara," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Selasa (21/12).

Selain itu, pemerintah akan meningkatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Sanksi juga akan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak disiplin menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

"Ini menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini dengan tertib, tetapi belum melaksanakannya dengan disiplin," tutur Muhadjir.

Muhadjir menekankan kebijakan yang diambil pemerintah ini demi mencegah penyebaran COVID-19, terutama varian Omicron.

"Kebijakan ini untuk mencegah kembang penularan COVID-19 berikutnya, terutama dengan yang baru, yaitu varian Omicron," jelas dia.

Pemerintah pun akan menerbitkan aturan terkait kebijakan yang diperlukan untuk mengantisipasi periode sebelum dan sesudah libur Natal dan Tahun Baru.

“Contohnya akan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) untuk penerapan dan penegakan PeduliLindungi,” kata Muhadjir.

Maskapai Udara
Ilustrasi (ANT)

Muhadjir menuturkan, operasi lilin akan dilakukan pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Akan tetapi, H-7 sudah dilakukan kegiatan dan H+7 setelah 2 Januari 2022 juga akan dilakukan juga pos operasi terutama oleh Polri dan bantuan kendali operasi (BKO) oleh TNI yang melibatkan aparat ketertiban di masing-masing daerah.

Selanjutnya, Muhadjir juga mengatakan, hasil rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian/lembaga ini juga memutuskan agar menjelang Nataru ini akan dilaksanakan penebalan petugas untuk mengantisipasi dampak pergerakan masyarakat di semua area.

Mulai dari mal, restoran, jalan termasuk jalan tol dan tempat-tempat kunjungan wisata.

Selanjutnya, penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan ditingkatkan dan menjadi dasar untuk memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang seharusnya menggunakan aplikasi ini dengan tertib tetapi belum melaksanakannya dengan disiplin.

Baca juga:

Hindari Deh, Jenis Makanan yang Melemahkan Daya Tubuh

Muhadjir juga mengatakan, komunikasi publik yang baik dan efektif dengan narasi tunggal bahwa pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan ini untuk mencegah gelombang penularan COVID-19 berikutnya terutama dengan munculnya varian yang baru yaitu Omicron.

Selain itu, pemerintah melalui kementerian yang terkait sudah menyiapkan kebutuhan bahan-bahan yang diperlukan termasuk bahan pokok dalam menghadapi Nataru. (Knu)

#Kemenko PMK #PPKM #Level PPKM
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kurangi Risiko Bencana, Meko PMK Dorong Adanya Edukasi Mitigasi di Lembaga Pendidikan Agama
Menko PMK menekankan membangun budaya tangguh di masyarakat untuk mengurangi risiko bencana amatlah penting.
Dwi Astarini - Kamis, 14 Agustus 2025
Kurangi Risiko Bencana, Meko PMK Dorong Adanya Edukasi Mitigasi di Lembaga Pendidikan Agama
Indonesia
Ada Peringatan Cuaca Ekstrem, Menko PMK Perintahkan Pemda Siaga Hadapi Banjir di Wilayah Jabodetabek
Pemerintah tengah melakukan inisiasi penyusunan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Jabodetabekpunjur.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Ada Peringatan Cuaca Ekstrem, Menko PMK Perintahkan Pemda Siaga Hadapi Banjir di Wilayah Jabodetabek
Indonesia
Bangun Ekosistem UMKM, DPR Dukung Program Perintis Berdaya Kemenko PM
Program Perintis Berdaya merupakan bukti nyata komitmen Kemenko PM terhadap keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.
Dwi Astarini - Selasa, 24 Juni 2025
Bangun Ekosistem UMKM, DPR Dukung Program Perintis Berdaya Kemenko PM
Indonesia
Hari Kartini, Pemerintah Minta Suami Tidak Iri Pada Istri
Suami karier jangan iri dengan ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga itu luar biasa. Apalagi ibu-ibu yang wanita karier itu luar biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 April 2025
Hari Kartini, Pemerintah Minta Suami Tidak Iri Pada Istri
Indonesia
Pemerintah Bentuk Tim Mitigasi Bencana di Jakarta, Banten dan Jabar, Pembangunan Tanggul Dipercepat
Tim terdiri atas anggota eselon satu di masing-masing K/L, termasuk Pemerintah Provinsi Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Provinsi Banten.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 27 Maret 2025
Pemerintah Bentuk Tim Mitigasi Bencana di Jakarta, Banten dan Jabar, Pembangunan Tanggul Dipercepat
Indonesia
Hari ‘Kejepit’ 27 Desember Diusulkan Libur, Pemerintah: Tak Ada Penambahan Cuti Bersama
Pemerintah memastikan tak ada penambahan cuti bersama pada Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 Desember 2024
Hari ‘Kejepit’ 27 Desember Diusulkan Libur, Pemerintah: Tak Ada Penambahan Cuti Bersama
Berita Foto
Raker Menko Kabinet Merah Putih dengan Badan Anggaran DPR Bahas RAPBN 2025
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perek) Airlangga Hartarto (tengah), Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan (kedua kiri), Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) YusriL Ihza Mahendra (kiri), Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (kedua kanan) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno (kedua kanan) mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
Didik Setiawan - Senin, 02 Desember 2024
Raker Menko Kabinet Merah Putih dengan Badan Anggaran DPR Bahas RAPBN 2025
Berita Foto
Kemenko PMK dan Badan Geospasial Teken MoU Lanjutkan Kebijakan Satu Peta
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno (kiri) bersama Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai menunjukkan MoU atau nota kesepahaman Kebijakan Satu Peta di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Didik Setiawan - Selasa, 12 November 2024
Kemenko PMK dan Badan Geospasial Teken MoU Lanjutkan Kebijakan Satu Peta
Berita Foto
Rakor Menko PMK Pratikno dengan Kementerian dan Lembaga Bahas Program Prioritas
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan sejumah menteri bidang PMK di Kantor Kemnko PMK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).
Didik Setiawan - Selasa, 05 November 2024
Rakor Menko PMK Pratikno dengan Kementerian dan Lembaga Bahas Program Prioritas
Berita Foto
Prosesi Sertijab Menko PMK Muhadjir Effendy Kepada Pratikno
Serah terima jabatan Menko PMK (Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Periode 2019-2024 Muhadjir Effendy (kiri) kepada Menko PMK periode 2024-2029 Pratikno menunjukkan berita acara serah terima jabatan Menko PMK di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Didik Setiawan - Senin, 21 Oktober 2024
Prosesi Sertijab Menko PMK Muhadjir Effendy Kepada Pratikno
Bagikan