Bangun Ekosistem UMKM, DPR Dukung Program Perintis Berdaya Kemenko PM

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 24 Juni 2025
Bangun Ekosistem UMKM, DPR Dukung Program Perintis Berdaya Kemenko PM

Ilustrasi UMKM.(foto: Merahputih.com/Didik Setiawan)

Ukuran:
14
Audio:

MERAHPUTIH.COM - KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menginisiasi program Perintis Berdaya untuk membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini menarik perhatian 1.700 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sekitar 55 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpilih untuk mendapatkan pendampingan intensif.
?
Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah menyambut baik inisiatif Kemenko PM ini. Ia menyoroti program Perintis Berdaya merupakan bukti nyata komitmen Kemenko PM terhadap keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.
?
"Kami mendukung penuh program Perintis Berdaya Kemenko PM. Program ini menunjukkan perhatian besar Kemenko PM kepada pelaku UMKM yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional," ujar Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah, Selasa (24/6).
?
Lebih lanjut, Erma menambahkan bahwa program ini sejalan dengan salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan. Asta Cita menekankan pentingnya peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi UMKM.
?

Baca juga:

DPR Soroti Akuisisi TikTok Shop-Tokopedia, Desak Pemerintah Bikin Regulasi Baru untuk Lindungi UMKM


Salah satu tujuan utama Perintis Berdaya yakni menetapkan standar pelatihan untuk UMKM di Indonesia. "Selama ini, belum ada standar pelatihan UMKM yang seragam untuk membantu meningkatkan perekonomian. Standar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM agar semakin berdaya, kokoh, dan mandiri," jelasnya.
?
Erma juga berharap berbagai upaya pemberdayaan UMKM dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka di dunia digital. Peningkatan kemampuan digital diharapkan dapat membantu UMKM naik kelas melalui adopsi teknologi dan literasi digital.
?
Baginya, digitalisasi UMKM bukan hanya tentang memperluas pangsa pasar, melainkan juga mengubah pola pikir UMKM untuk memanfaatkan teknologi. "UMKM harus mengadopsi teknologi digital agar dapat bergerak lebih cepat dalam mengembangkan usaha dan menjadi lebih maju serta berdaya," tambahnya.
?
Legislator asal Jawa Tengah ini menegaskan UMKM telah terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi hingga pandemi COVID-19.
?
Selain itu, UMKM juga menjadi penyedia lapangan kerja terbesar dibandingkan sektor usaha lainnya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada akhir 2024 diproyeksikan mencapai 64,2 juta unit usaha.(Pon)

Baca juga:

3 Hal Yang Bikin UMKM Indonesia Sulit Tembus Pasar Internasional

#UMKM #Kemenko PMK #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR
Calon Hakim Agung Tata Usaha Negara (CHA TUN) Khusus Pajak Diana Malemita Ginting saat mengikuti Fit and Proper Test alias Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Hakim Agung di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 10 September 2025
Diana Malemita Ginting Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Agung di Komisi III DPR
Indonesia
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
Hinca menekankan bahwa Triyono harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan jawabannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung, Komisi III Soroti Triyono Martanto dan Isu 'Jeruk Makan Jeruk' di Ruang Sidang
Berita Foto
Raker Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas RKA Tahun 2026
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) didampingi Wakil Menteri Keuangan Thomas A. M. Djiwandono (kanan), Anggito Abimanyu (kiri) dan Suahasil Nazara (kedua kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 10 September 2025
Raker Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Komisi XI DPR Bahas RKA Tahun 2026
Indonesia
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Anggota DPR Muh. Haris menyoroti kesenjangan anggaran Rp67 triliun, alokasi yang minim untuk pencegahan stunting, dan tata kelola digital Program Makan Bergizi Nasional
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
DPR Soroti Gap Anggaran dan Alokasi Prioritas dalam Program MBG, Minta BGN Tingkatkan Porsi untuk Ibu Hamil dan Balita
Indonesia
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, menjelaskan proses RUU PPRT yang sedang merumuskan jaminan sosial bagi PRT. Ia menekankan pentingnya mencari mekanisme yang tidak memberatkan pemberi kerja
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Panja RUU PPRT Cari Mekanisme Ideal untuk Jaminan Sosial PRT, Antara Tanggung Jawab Pemberi Kerja atau Burden Sharing
Indonesia
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menegaskan komitmen DPR untuk memperjuangkan regulasi perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi daring
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Perlindungan Hukum Pekerja Online Mendesak, DPR Bakal Dorong Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Jaminan Sosial
Indonesia
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Simak detail pembahasan yang menargetkan penyelesaian pada 2026
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Genjot Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara, Fokus Pada Sinkronisasi Kewenangan dan Implikasi Kerjasama Internasional
Indonesia
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Rokok ilegal, yang sering diproduksi rumahan, tidak membayar cukai kepada pemerintah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Pekerja Gudang Garam Terancam PHK Massal, Pemerintah Diminta Bereskan Masalah Rokok Ilegal dan Cukai Tinggi
Berita Foto
Aksi Demo Mahasiswa UI Tagih Janji Tuntutan Rakyat 17+8 di Depan Gedung DPR
Aksi demo mahasiswa UI dan UIN Jakarta menagih janji Tuntutan Rakyat 17+8 di depan Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 09 September 2025
Aksi Demo Mahasiswa UI Tagih Janji Tuntutan Rakyat 17+8  di Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
RUU Perampasan Aset menjadi salah satu tuntutan massa saat demonstrasi beberapa waktu lalu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
DPR RI Tetapkan RUU Perampasan Aset sebagai Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftar RUU Lain yang Juga Diusulkan untuk Pembahasan
Bagikan