Bangun Ekosistem UMKM, DPR Dukung Program Perintis Berdaya Kemenko PM

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 24 Juni 2025
Bangun Ekosistem UMKM, DPR Dukung Program Perintis Berdaya Kemenko PM

Ilustrasi UMKM.(foto: Merahputih.com/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KEMENTERIAN Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menginisiasi program Perintis Berdaya untuk membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program ini menarik perhatian 1.700 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, sekitar 55 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpilih untuk mendapatkan pendampingan intensif.
?
Anggota Komisi VII DPR RI Siti Mukaromah menyambut baik inisiatif Kemenko PM ini. Ia menyoroti program Perintis Berdaya merupakan bukti nyata komitmen Kemenko PM terhadap keberlangsungan usaha para pelaku UMKM.
?
"Kami mendukung penuh program Perintis Berdaya Kemenko PM. Program ini menunjukkan perhatian besar Kemenko PM kepada pelaku UMKM yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional," ujar Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah, Selasa (24/6).
?
Lebih lanjut, Erma menambahkan bahwa program ini sejalan dengan salah satu poin Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan kewirausahaan. Asta Cita menekankan pentingnya peningkatan kewirausahaan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi UMKM.
?

Baca juga:

DPR Soroti Akuisisi TikTok Shop-Tokopedia, Desak Pemerintah Bikin Regulasi Baru untuk Lindungi UMKM


Salah satu tujuan utama Perintis Berdaya yakni menetapkan standar pelatihan untuk UMKM di Indonesia. "Selama ini, belum ada standar pelatihan UMKM yang seragam untuk membantu meningkatkan perekonomian. Standar ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas UMKM agar semakin berdaya, kokoh, dan mandiri," jelasnya.
?
Erma juga berharap berbagai upaya pemberdayaan UMKM dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka di dunia digital. Peningkatan kemampuan digital diharapkan dapat membantu UMKM naik kelas melalui adopsi teknologi dan literasi digital.
?
Baginya, digitalisasi UMKM bukan hanya tentang memperluas pangsa pasar, melainkan juga mengubah pola pikir UMKM untuk memanfaatkan teknologi. "UMKM harus mengadopsi teknologi digital agar dapat bergerak lebih cepat dalam mengembangkan usaha dan menjadi lebih maju serta berdaya," tambahnya.
?
Legislator asal Jawa Tengah ini menegaskan UMKM telah terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi hingga pandemi COVID-19.
?
Selain itu, UMKM juga menjadi penyedia lapangan kerja terbesar dibandingkan sektor usaha lainnya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia pada akhir 2024 diproyeksikan mencapai 64,2 juta unit usaha.(Pon)

Baca juga:

3 Hal Yang Bikin UMKM Indonesia Sulit Tembus Pasar Internasional

#UMKM #Kemenko PMK #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Bagikan