Calon Tunggal di Pilkada Buktikan Oligarki Partai Politik

MerahPutih.com - Keberadaan calon tunggal yang semakin meningkat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 dinilai menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia. Calon tunggal, membuat pilihan masyarakat jadi terbatas.

Selain itu, pertarungan pilkada dengan kotak kosong alias tidak ada tanding, membuat masarakat tidak bisa membandingkan visi misi antar calon. Kondisi tersebut membuat masyarakat hanya dihadapkan kepada dua pilihan, yakni memilih calon yang ada atau tidak memilih kandidat sama sekali.

Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto menegaskan, calon yang banyak saat pilkada serentak, menjadi kabar baik bagi demokrasi karena memberikan pilihan kepada publik.

Baca Juga:

Jerat Pidana Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan

Ia menegaskan, keberadaan calon tunggal pada Pilkada 2020, membuktikan gagalnya partai politik dalam menjalankan kaderisasi untuk menelurkan pemimpin selanjutnya. Macetnya kaderisasi dan regenerasi pada partai politik saat ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

"Ketika semua sudah berubah, reformasi sudah berjalan dua dekade tetapi di partai politik kita masih mencatat adanya oligarki, adanya pemimpin partai yang tidak berganti-ganti, adanya ketidaksetaraan di sana, padahal partai politik adalah pilar demokrasi," kata dia dikutip Kantor Berita Antara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan terdapat 25 kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2020 dari total bakal pasangan calon yang mengikuti pilkada sebanyak 738 pasangan, terdiri dari 25 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan 612 pasangan calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota.

Baca Juga:

Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar