Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Potensi pelanggaran pidana oleh calon petahanan kepala daerah dinilai paling besar terjadi.
Ketua Bawaslu Abhan menilai calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menggerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan pelanggaran netralitas lantaran memiliki akses birokrasi di daerah yang dia pimpin.
"Bagi calon pendatang baru sangat sulit untuk melakukan akses birokrasi (ASN). Kecuali calon yang berasal dari petahana," ujar Abhan dalam keteranganya, Rabu (30/9).
Baca Juga:
Erick Thohir: Suksesnya Pilkada Jangan Jadi Kegagalan Penanganan COVID-19
Dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, ada 224 daerah petahana yang mencalonkan kembali sebagai calon kepala daerah.
Apalagi petahana memiliki pengalaman mengendalikan kekuasaan di daerahnya, sehingga peluang untuk menang lebih terbuka.
"Karena sebagai petahana dia pasti sudah ada relasi kekuasaan 5 tahun di masa jabatannya," jelas Abhan.
Tak hanya sampai di situ, pria kelahiran Jawa Tengah itu menjelaskan alasan ASN ketap dilibatkan tiap kontestasi pemilu atau pilkada.
Abhan mencontohkan, ASN memiliki pendidikan dan pengetahuan memadai sehingga bisa menjadi tim penyusun program dan materi kampanye.
ASN, lanjutnya, punya jaringan yang luas tersebar di seluruh pelosok desa dengan jumlah variasi berbeda.
Dia menjabarkan petahana memiliki wewenang strategis menggerakan anggaran keuangan, melalui penyusunan program dan kegiatan. "Dengan cara ini semua tentunya akan mempermudah petahana dalam kampanyenya," tegasnya.
Baca Juga:
Terkait pelanggaran netralitas ASN tersebut, Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tersebut mengatakan Bawaslu telah melakukan berbagai upaya pencegahan.
Salah satunya, kerja sama Bawaslu dengan KASN tanggal 17 Juni 2020 lalu. Selain itu, pembentukan satuan tugas (Satgas) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2020. "Bagi Bawaslu, terbitnya pedoman ini menjadi penanda mendorong tegaknya netralitas ASN," tandasnya. (Knu)
