Calon Dewas KPK Pernah Mau Dipotong Kemaluannya Saat Usut Kasus Etik Pejabat Kejagung

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 20 November 2024
Calon Dewas KPK Pernah Mau Dipotong Kemaluannya Saat Usut Kasus Etik Pejabat Kejagung

Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Dewas KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2024). (ANTARA/HO-DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wisnu Baroto mengaku pernah mendapat cerita tak menyenangkan saat mengusut kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan koleganya setingkat eselon II di Kejaksaan Agung.

Kala itu, Wisnu mendapat ancaman bakal dipotong kemaluannya apabila berani mengusut hingga memeriksa kasus tersebut. Padahal, dia sudah mendapatkan surat perintah memeriksa pejabat kejaksaan yang diduga melakukan pelanggar kode etik itu.

“Terus terang, pejabat pemerintah itu setingkat eselon II bahkan menjadi orang kepercayaan pimpinan kejaksaan waktu itu,” ujar Wisnu, dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

“Sehingga orang-orang beranggapan kalau berani periksa orang itu, mohon maaf saya sampai katakan ‘saya potong kemaluannya’ sampai ke situ taruhannya karena orang kuat,” imbuh kandidat dewas KPK dari kejaksaan itu.

Baca juga:

Calon Dewas KPK Mirwazi Sebut Penyidik Sesuka Hati Lakukan Penggeledahan

Dalam pemeriksaan, Wisnu mengatakan mendapatkan tekanan karena mengusut kasus pejabat di lingkungan kejaksaan. “Namun demikian, dengan bukti berupa saksi maupun keterangan lain-lainnya, kami bisa membuktikan bahwa orang itu melanggar etika,” ujarnya.

Wisnu mengaku bersyukur saat itu pimpinan Kejagung setuju menjatuhkan sanksi. Oleh sebab itu, dia mengaku berani mengusut siapapun meski harus berhadapan dengan koleganya.

“Jadi, walaupun itu pejabat adalah teman saya, teman jaksa namun demian, kalau sepanjang itu menyangkut bukti yang kuat, mengapa tidak kita jatuhkan sanksi,” tandansya. (Pon)

#Dewas KPK #Kejaksaan Agung #Komisi III DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
22 Tewas dalam Kebakaran Terra Drone, DPR Tekankan Audit Standar Keselamatan Gedung
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendesak polisi mengusut tuntas kebakaran kantor Terra Drone di Kemayoran yang menewaskan 22 orang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
22 Tewas dalam Kebakaran Terra Drone, DPR Tekankan Audit Standar Keselamatan Gedung
Indonesia
Legislator Golkar: Ultimatum Prabowo Jadi Peringatan Keras bagi Pejabat saat Tangani Bencana
Dukung peringatan Presiden Prabowo, Soedeson Tandra menegaskan pentingnya penyaluran bantuan bencana yang tepat sasaran dan bebas korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Golkar: Ultimatum Prabowo Jadi Peringatan Keras bagi Pejabat saat Tangani Bencana
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan
Bamsoet meminta elite politik berhenti saling menyalahkan, tekanan perlunya aksi cepat, satu komando, dan gotong royong nasional untuk Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan
Indonesia
Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution, Penyidik AKBP Rossa Diperiksa Dewas KPK
Penyidik Rossa dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan enggan memanggil Gubernur Sumut Bobby Nasution, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek jalan.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Desember 2025
Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution, Penyidik AKBP Rossa Diperiksa Dewas KPK
Berita Foto
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif dengan Komisi III DPR bahas RUU Penyesuaian Pidana
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif dengan Komisi III DPR bahas RUU Penyesuaian Pidana
Berita Foto
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 27 November 2025
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Indonesia
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, PP turunan KUHAP ditargetkan rampung sebelum Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Indonesia
Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP, DPR: Penegak Hukum tak Boleh Gegabah
Komisi III DPR merespons keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memberikan rehabilitasi ke eks Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP, DPR: Penegak Hukum tak Boleh Gegabah
Indonesia
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
DPR RI sahkan 7 anggota Komisi Yudisial 2025-2030 via Rapat Paripurna. Anggota baru datang dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
Bagikan