Calon Dewas KPK Pernah Mau Dipotong Kemaluannya Saat Usut Kasus Etik Pejabat Kejagung

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 20 November 2024
Calon Dewas KPK Pernah Mau Dipotong Kemaluannya Saat Usut Kasus Etik Pejabat Kejagung

Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Dewas KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11/2024). (ANTARA/HO-DPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wisnu Baroto mengaku pernah mendapat cerita tak menyenangkan saat mengusut kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan koleganya setingkat eselon II di Kejaksaan Agung.

Kala itu, Wisnu mendapat ancaman bakal dipotong kemaluannya apabila berani mengusut hingga memeriksa kasus tersebut. Padahal, dia sudah mendapatkan surat perintah memeriksa pejabat kejaksaan yang diduga melakukan pelanggar kode etik itu.

“Terus terang, pejabat pemerintah itu setingkat eselon II bahkan menjadi orang kepercayaan pimpinan kejaksaan waktu itu,” ujar Wisnu, dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

“Sehingga orang-orang beranggapan kalau berani periksa orang itu, mohon maaf saya sampai katakan ‘saya potong kemaluannya’ sampai ke situ taruhannya karena orang kuat,” imbuh kandidat dewas KPK dari kejaksaan itu.

Baca juga:

Calon Dewas KPK Mirwazi Sebut Penyidik Sesuka Hati Lakukan Penggeledahan

Dalam pemeriksaan, Wisnu mengatakan mendapatkan tekanan karena mengusut kasus pejabat di lingkungan kejaksaan. “Namun demikian, dengan bukti berupa saksi maupun keterangan lain-lainnya, kami bisa membuktikan bahwa orang itu melanggar etika,” ujarnya.

Wisnu mengaku bersyukur saat itu pimpinan Kejagung setuju menjatuhkan sanksi. Oleh sebab itu, dia mengaku berani mengusut siapapun meski harus berhadapan dengan koleganya.

“Jadi, walaupun itu pejabat adalah teman saya, teman jaksa namun demian, kalau sepanjang itu menyangkut bukti yang kuat, mengapa tidak kita jatuhkan sanksi,” tandansya. (Pon)

#Dewas KPK #Kejaksaan Agung #Komisi III DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Tersangka Kasus Hogi Minaya Disorot, DPR Panggil Aparat Penegak Hukum Sleman
Komisi III DPR memanggil Kapolresta dan Kajati Sleman untuk mendalami penanganan kasus Hogi Minaya yang menuai sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - 5 menit lalu
Penetapan Tersangka Kasus Hogi Minaya Disorot, DPR Panggil Aparat Penegak Hukum Sleman
Indonesia
Kasus DSI Mengemuka, Anggota DPR Minta PPATK Ungkap Aliran Dana ke Kolega Manajemen
Anggota Komisi III DPR RI mendesak PPATK mengungkap aliran dana DSI yang diduga mengalir ke perusahaan terafiliasi demi pemulihan hak ribuan korban.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Kasus DSI Mengemuka, Anggota DPR Minta PPATK Ungkap Aliran Dana ke Kolega Manajemen
Indonesia
Kejagung Obrak-abrik Money Changer di Mal Mewah, Temukan Jejak 'Uang Panas' Dugaan Korupsi Ekspor POME
Langkah penggeledahan money changer ini merupakan pengembangan dari aksi sebelumnya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Kejagung Obrak-abrik Money Changer di Mal Mewah, Temukan Jejak 'Uang Panas' Dugaan Korupsi Ekspor POME
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Keputusan tersebut diambil setelah penyidik menemukan adanya peristiwa pidana dalam perkara itu.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Indonesia
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
Melalui pembatasan durasi sidang 60 hari dan jalur yudisial yang ringkas, RUU ini diharapkan mampu menghapus stigma pengadilan yang lamban.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
KUHP dan KUHAP Baru Digugat, DPR Ingatkan Mekanisme Konstitusional
Komisi III DPR RI merespons kritik publik terhadap KUHP dan KUHAP baru. DPR menegaskan proses penyusunan terbuka dan meminta pihak keberatan menempuh uji materi di MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KUHP dan KUHAP Baru Digugat, DPR Ingatkan Mekanisme Konstitusional
Indonesia
Kejagung Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara
Kejagung kini sedang menghitung kerugian negara akibat kasus korupsi izin tambang Konawe Utara.
Soffi Amira - Rabu, 14 Januari 2026
Kejagung Hitung Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara
Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Bagikan