Cak Imin dan Zulhas Usul Pemilu 2024 Ditunda, Kader Menolak

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 05 Maret 2022
Cak Imin dan Zulhas Usul Pemilu 2024 Ditunda, Kader Menolak

Ilustrasi. Foto: Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengumumkan hasil survei online terbarunya terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Hasilnya, mayoritas pemilih PKB, PAN dan Golkar menolak rencana tersebut.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melakukan pengecekan kepada basis parpol terkait isu penundaan pemilu hingga 2027.

Baca Juga

Golkar Disebut-Sebut Tolak Penundaan Pemilu

Hasilnya, sebanyak 69,9 persen pemilih PKB menolak penundaan pemilu dan 22,4 persen yang lain menyetujui penundaan pemilu hingga 2027 dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.

"Hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim ketua umumnya, Cak Imin," ujar Burhanuddin Di acara webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia (MIPI), Sabtu (5/3).

Begitu juga, kata Burhanuddin, basis pemilih Partai Golkar. Dari 12,3 persen responden pemilih Partai Golkar, tutur Burhanuddin, sebanyak 56,7 persen menolak wacana penundaan pemilu dan hanya 24,4 persen yang setuju pemilu ditunda sampai Tahun 2027. Sisanya sebanyak 19,1 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

"Sementara pemilih PAN (6,8 persen responden), lebih banyak lagi yang menolak 81,9 persen dan aspirasi penundaan pemilu seperti yang disuarakan oleh Pak Zulkifli Hasan hanya direspons positif 13,5 persen oleh basis massa mereka," ungkap Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan, isu penundaan pemilu 2024 sebenarnya tidak diminati oleh pemilih dari 3 partai yang mengusulkan isu tersebut, yakni PKB, PAN, dan Golkar.

Hal ini juga sejalan dengan keinginan masyarakat Indonesia agar pemilu tetap dilaksanakan pada 2024, meskipun nantinya pemilu dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19.

"Intinya, kalau di sini semua alasan tadi, mau alasan pandemi, mau alasan pemulihan ekonomi, mau alasan pembangunan IKN, itu tiga-tiganya tidak mampu mengalihkan atau mengubah sikap responden dan ide perpanjangan tadi ditolak secara multi-partisan," kata Burhanuddin.

Baca Juga

Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over

Ia menyarankan para elite partai politik tidak mengeluarkan ide, yang memantik kontroversi dan pembelahan sosial politik.

"Seharusnya dalam politik demokrasi yang didasarkan pada fungsi agregasi kepentingan publik dan aspirasi warganya, elite mengikuti apa yang diinginkan warganya," kata Burhanuddin.

Jangankan dalam kepentingan warga yang sesuai konstitusi, ketika publik punya kepentingan yang tak sesuai konstitusi, lanjutnya, para elite harus memiliki sikap yang jelas.

"Yakni tegas menolak aspirasi yang populis yang tidak sesuai dengan konstitusi, apalagi aspirasi tersebut sesuai atau in line dengan kepentingan konstitusi," tutur Burhanuddin.

Burhanuddin menambahkan, jika warga taat kepada konstitusi, para elite parpol harus lebih taat lagi kepada konstitusi.

"Jangan memberi contoh yang tidak baik kepada warga, apalagi kita dalam kondisi pandemi. Sebaiknya kita mendukung kinerja Presiden Jokowi untuk memulihkan pandemi ini," kata dia.

Survei ini dilakukan terhadap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Sampel ditarik dengan metode multistage random sampling.

Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Survei ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sebanyak plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Knu)

Baca Juga

Nama Luhut hingga Jokowi Diseret dalam Isu Penundaan Pemilu, Istana Buka Suara

#Pemilu #Pilpres #Partai Politik #Survei #Hasil Survei
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Dunia
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Update hasil pemilu AS terbaru hari ini! Partai Demokrat diproyeksikan sukses menyapu bersih mayoritas kursi DPR dan Senat. Simak data lengkap kehancuran benteng Republik di sini.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 November 2026
Update Pemilu Amerika: Demokrat Resmi Kunci Mayoritas Kongres, Republik Terseok
Indonesia
Survei Kedai Kopi: Anak Muda Tegaskan Demo Cara Cara Efektif Sampaikan Aspirasi
Survei tersebut menunjukkan 65,9 persen responden menilai demonstrasi sebagai cara paling efektif untuk menyampaikan aspirasi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Survei Kedai Kopi: Anak Muda Tegaskan Demo Cara Cara Efektif Sampaikan Aspirasi
Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Bagikan