Andika Pratama
MerahPutih.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengumumkan hasil survei online terbarunya terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Hasilnya, mayoritas pemilih PKB, PAN dan Golkar menolak rencana tersebut.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melakukan pengecekan kepada basis parpol terkait isu penundaan pemilu hingga 2027.
Baca Juga
Hasilnya, sebanyak 69,9 persen pemilih PKB menolak penundaan pemilu dan 22,4 persen yang lain menyetujui penundaan pemilu hingga 2027 dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
"Hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim ketua umumnya, Cak Imin," ujar Burhanuddin Di acara webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia (MIPI), Sabtu (5/3).
Begitu juga, kata Burhanuddin, basis pemilih Partai Golkar. Dari 12,3 persen responden pemilih Partai Golkar, tutur Burhanuddin, sebanyak 56,7 persen menolak wacana penundaan pemilu dan hanya 24,4 persen yang setuju pemilu ditunda sampai Tahun 2027. Sisanya sebanyak 19,1 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
"Sementara pemilih PAN (6,8 persen responden), lebih banyak lagi yang menolak 81,9 persen dan aspirasi penundaan pemilu seperti yang disuarakan oleh Pak Zulkifli Hasan hanya direspons positif 13,5 persen oleh basis massa mereka," ungkap Burhanuddin.
Burhanuddin mengatakan, isu penundaan pemilu 2024 sebenarnya tidak diminati oleh pemilih dari 3 partai yang mengusulkan isu tersebut, yakni PKB, PAN, dan Golkar.
Hal ini juga sejalan dengan keinginan masyarakat Indonesia agar pemilu tetap dilaksanakan pada 2024, meskipun nantinya pemilu dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19.
"Intinya, kalau di sini semua alasan tadi, mau alasan pandemi, mau alasan pemulihan ekonomi, mau alasan pembangunan IKN, itu tiga-tiganya tidak mampu mengalihkan atau mengubah sikap responden dan ide perpanjangan tadi ditolak secara multi-partisan," kata Burhanuddin.
Baca Juga
Penolak Menang Telak dari Pendukung, Wacana Tunda Pemilu Game Over
Ia menyarankan para elite partai politik tidak mengeluarkan ide, yang memantik kontroversi dan pembelahan sosial politik.
"Seharusnya dalam politik demokrasi yang didasarkan pada fungsi agregasi kepentingan publik dan aspirasi warganya, elite mengikuti apa yang diinginkan warganya," kata Burhanuddin.
Jangankan dalam kepentingan warga yang sesuai konstitusi, ketika publik punya kepentingan yang tak sesuai konstitusi, lanjutnya, para elite harus memiliki sikap yang jelas.
"Yakni tegas menolak aspirasi yang populis yang tidak sesuai dengan konstitusi, apalagi aspirasi tersebut sesuai atau in line dengan kepentingan konstitusi," tutur Burhanuddin.
Burhanuddin menambahkan, jika warga taat kepada konstitusi, para elite parpol harus lebih taat lagi kepada konstitusi.
"Jangan memberi contoh yang tidak baik kepada warga, apalagi kita dalam kondisi pandemi. Sebaiknya kita mendukung kinerja Presiden Jokowi untuk memulihkan pandemi ini," kata dia.
Survei ini dilakukan terhadap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.220 orang yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Sampel ditarik dengan metode multistage random sampling.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Survei ini memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sebanyak plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Knu)
Baca Juga
Nama Luhut hingga Jokowi Diseret dalam Isu Penundaan Pemilu, Istana Buka Suara
