BW Sebut Tim Hukum KPU Langgar Kode Etik

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 19 Juni 2019
BW Sebut Tim Hukum KPU Langgar Kode Etik

Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjojanto (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin mengklarifikasi insiden pengusiran dua anggotanya yang dilakukan oleh Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto di lantai dasar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebelum dilanjutkan kami ingin klarifikasi ada insiden di bawah masalah area yang bisa kami masuki untuk bisa melihat alat bukti yang ditarik oleh pemohon," kata Ali di ruang sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6).

Sidang lanjutan PHPU di MK, Jakarta, Rabu (19/6). Foto: ANTARA

Menurut Ali, dalam persidangan, KPU selaku termohon sudah meminta izin kepada hakim konstitusi untuk bisa melihat alat bukti yang ditarik oleh kubu Prabowo-Sandi selaku pemohon.

BACA JUGA: BW Marah: Please Get Out, Don’t Against The Law!

Menanggapi hal itu, BW menegaskan bahwa anggota tim hukum KPU yang terpergok memfoto alat bukti paslon 02 bukan untuk melihat alat bukti yang ditarik.

"Dia masuk ke ruangan di mana alat bukti yang di loading sedang disiapkan untuk diterima. Jadi jangan berbuat seperti itu dan itu banyak orang saksi di situ. Kami meminta ini siapa orang ini memfoto-foto bukti kami yang baru diloading," ungkap BW.

BW menjelaskan bahwa alat bukti yang ditarik pihaknya berada di ruangan yang berbeda. Ia kemudian mempertanyakan dasar anggota tim hukum KPU memfoto alat bukti yang sedang di loading tersebut.

"Karena bukti yang sedang ditarik ada di ruangan sebelahnya. Jadi ini bukti itu difoto-foto atas dasar apa. Jadi saya sudah menutup persoalan ini tapi kalau mau dipersoalkan juga boleh. Karena menurut saya ini pelanggaran etik yang luar biasa," tegas BW.

Sebelumnya ketegangan antara BW dan dua anggota tim hukum KPU terjadi di luar ruang sidang MK. Peristiwa itu bermula saat BW memutuskan keluar dari ruang sidang di saat sidang tengah berlangsung untuk menemui anggota timnya yang sedang menyiapkan bukti.

Di lantai dasar Gedung MK itu BW menemui sejumlah anggota tim hukum 02 yang tengah menyiapkan tumpukan bukti yang mencapai di area steril yang hanya boleh dimasuki pihak pemohon dan pegawai MK.

BW kemudian memergoki ada dua orang yang tak dikenalnya mengenakan jas hitam sedang sibuk mendokumentasikan bukti yang disiapkan timnya menggunakan ponsel.

Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto. (Antaranews)
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto. (Antaranews)

“Foto-foto begini sudah dapat izin belum?” tanya BW kepada dua orang tersebut.

Kemudian terjadi percakapan di antara kedua pihak serta pegawai MK. Dari percakapan itu, kedua orang tersebut diketahui merupakan bagian dari tim hukum KPU.

BACA JUGA: MK Minta Kubu Prabowo Hadirkan Bukti 17,5 Juta DPT Invalid

Dua orang tim hukum itu terlihat gugup saat menjawab telah mendapat izin untuk mendokumentasikan alat bukti.

BW menjelaskan kepada mereka bahwa pihak KPU tak boleh mendokumentasikan bukti milik pemohon. Setelah itu BW kemudian meminta kedua orang tersebut untuk keluar dari area steril.

“Please get out, don’t against the law (Tolong keluar, jangan melawan aturan),” teriak BW kepada keduanya. (Pon)

#Bambang Widjojanto #Komisi Pemilihan Umum
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
KPU juga menggandeng Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memvalidasi pemilih di mancanegara menggunakan Nomor Induk Kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Pemilih Indonesia Tembus 211 Juta, KPU RI Ketok Palu Data Paling Update Semester II 2025
Indonesia
BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan
PT BDS belum membayar vendor atas proyek ketahanan pangan yang dijanjikan sebagai program prioritas Pemkab Bandung.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 04 Agustus 2025
BUMD PT BDS Pemkab Bandung Gagal Bayar Proyek Ketahanan Pangan
Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
Saat Hasto PDIP Duduk Berdampingan dengan Rocky Gerung hingga Novel Baswedan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri Koentjaraningrat Memorial Lecture XXI/2024.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 03 Juni 2024
Saat Hasto PDIP Duduk Berdampingan dengan Rocky Gerung hingga Novel Baswedan
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Bagikan