Bus Sekolah Angkut Jemaah Haji, DPR RI Sesalkan Kualitas Transportasi Puncak Ibadah

Ilustrasi ibadah haji. (Kemenag)
Merahputih.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Sriyanto Saputro, menyoroti parahnya masalah transportasi bagi jemaah haji Indonesia saat puncak ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).
Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap penggunaan bus sekolah yang dinilai tidak layak serta keterlambatan bus yang signifikan, menyebabkan jemaah harus menunggu berjam-jam dalam cuaca yang sangat panas.
“Dengan sistem multisyarikah seperti sekarang, ini menjadi titik awal dari kekacauan. Koordinasi yang lemah membuat jemaah kita harus menunggu jemputan selama berjam-jam di bawah panas yang sangat ekstrem,” ujar Sriyanto dalam keterangannya, Senin (16/6).
Baca juga:
Saudi Alami Puncak Panas Ekstrem, Jamaah Haji Jangan Keluar Hotel 10.00–16.00
Menurut Sriyanto, sistem multisyarikah (banyak penyedia layanan) menjadi pemicu utama kekacauan ini karena lemahnya koordinasi.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa bus sekolah sama sekali tidak memenuhi standar pelayanan haji dan menambah ketidaknyamanan jemaah.
Ia mendesak agar sistem transportasi haji, terutama saat puncak ibadah, dievaluasi secara menyeluruh.
Sriyanto berharap Badan Pelaksana Haji (BP Haji) yang akan mengambil alih penyelenggaraan tahun depan sudah benar-benar siap dan mampu mengantisipasi permasalahan ini.
Lebih lanjut, Sriyanto mengingatkan pemerintah agar upaya menekan biaya haji tidak sampai mengorbankan kualitas pelayanan.
Baca juga:
178 Orang Positif COVID-19 di RI, Jemaah Haji Pulang Batuk Pilek Wajib Cek ke Faskes Terdekat
Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki target untuk membuat jemaah haji nyaman dengan biaya terjangkau, namun kualitas pelayanan harus tetap terjaga.
“Pak Presiden Prabowo punya obsesi agar jemaah haji kita nyaman dan biaya bisa ditekan. Tapi penekanan biaya jangan sampai mengorbankan kualitas. Itu yang harus dijaga,” tutupnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
