Bus Sekolah Angkut Jemaah Haji, DPR RI Sesalkan Kualitas Transportasi Puncak Ibadah

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 16 Juni 2025
Bus Sekolah Angkut Jemaah Haji, DPR RI Sesalkan Kualitas Transportasi Puncak Ibadah

Ilustrasi ibadah haji. (Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Sriyanto Saputro, menyoroti parahnya masalah transportasi bagi jemaah haji Indonesia saat puncak ibadah di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap penggunaan bus sekolah yang dinilai tidak layak serta keterlambatan bus yang signifikan, menyebabkan jemaah harus menunggu berjam-jam dalam cuaca yang sangat panas.

“Dengan sistem multisyarikah seperti sekarang, ini menjadi titik awal dari kekacauan. Koordinasi yang lemah membuat jemaah kita harus menunggu jemputan selama berjam-jam di bawah panas yang sangat ekstrem,” ujar Sriyanto dalam keterangannya, Senin (16/6).

Baca juga:

Saudi Alami Puncak Panas Ekstrem, Jamaah Haji Jangan Keluar Hotel 10.00–16.00

Menurut Sriyanto, sistem multisyarikah (banyak penyedia layanan) menjadi pemicu utama kekacauan ini karena lemahnya koordinasi.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa bus sekolah sama sekali tidak memenuhi standar pelayanan haji dan menambah ketidaknyamanan jemaah.

Ia mendesak agar sistem transportasi haji, terutama saat puncak ibadah, dievaluasi secara menyeluruh.

Sriyanto berharap Badan Pelaksana Haji (BP Haji) yang akan mengambil alih penyelenggaraan tahun depan sudah benar-benar siap dan mampu mengantisipasi permasalahan ini.

Lebih lanjut, Sriyanto mengingatkan pemerintah agar upaya menekan biaya haji tidak sampai mengorbankan kualitas pelayanan.

Baca juga:

178 Orang Positif COVID-19 di RI, Jemaah Haji Pulang Batuk Pilek Wajib Cek ke Faskes Terdekat

Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki target untuk membuat jemaah haji nyaman dengan biaya terjangkau, namun kualitas pelayanan harus tetap terjaga.

“Pak Presiden Prabowo punya obsesi agar jemaah haji kita nyaman dan biaya bisa ditekan. Tapi penekanan biaya jangan sampai mengorbankan kualitas. Itu yang harus dijaga,” tutupnya.

#Calon Haji #Ibadah Haji #Jemaah Haji #Pansus Haji
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Resmi Akuisisi Hotel dan Tanah Sekitar Masjid Al-Haram di Makkah
Thakher City termasuk pengembangan kawasan terpadu yang terletak sekitar 2,5 kilometer dari Masjid Al-Haram di Makkah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Danantara Resmi Akuisisi Hotel dan Tanah Sekitar Masjid Al-Haram di Makkah
Indonesia
Putra Mahkota Saudi Telepon Presiden Prabowo, Beri Dukungan untuk Indonesia dan Bahas Kampung Haji
MBS menelepon Presiden Prabowo menyampaikan belasungkawa atas bencana di Indonesia serta membahas perkembangan rencana pembangunan perkampungan haji.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Putra Mahkota Saudi Telepon Presiden Prabowo, Beri Dukungan untuk Indonesia dan Bahas Kampung Haji
Indonesia
Skema Haji 2026 Dinilai Terlalu Berbahaya, Jemaah Harus Tiba di Mina Pagi Hari Sebelum Cuaca Panas Ekstrem Mencapai Puncaknya
Ia mendesak pemerintah untuk segera merevisi skenario tersebut
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 November 2025
Skema Haji 2026 Dinilai Terlalu Berbahaya, Jemaah Harus Tiba di Mina Pagi Hari Sebelum Cuaca Panas Ekstrem Mencapai Puncaknya
Indonesia
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Pemerintah Arab Saudi menetapkan jadwal penerbitan visa jamaah calon haji reguler berlangsung mulai 8 Februari hingga 20 Maret 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 25 November 2025
Jangan Lupa Batas Akhir Pengajuan Visa Haji 8 Februari 2026, Lewat Batal Berangkat!
Indonesia
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Kebijakan ini juga akan memberikan keadilan terhadap jemaah haji yang sudah mendaftar, karena akan diberangkatkan berdasarkan nomor urut provinsi dan juga untuk kemaslahatan jemaah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Kuota Jemaah Haji Asal Jawa Barat Turun Drastis, Tak Ada Lagi Menyalip Antrean
Indonesia
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Kabupaten Sumedang, pada 2026, hanya akan menerima 72 kuota haji, jumlah yang jauh lebih sedikit ketimbang alokasi sebelumnya sebanyak 511 jemaah.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
Keberatan Kuota Haji Dipangkas, DPRD Sumedang Sambangi Komisi VIII DPR
Indonesia
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
BPKH tegaskan dukungan terhadap langkah KPK telusuri layanan haji. Pastikan dana haji dikelola profesional dan BPKH Limited tak terlibat operasional kargo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Indonesia
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
BPKH didesak fokus investasi untuk layanan jemaah dan bertanggung jawab moral atas amanah umat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
DPR Ingatkan BPKH Jangan Jadikan Uang Umat untuk Proyek Infrastruktur yang Tak Ada Urusannya dengan Ka'bah
Indonesia
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Ia desak prioritas lansia, stop jalur cepat, dan diplomasi kuota ke Arab Saudi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Kebijakan Masa Tunggu Haji 26 Tahun Ciptakan Ketidakadilan Baru yang Rugikan Ribuan Calon Haji, Prioritaskan Jemaah Lansia Agar Tidak Tunggu Sampai Tutup Usia
Indonesia
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Melati mendesak kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko investasi dana haji untuk menjamin keamanan dan transparansi dana jemaah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Gerindra Soroti Pasal Krusial RUU PKH, Jangan Sampai Dana Miliaran Rupiah Jadi Bancakan Investasi Gelap
Bagikan