Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional Jika Harga BBM Tak Diturunkan
Mula Akmal - Selasa, 06 September 2022
Situasi demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022). ANTARA/Walda
MerahPutih.com - Aksi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM digelar oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat buruh di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyerukan agar para buruh melakukan mogok kerja nasional jika kenaikan harga BBM tak dibatalkan.
Baca Juga:
DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan Rakyat Miskin Terimbas Kenaikan BBM
Said Iqbal menuturkan mogok nasional rencananya akan dilakukan pada bulan depan jika harga BBM tak kunjung diturunkan oleh pemerintah.
"November akhir atau Desember awal, bila BBM tidak diturunkan," kata Said Iqbal.
Dia meminta para buruh tidak takut untuk mogok massal. Said Iqbal menjamin keamanan para buruh saat mogok kerja itu dilakukan.
"Kalau ada apa-apa, saya yang tanggung jawab. Saya akan serukan secara terbuka, mogok nasional," ujarnya.
Baca Juga:
Said Iqbal menyerukan agar para buruh yang hadir di lokasi nantinya menyetop proses produksi sehingga melumpuhkan ekonomi.
"Di sini ada pengemudi, bus, Damri, saya akan instruksikan mereka setop operasional. Kita galang kekuatan dengan mahasiswa, kita akan ajak," jelas dia.
Said menambahkan, ekonomi rakyat menjadi korban atas kebijakan pemerintah yang seenaknya.
"Ekonomi rakyat telah dilumpuhkan oleh kebijakan yang berpihak kepada kapitalisasi modal,mereka tega bikin sengsara rakyat," ucap Said Iqbal. (Knu)
Baca Juga:
Tarif Angkutan Umum bakal Melonjak 35 Persen Akibat BBM Naik
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
DPR RI Desak Reformasi Total Penegak Hukum Pasca Berlakunya KUHP Baru
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Strategi Komisi XI DPR RI Akselerasi Ekonomi 2026 Melalui Perlindungan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran
Buntut Trading Halt Beruntun, Dirut BEI Buktikan Tanggung Jawab Moral Melalui Pengunduran Diri
LPSK Dinilai Lamban Tangani Kasus di Daerah, DPR Desak Pembentukan Kantor Perwakilan Provinsi
Banjir Jawa, DPR Nilai Modifikasi Cuaca hanya Solusi Jangka Pendek
Dana Bagi Hasil Balikpapan Dipangkas hingga 70 Persen, DPR: itu Hak Daerah yang Wajib Dikembalikan
Komisi XII DPR Soroti Mafia Migas, Penyalahgunaan BBM Dinilai sebagai Kejahatan Sistematis
BBM Super dan V-Power Kembali Langka, Sejumlah SPBU Shell di Jabodetabek Kehabisan Stok
BMKG dan BNPP Diminta Gandeng Influencer dan Aplikasi Populer Sebagai Modernisasi Early Warning System
