Headline

Buntut Pemecatan, Ketua PAN Didesak Mundur

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 24 November 2017
Buntut Pemecatan, Ketua PAN Didesak Mundur

Rombongan PAN saat daftar peserta Pemilu 2019 di KPU, Jakarta, Jumat (13/10). (MP/Asropih Opih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kisruh antarkader Partai Amanat Nasional masih berbuntut panjang. Sejumlah kader menyerukan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Rusli Matdian mundur dari jabatannya.

Rusli Matdian yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Ogan Komering Ulu, Sumsel dianggap tidak becus mengurus partai yang logo matahari itu.

"Kami harapkan agar Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Ogan Komering Ulu (OKU) Rusli Matdian dapat legowo mundur sebagai ketua partai karena cara itu lebih terhormat," kata Wakil Ketua Pengkaderan PAN OKU Rival Kaabah di Baturaja, Jumat (24/11).

Rivai Kaabah sebagaimana dilansir Antara mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebagian besar kader PAN termasuk yang saat ini duduk di fraksi DPRD setempat sudah tidak mau lagi partai berlambang matahari terbit itu dipimpin oleh Rusli Matdian.

"Sekitar 80 persen kader mulai dari Pengurus Harian (PH) termasuk sembilan DPC yang menolak dilantik dan fraksi PAN di DPRD OKU meminta Rusli Matdian mundur dari jabatan ketua partai serta mendesak agar segera diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)," ungkap Sekretaris Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) PAN OKU, Eko Wirawan didampingi Sekretaris DPD Iwan Setiawan saat dikonfirmasi secara terpisah menambahkan.

Eko mengungkapkan, gejolak seperti ini muncul karena ada dorongan murni dari arus bawah kader partai itu yang meminta dengan hormat agar Rusli Matdian mundur sebagai ketua DPD PAN OKU.

"Partai kami sekarang krisis kepemimpinan terlebih lagi hubungan pengurus dengan ketua sudah tidak harmonis. Kita khawatir, kalau ketua masih dipimpin Rusli Matdian, maka PAN OKU mengalami kemunduran dan kemungkinan besar tidak mendapat kusri di DPRD setempat pada pileg nanti," tegasnya.

Menurut dia, sejak Rusli Matdian menahkodai PAN, tidak ada lagi keharmonisan di internal partai berlambang matahari terbit di daerah itu.

"Rusli Matdian seolah berjalan sendiri dalam kepemimpinannya. Apalagi saat ini, bisa dibilang tidak ada lagi pengikut di belakangnya karena tidak menjalin komunikasi dengan para pengurus, terlebih pasca insiden Rakerda lalu," kata dia.

Untuk itu, kata Eko Wirawan, keinginan agar diadakan Musdalub oleh DPW PAN Sumsel, tidak berada dalam posisi tawar menawar lagi.

"Ini keinginan murni kami seluruh pengurus PAN di OKU. PAN tidak ada masalah atau cacat hukum dengan KPU. Dan memang secara hukum Pak Rusli sah sebagai ketua. Tapi ini adalah gerakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinannya," pungkas salah satu ketua DPC PAN yang dipecat Rusli Matdian.(*)

#PAN #Partai Amanat Nasional #Sumatera Selatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
KPK tetapkan Dirut PT CMC Eko Yusanto & politikus PAN B. Daditama sebagai tersangka baru suap Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari. Simak perannya!
Wisnu Cipto - Selasa, 20 Oktober 2026
KPK Umumkan Tersangka Baru Suap Bupati Rejang Lebong: Politikus PAN Merangkap TA di Pemkab
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Indonesia
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Zulhas mengatakan kebersamaan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kalkulasi politik atau keinginan untuk berada dalam pemerintahan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PAN Tegaskan Bakal Terus Bersama Prabowo Subianto
Indonesia
Publik Heboh, Pertamina Minta Maaf Batalkan Syarat Beli BBM Wajib Bawa STNK di Sumsel
Pertamina Patra Niaga membatalkan rencana syarat wajib STNK untuk beli BBM di SPBU Sumsel.
Wisnu Cipto - Jumat, 04 September 2026
Publik Heboh, Pertamina Minta Maaf Batalkan Syarat Beli BBM Wajib Bawa STNK di Sumsel
Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan