Headline

Buntut Kisruh Rakerda, PAN Pecat 9 Ketua DPC di Ogan Komering Ulu

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 22 November 2017
Buntut Kisruh Rakerda, PAN Pecat 9 Ketua DPC di Ogan Komering Ulu

Wakil ketua Umum PAN Hanafi Rais saat pendaftaran partai. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Gejolak mulai terjadi dalam tubuh Partai Amanat Nasional. Sejumlah kader yang memegang posisi puncak di DPC OKU dipecat.

Sembilan Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dikabarkan dipecat sebagai kader setelah mendesak diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa untuk mengganti ketua DPD partai tersebut beberapa waktu lalu.

"Memang benar ada kabar pemecatan sembilan Ketua DPC PAN OKU itu, tapi belum bisa dipastikan karena belum ada pemberitahuan dari ketua kami," kata Humas DPD PAN Ogan Komering Ulu (OKU), Duan Sipni Rahmatullah di Baturaja, Rabu (22/11).

Menurut dia, kabar pemecatan itu merupakan buntut dari kisruh saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) beberapa hari lalu lantaran sembilan DPC PAN OKU menolak dilantik dan mendesak diadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk mengganti ketua DPD partai terkait.

Dia mengakui, sembilan pengurus kecamatan yang akan dipecat itu yakni DPC Kecamatan Peninjauan, Lubuk Batang, Lengkiti, Sosoh Buay Rayap, Baturaja Timur, Baturaja Barat, Kedaton Peninjauan Raya, Sinar Peninjauan dan Kecamatan Lubuk Raja.

"Namun untuk kepastian pemecatan itu saya belum dapat memastikan karena hingga saat ini belum ada pemberitahuan dari ketua," kata dia.

Sekretaris DPD PAN OKU, Iwan Setiawan saat dikonfirmasi Antara secara terpisah mengaku tidak mengetahui masalah pemecatan itu karena belum ada informasi dari ketua partai.

Namun, kata dia, jika pemecatan sembilan DPC kecamatan tersebut benar terjadi tidak akan berimbas pada tiga kader PAN yang saat menjabat sebagai anggota DPRD setempat.

"Walaupun ketiga kader itu ikut tandatangan untuk mendesak diadakannya Musdalub tidak jadi masalah apalagi sampai terjadi Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap mereka," jelasnya.

Ketua DPC PAN Kecamatan Peninjauan, Elvis menegaskan jika memang terjadi pemecatan terhadap dirinya akan mengambil langkah hukum dan melakukan protes ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) serta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

"Kalau memang begitu adanya, ini akan kami bawa ke ranah hukum, karena tidak bisa serta merta dilakukan pemecatan. Alasan para kader mendesak untuk diadakan Musdalub jelas karena saat ini DPD PAN OKU mengalami krisis kepemimpinan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN OKU, Rusli Matdian saat hendak dikonfirmasi terkait kabar pemecatan sembilan kader pengurus kecamatan tersebut sedang tidak berada di tempat.(*)

#PAN #Partai Amanat Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Seluruh kinerja menteri juga berada dalam pengawasan langsung Presiden Prabowo.
Dwi Astarini - Kamis, 27 Agustus 2026
Presiden Prabowo Peringatkan Menteri yang tak Sanggup Kerja untuk Mundur, PAN: itu Peringatan Serius
Indonesia
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
"Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja," kata Saleh
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Akomodir Pilkada Tanpa Wakil, Kesan Sekarang Sering Berkonflik Dengan Kepala Daerah
Indonesia
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Wakil Ketua Umum PAN Saleh Daulay merespons usulan pilkada tanpa wakil kepala daerah. Menurutnya gagasan tersebut memerlukan kajian mendalam sebelum diterapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 Agustus 2026
PAN Respons Usulan Pilkada Tanpa Wakil, Saleh Daulay: Menarik tapi Perlu Dikaji Mendalam
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Bagikan