Buntut Kicauan G30Setnov, SOKSI Ancam Polisikan Pemred Koran Tempo

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 10 Oktober 2017
Buntut Kicauan G30Setnov, SOKSI Ancam Polisikan Pemred Koran Tempo

Ketua DPR Setya Novanto (kiri). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Erwin Ricardo Silalahi mengancam bakal mempolisikan Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso. Ancaman tersebut buntut dari postingan twit Budi yang menulis G30Setnov di akun twitter pribadinya beberapa waktu lalu.

"Ini juga di twitter Pemred Tempo Budi Setyarso pada tanggal 29 september memuat G30Setnov. Nah, saya pikir ini gak bisa ditolerir," ujar Erwin di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).

Menurut Erwin, tweet G30Setnov yang diposting Budi Setyarso sudah kelewat batas. Seolah-olah, kata dia, kicauan pribadi Pemred Koran Tempo tersebut ingin menyamakan Ketua DPR dengan Partai Komunis Indonesia.

"Padahal ini sebenernya cara-cara PKI untuk melakukan adu domba. Ini yang harus kita waspadai, kok media Koran sebesar Tempo bisa melakukan hal-hal jahat seperti itu," tegas dia.

Karena itu, sambung Erwin, pihaknya sedang mempertimbangkan melaporkan Koran Tempo dan Pemrednya Budi Setyarso ke Bareskrim Polri.

"Apa yang dilakukan oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman yaitu melaporkan Koran Tempo ke Bareskrim Polri dan kami juga kemungkinan besar akan mengikuti langkah hukum itu," jelas dia.

"Ini sebuah desain yang secara sistemik dilakukan oleh Tempo untuk membangun opini publik dan menggiring opini yang sesat dan jahat kepada Pak Setya Novanto. Dan kami harus minta pertanggungjawaban secara hukum," pungkasnya.

Selain bakal memproses secara hukum Koran Tempo dan Pemrednya Budi Setyarso, Ketua Harian Depinas Soksi Erwin Ricardo Silalahi telah melaporkan Koran Tempo ke Dewan Pers karena diduga melanggar kode etik jurnalistik dengan pemberitaan kasus korupsi e-KTP yang dinilai menyudutkan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. (Pon)

#Dewan Pers #SOKSI #Setya Novanto #Koran Tempo #Budi Setyarso
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Dewan Pers mendorong pemerintah untuk memakai jalur diplomasi demi membebaskan jurnalis dan warga sipil.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Berita Foto
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima surat usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 April 2026
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Indonesia
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Sidang gugatan pembatalan bebas bersyarat Setya Novanto masuk tahap akhir. Kuasa hukum ARRUKI dan LP3HI mengungkap ada dugaan cacat hukum.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Gugatan Pembatalan Bebas Bersyarat Setya Novanto Masuki Tahap Akhir, Boyamin Ungkap Ada Dugaan Cacat Administrasi
Indonesia
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan platform AI wajib membayar royalti jika menggunakan karya jurnalistik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Februari 2026
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Indonesia
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Uji Kompetensi Wartawan akan digelar pada 4-5 Februari 2026 untuk 30 jurnalis dari tiga jenis platform media, yang meliputi siber, foto, dan TV.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Indonesia
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Mendukung implementasi putusan MK yang memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Indonesia
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Kemkomdigi sampai dengan tanggal 7 November 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Setya Novanto diminta kembali ke penjara jika bebas bersyarat dibatalkan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 29 Oktober 2025
Bebas Bersyarat Setya Novanto Digugat ke PTUN, Kuasa Hukum ARUKKI dan LP3HI: Masih Terlibat Kasus TPPU
Berita Foto
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Bagikan