BRIN Dinilai Lamban Respons Isu Strategis, DPR Dorong Fokus Riset Pertanian dan Kesehatan
Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha (DPR RI)
Merahputih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, melontarkan kritik keras terhadap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Fasha menilai bahwa UU Nomor 11 Tahun 2019 memberikan kewenangan terlalu besar kepada BRIN, menjadikannya organisasi yang terlalu eksklusif dan berkuasa dalam ekosistem riset nasional.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu pun menekankan perlunya revisi UU tersebut. Ia menyoroti dua klausul utama yang memberikan BRIN peran tidak hanya dalam riset, tetapi juga pengembangan dan penerapan.
"Di negara lain, badan riset hanya fokus pada penelitian. Pengembangan dilakukan oleh badan lain,” ujar Fasha dalam keterangannya, Jumat (16/5).
Baca juga:
Lebih lanjut, Fasha menyoroti lambatnya respons BRIN terhadap isu-isu strategis nasional, seperti hilangnya peluang dalam pengembangan teknologi nikel. Ia mengingatkan bahwa negara lain sudah beralih ke LFI, dan Indonesia bisa kehilangan nilai nikelnya jika tidak bergerak cepat.
Fasha juga mendorong BRIN untuk lebih aktif dalam riset strategis di bidang pertanian dan kesehatan, mencontohkan potensi pengembangan padi unggul dan pengobatan alternatif untuk malaria serta diabetes.
Mengacu pada pengalamannya mengunjungi badan riset di Guangzhou, Tiongkok, Fasha menggambarkan sebuah badan perencanaan riset yang besar dan fokus pada perencanaan berbagai isu, termasuk alutsista, tanpa mengambil alih entitas yang sudah berjalan.
Baca juga:
Ia mengingatkan BRIN untuk menghindari ego sektoral dan fokus pada riset, menyerahkan implementasi kepada lembaga yang lebih kompeten jika BRIN belum mampu. Fasha menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga demi mencapai kemandirian energi, pertanian, dan ketahanan pangan sesuai visi Presiden.
“Ini yang kami inginkan, jadi kepada BRIN ini kalo masing-masing ego sektor dikedepankan maka ini tidak akan selesai. Kasihan entitas-entitas yang sudah lebih berjalan sudah memang itu menghasilkan sesuatu untuk bangsa ini harus dilebur kembali. Ini yang terjadi, jadi ini yang rasa ada kemunduran,” tutup dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK SP3 Kasus Timah, Legislator: Sudah Prosedural, tetapi Publik Perlu Penjelasan
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis