BRIN Dinilai Lamban Respons Isu Strategis, DPR Dorong Fokus Riset Pertanian dan Kesehatan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 16 Mei 2025
BRIN Dinilai Lamban Respons Isu Strategis, DPR Dorong Fokus Riset Pertanian dan Kesehatan

Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, melontarkan kritik keras terhadap Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Fasha menilai bahwa UU Nomor 11 Tahun 2019 memberikan kewenangan terlalu besar kepada BRIN, menjadikannya organisasi yang terlalu eksklusif dan berkuasa dalam ekosistem riset nasional.

Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu pun menekankan perlunya revisi UU tersebut. Ia menyoroti dua klausul utama yang memberikan BRIN peran tidak hanya dalam riset, tetapi juga pengembangan dan penerapan.

"Di negara lain, badan riset hanya fokus pada penelitian. Pengembangan dilakukan oleh badan lain,” ujar Fasha dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Baca juga:

Revolusi Pertahanan! BRIN Gebrak Industri dengan Kecerdasan Buatan untuk Tingkatkan Keamanan Nasional

Lebih lanjut, Fasha menyoroti lambatnya respons BRIN terhadap isu-isu strategis nasional, seperti hilangnya peluang dalam pengembangan teknologi nikel. Ia mengingatkan bahwa negara lain sudah beralih ke LFI, dan Indonesia bisa kehilangan nilai nikelnya jika tidak bergerak cepat.

Fasha juga mendorong BRIN untuk lebih aktif dalam riset strategis di bidang pertanian dan kesehatan, mencontohkan potensi pengembangan padi unggul dan pengobatan alternatif untuk malaria serta diabetes.

Mengacu pada pengalamannya mengunjungi badan riset di Guangzhou, Tiongkok, Fasha menggambarkan sebuah badan perencanaan riset yang besar dan fokus pada perencanaan berbagai isu, termasuk alutsista, tanpa mengambil alih entitas yang sudah berjalan.

Baca juga:

Puan Pastikan Komisi I DPR Minta Penjelasan Pelibatan Warga Sipil Saat Pemusnahan Amunisi TNI di Garut

Ia mengingatkan BRIN untuk menghindari ego sektoral dan fokus pada riset, menyerahkan implementasi kepada lembaga yang lebih kompeten jika BRIN belum mampu. Fasha menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga demi mencapai kemandirian energi, pertanian, dan ketahanan pangan sesuai visi Presiden.

“Ini yang kami inginkan, jadi kepada BRIN ini kalo masing-masing ego sektor dikedepankan maka ini tidak akan selesai. Kasihan entitas-entitas yang sudah lebih berjalan sudah memang itu menghasilkan sesuatu untuk bangsa ini harus dilebur kembali. Ini yang terjadi, jadi ini yang rasa ada kemunduran,” tutup dia.

#BRIN #DPR RI #Partai Nasdem
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Lifestyle
Manusia Purba Obati Sakit Gigi Pakai Biji Pinang, Menenangkan Saraf
Para arkeolog dan ilmuwan internasional bersama BRIN menemukan bukti empiris praktik ini telah dilakukan sejak 25.000 tahun lalu.
Dwi Astarini - Senin, 05 Oktober 2026
Manusia Purba Obati Sakit Gigi Pakai Biji Pinang, Menenangkan Saraf
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Bagikan