Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Langkah Mabes Polri mencopot Brigjen Prasetijo Utomo karena bersekongkol dengan terpidana korupsi BLBI Djoko Tjandra perlu menjadi pelajaran bagi korps Bhayangkara.
Langkah ini akan menjaga marwah Polri sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.
Baca Juga:
Oknum Jenderal di Interpol Indonesia Diperiksa Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra
Anggota Komisi III DPR Cucun Ahmad Sjamsurijal berharap Prasetijo jadi "tamparan keras" sehingga mestinya menjadi pelajaran berharga bagi semua insan Bhayangkara.
Menurutnya kesalahan personal bisa berdampak luar biasa bagi organisasi.
"Kami berharap agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi Korps Bhayangkara untuk secara sungguh-sungguh menjaga marwah lembaga. Jangan sampai nila setitik, rusak susu sebelanga," katanya kepada wartawan, Jumat (17/7).
la menjelaskan, apa yang dilakukan Brigjen Prasetijo Utomo dengan menerbitkan surat jalan bagi DPO kakap seperti Djoko Tjandra bagaimanapun juga telah mencoreng institusi Polri.
Beberapa tahun terakhir Polri terus melakukan berbagai upaya agar semakin profesional, modern, dan terpercaya (promoter). Namun masih saja ada oknum yang melakukan tindakan dan langkah yang menciderai upaya tersebut.
"Sebagai organisasi yang besar Polri memang tidak bisa menghindari adanya kesalahan, kecerobohan, dan keteledoran dari anggotanya. Namun langkah cepat yang dilakukan Kapolri dan Kabereskrim menunjukkan keseriusan dalam menegakkan disiplin organisasi," jelas dia.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR itu menyatakan salut kepada Kapolri dan jajarannya yang tidak sekedar mencopot Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.
"Ini artinya Polri tidak tebang pilih. Meskipun anggota, jika bersalah ya disidik secara pidana," katanya.
Termasuk berupaya menyelidiki terbitnya surat jalan, peristiwa terhapusnya red notice, dan munculnya surat keterangan sehat bagi Djoko Tjandra.
“Ini berarti akan ada penyelidikan-penyelidikan baru yang bisa saja memunculkan nama baru selain Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo di seputar Djoko Tjandra. Kita dari Komisi III akan membantu mengawasi dan memberikan support penuh atas inisiatif ini,” tegasnya.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman berharap Polri nantinya dapat transparan kepada publik terkait hasil dari pemeriksaan oknum tersebut. Agar pandangan publik terbuka akan siapa sosok yang bertanggung jawab atas peristiwa ini.
"Kami mencatat, Polri adalah institusi pertama yang memberikan sanksi berat kepada pejabat tingginya terkait kasus Joko Tjandra ini. Semoga saja proses pemeriksaan berjalan mulus dan tidak masuk angin sehingga masyarakat tahu bahwa hukum pasti ditegakkan, oknum yang bersalah pasti dihukum," ujar politikus Gerindra ini.
Baca Juga:
Demi Muluskan Surat Jalan untuk Djoko Tjandra, Prasetijo Suruh Seorang Dokter Bikin Rapid Test
Dia meminta agar kejadian ini sebagai introspeksi diri bagi pihak Polri ke depan dalam penanganan seseorang yang jelas berstatus sebagai buronan suatu perkara.
Khusus untuk kasus Djoko, Habiburokhman mempercayai Polri dengan SDM dan teknologi yang mumpuni dapat segera menangkap Djoko.
"Kalau teroris yang lihai menghilangkan jejak saja bisa ditangkap, seharusnya Joko Tjandra yang tidak terlatih bisa lebih mudah ditangkap," kata Habiburokhman.
Sebelumnya lolosnya buronan Kejaksaan Agung Djoko Tjandra ke Malaysia kembali memasuki babak baru. Belakangan diketahui adanya "surat sakti" yang dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPN Bareskrim Polri.
Surat inilah yang disebut-sebut yang memuluskan jalan Djoko untuk keluar Indonesia. (Knu)
Baca Juga:
