BPS Proyeksikan Perlambatan Ekonomi Global Masih Terjadi Hingga 2024

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 06 Februari 2023
BPS Proyeksikan Perlambatan Ekonomi Global Masih Terjadi Hingga 2024

Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (14/9). (Foto: MerahPutih/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan perlambatan ekonomi global masih akan berlanjut hingga tahun depan, meski kasus COVID-19 sudah mulai terkendali.

"Pelambatan ekonomi global juga diproyeksikan masih akan terus berlanjut 2023 tahu ini dan juga tahun 2024 mendatang," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono dalam konfrensi pers merilis pertumbuhan ekonomi global Indonesia triwulan VI, Senin (6/2).

Baca Juga:

La Nyalla Sebut Masyarakat Belum Rasakan Dampak Positif Pertumbuhan Ekonomi

Margo mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2022 cukup prihatin, di bawah rata-rata angka saat sebelum wabah virus corona menghanyam dunia.

"Pertumbuhan ekonomi global 2022 melambat dan berada di bawah rata-rata, pertumbuhan selama dari tahun 2000 sampai 2019," urainya.

Margo Yuwono juga mengatakan, bahwa sampai saat ini rantai pasokan belum sepenuhnya pulih, yang menyebabkan masih tingginya tingkat inflasi secara global.

Maka menurut dia, bila dalam kondisi tersebut permintaan barang tinggi, maka akan langsung berimbas pada harga pangan.

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Sejumlah Kebijakan Mitigasi Potensi Krisis Ekonomi Global

"Tingkat inflasi global sepanjang tahun 2022 diperkirakan mencapai 8,8 persen, tetapi diproyeksikan mulai menurun baik untuk 2023 maupun 2024. Akan tetapi proyekni akan lebih tinggi dari pada rata-rata tingkat inflasi global tahun 2017 sampai 2019 yang mencapi 3,4 persen," ungkapnya.

Lebih lanjut, perekonomian rekanan Indonesia di tahun 2022 seperti Amerika Serikat dan Tiongkok masih tumbuh positif, maski belum kembali sebelum masa pandemi COVID-19.

"Disisi lain tekanan inflasi yang tinggi membayangi sejumlah negara, khususnya negara negara dagang kita," ucapnya. (Asp)

Baca Juga:

Pertumbuhan Ekonomi Tiongkok Bikin Ekonomi Indonesia Membaik

#COVID-19 #Ekonomi #Badan Pusat Statistik (BPS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Indonesia
BPS Sarankan Warga Ajukan Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas cek bansos yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengajukan keberatan terhadap data yang diterima.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
BPS Sarankan Warga Ajukan  Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Lifestyle
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
BPS mencatat 1,03 juta pengangguran terdidik per Mei 2026. Simak 6 jurusan kuliah dengan lulusan paling banyak menganggur dan penyebabnya.
ImanK - Senin, 17 Agustus 2026
6 Jurusan Kuliah dengan Lulusan Paling Banyak Menganggur, Manajemen Teratas
Bagikan