Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 13 Juli 2026
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Foto: Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dalam pelaksanaannya, petugas BPS akan mendatangi rumah tangga maupun pelaku usaha untuk melakukan pendataan secara langsung.

Bagi masyarakat yang ingin mengisi kuesioner secara mandiri, BPS juga menyediakan tautan daring yang akan diberikan oleh petugas sensus saat melakukan pendataan.

Pramono Anung Minta Warga Berikan Data Sesuai Kondisi Sebenarnya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat memberikan data yang sebenarnya saat mengikuti Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, kejujuran masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas data yang nantinya digunakan pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi.

"Karena inilah yang menjadi kata kunci di dalam kita untuk mengambil keputusan ke depan. Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin, begitu," kata Pramono saat pencanangan komitmen bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi DKI Jakarta bersama BPS di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/7).

Baca juga:

Sensus Ekonomi 2026 Bakal Menyasar Langsung Pelaku Usaha, Mahasiswa Dikerahkan

Pramono menjelaskan, hasil sensus akan menjadi rujukan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan keadaan sebenarnya.

Karena itu, ia berharap data yang dihimpun dapat benar-benar akurat dan mencerminkan realitas di lapangan.

Sehingga dengan demikian kita semua akan terbantu di dalam pengambilan keputusan menggunakan data yang benar, data yang kompetitif, data yang betul-betul mencerminkan, merefleksikan keadaan masyarakat yang sebenarnya,

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

BPS Pastikan Data Warga Dijamin Kerahasiaannya

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengajak masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan mengisi data secara benar.

Ia memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya.

Kami mohon kiranya nanti apabila petugas sensus kami datang, mohon pertama terima petugas sensus, kedua isi data dengan benar, dan ketiga tidak perlu khawatir bahwa rahasia data yang diberikan itu akan kami jaga dengan sebaik-baiknya,

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.

Amalia mengatakan, BPS telah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, serta PT Peruri untuk mengamankan data yang dihimpun selama pelaksanaan sensus.

Baca juga:

Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi

Sensus Ekonomi Tidak Berkaitan dengan Pajak

Amalia juga menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan kepentingan perpajakan.

Menurutnya, seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pemerintah.

"Jadi sensus ini adalah untuk kepentingan statistik bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat luas. Jadi sekali lagi rahasia data individu dan pribadi akan kami jaga," pungkasnya. (Asp)

#Sensus Ekonomi #Pramono Anung #Badan Pusat Statistik (BPS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono bakal Evaluasi Tarif Flat Rp 5.000 untuk LRT Jakarta Velodrome-Manggarai
Ditargetkan, jumlah penumpang rute tersebut pada tahap awal pengoperasian mencapai 60.000–80.000 orang per hari.
Dwi Astarini - 3 menit lalu
Gubernur Pramono bakal Evaluasi Tarif Flat Rp 5.000 untuk LRT Jakarta Velodrome-Manggarai
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Indonesia
457 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Juli-Agustus 2026, Korsleting Seringkali Jadi Penyebab
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap 457 kebakaran terjadi di Jakarta selama Juli-Agustus 2026. Korsleting listrik menjadi penyebab dominan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 September 2026
457 Kebakaran Terjadi di Jakarta Selama Juli-Agustus 2026, Korsleting Seringkali Jadi Penyebab
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Ketentuan KTP DKI Jakarta tersebut berlaku khusus bagi pendaftar program padat karya, bukan larangan untuk seluruh warga KTP non-DKI untuk bekerja di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta
Indonesia
Pramono Minta Disdik Cek Ulang Mahasiswa yang tak lagi Dapat KJMU akibat Perubahan Desil
Pramono menyebut ada enam mahasiswa yang tidak lagi mendapatkan KJMU.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Pramono Minta Disdik Cek Ulang Mahasiswa yang tak lagi Dapat KJMU akibat Perubahan Desil
Indonesia
Pramono Anung Ungkap Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah per Hari, Gerakan Pilah Mulai Berdampak
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Jakarta menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah per hari. Gerakan pilah sampah naik menjadi 23,14 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Pramono Anung Ungkap Jakarta Hasilkan 9.000 Ton Sampah per Hari, Gerakan Pilah Mulai Berdampak
Indonesia
BPS Sarankan Warga Ajukan Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas cek bansos yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengajukan keberatan terhadap data yang diterima.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
BPS Sarankan Warga Ajukan  Sanggahan ke Kelurahan bila Keberatan Status Desil
Indonesia
Tarif TransBandara Blok M-Bandara Soetta Jadi Rp 15 Ribu, Naik dari Rp 3.500
Tarif TransBandara Rp 15.000 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 685 Tahun 2026.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
Tarif TransBandara Blok M-Bandara Soetta Jadi Rp 15 Ribu, Naik dari Rp 3.500
Indonesia
Isu CCTV Jakarta Dimatikan saat Demo 27 Agustus 2026, Pramono Buka Suara
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membantah CCTV dimatikan saat demo 27 Agustus 2026 lalu.
Soffi Amira - Senin, 31 Agustus 2026
Isu CCTV Jakarta Dimatikan saat Demo 27 Agustus 2026, Pramono Buka Suara
Indonesia
Jakarta Tawarkan Potensi Investasi Rp 115 Triliun
Jakarta Investment Centre (JIC) menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, investor, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.
Dwi Astarini - Jumat, 28 Agustus 2026
Jakarta Tawarkan Potensi Investasi Rp 115 Triliun
Bagikan