Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - 1 jam, 28 menit lalu
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Foto: Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dalam pelaksanaannya, petugas BPS akan mendatangi rumah tangga maupun pelaku usaha untuk melakukan pendataan secara langsung.

Bagi masyarakat yang ingin mengisi kuesioner secara mandiri, BPS juga menyediakan tautan daring yang akan diberikan oleh petugas sensus saat melakukan pendataan.

Pramono Anung Minta Warga Berikan Data Sesuai Kondisi Sebenarnya

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat memberikan data yang sebenarnya saat mengikuti Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, kejujuran masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas data yang nantinya digunakan pemerintah sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi.

"Karena inilah yang menjadi kata kunci di dalam kita untuk mengambil keputusan ke depan. Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin, begitu," kata Pramono saat pencanangan komitmen bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi DKI Jakarta bersama BPS di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (13/7).

Baca juga:

Sensus Ekonomi 2026 Bakal Menyasar Langsung Pelaku Usaha, Mahasiswa Dikerahkan

Pramono menjelaskan, hasil sensus akan menjadi rujukan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melihat kondisi ekonomi masyarakat berdasarkan keadaan sebenarnya.

Karena itu, ia berharap data yang dihimpun dapat benar-benar akurat dan mencerminkan realitas di lapangan.

Sehingga dengan demikian kita semua akan terbantu di dalam pengambilan keputusan menggunakan data yang benar, data yang kompetitif, data yang betul-betul mencerminkan, merefleksikan keadaan masyarakat yang sebenarnya,

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

BPS Pastikan Data Warga Dijamin Kerahasiaannya

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengajak masyarakat menerima kedatangan petugas sensus dan mengisi data secara benar.

Ia memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya.

Kami mohon kiranya nanti apabila petugas sensus kami datang, mohon pertama terima petugas sensus, kedua isi data dengan benar, dan ketiga tidak perlu khawatir bahwa rahasia data yang diberikan itu akan kami jaga dengan sebaik-baiknya,

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.

Amalia mengatakan, BPS telah menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, serta PT Peruri untuk mengamankan data yang dihimpun selama pelaksanaan sensus.

Baca juga:

Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi

Sensus Ekonomi Tidak Berkaitan dengan Pajak

Amalia juga menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak memiliki kaitan dengan kepentingan perpajakan.

Menurutnya, seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pemerintah.

"Jadi sensus ini adalah untuk kepentingan statistik bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat luas. Jadi sekali lagi rahasia data individu dan pribadi akan kami jaga," pungkasnya. (Asp)

#Sensus Ekonomi #Pramono Anung #Badan Pusat Statistik (BPS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga
BPS mulai melakukan Sensus Ekonomi 2026 hingga 31 Agustus. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masyarakat jujur memberikan keterangan.
Ananda Dimas Prasetya - 1 jam, 28 menit lalu
Pramono Anung Minta Warga Jujur Isi Data Sensus Ekonomi 2026, BPS Pastikan Kerahasiaan Terjaga
Indonesia
Pramono bakal Tindak Tegas Oknum Satpol PP DKI yang Pungli
Aksi tersebut sungguh merusak institusi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Dwi Astarini - 1 jam, 59 menit lalu
Pramono bakal Tindak Tegas Oknum Satpol PP DKI yang Pungli
Indonesia
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp 300 miliar dalam APBD 2026 untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Target 170 bangunan, namun warga masih enggan pindah ke rusun.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Indonesia
132.627 Orang Daftar Kerja Padat Karya Pemda DKI, Lowongan Hanya 2.843
Pihaknya memastikan proses perekrutan dalam program Padat Karya dilakukan transparan tanpa adanya "orang titipan".
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Juli 2026
132.627 Orang Daftar Kerja Padat Karya Pemda DKI, Lowongan Hanya 2.843
Indonesia
Pramono Anung Pertimbangkan Tambah Penerima Transportasi Umum Gratis Jika Tarif Transjakarta Naik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengkaji penambahan kelompok penerima transportasi umum gratis di tengah rencana penyesuaian tarif Transjakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
Pramono Anung Pertimbangkan Tambah Penerima Transportasi Umum Gratis Jika Tarif Transjakarta Naik
Indonesia
Pramono Anung Janji Gratiskan Transportasi Umum dan Tempat Wisata Selama 5 Hari saat HUT ke-500 Jakarta
Pramono Anung menggratiskan transportasi umum, Monas, Ragunan, hingga Ancol selama 22–27 Juni 2027 dalam perayaan HUT ke-500 Jakarta bagi seluruh warga Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
Pramono Anung Janji Gratiskan Transportasi Umum dan Tempat Wisata Selama 5 Hari saat HUT ke-500 Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dishub Tertibkan Pak Ogah di Jalan Protokol
Langkah itu dilakukan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang lebih berkelanjutan.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Gubernur Pramono Minta Dishub Tertibkan Pak Ogah di Jalan Protokol
Indonesia
Pramono Segera Tetapkan Tarif Tranjakarta ke Bandara, Termasuk Kaji Usulan Tarif Paket Rp 200 Ribu Per Bulan
Pemprov DKI tengah mematangkan kebijakan tarif transportasi umum yang diharapkan mampu mendorong lebih banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Pramono Segera Tetapkan Tarif Tranjakarta ke Bandara, Termasuk Kaji Usulan Tarif Paket Rp 200 Ribu Per Bulan
Indonesia
Advokasi Peduli Transportasi Publik Laporkan Gubernur Pramono ke MA soal Rencana Penaikan Tarif Transjabodetabek
Tidak ada pilihan lain selain keberatan melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Advokasi Peduli Transportasi Publik Laporkan Gubernur Pramono ke MA soal Rencana Penaikan Tarif Transjabodetabek
Indonesia
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Metode komunikasi juga perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat dan pelaku ekonomi agar informasi lebih mudah dipahami serta mampu menghilangkan keraguan responden.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
Khawatiran Sensus Ekonomi Berdampak ke Besaran Pajak, BPS Harus Sosialisasi
Bagikan