Headline

BPS Paparkan Sekitar 87 Persen Desa di Papua Masuk Kategori Desa Tertinggal

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 11 Desember 2018
BPS Paparkan Sekitar 87 Persen Desa di Papua Masuk Kategori Desa Tertinggal

Rumah Honai salah satu pembentuk desa di Papua (Foto: Instagram/baliemfest)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Dana desa yang jumlahnya fantastis ternyata belum bisa mendongkrak ribuan desa di wilayah Papua untuk lepas dari status desa tertinggal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 87,12 persen desa-desa di Papua belum menjadi wilayah yang layak dihuni warga. Sekitar 4.753 desa masih berada dalam kondisi desa tertinggal padahal pemerintahan sudah empat tahun Jokowi-JK telah menggelontorkan dana desa.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Papua, Bagas Susilo menjelaskan data tersebut didapat setelah BPS melakukan Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 dan diketahui terdapat 5.552 wilayah setingkat desa, 576 kecamatan, 29 kabupaten/kota.

"Podes 2018 dilaksanakan pada Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh desa/kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), kecamatan, kabupaten/kota," ujar Bagas Susilo di Jayapura, Papua, Senin (10/12).

Suasana dan pemandangan di Papua
Kawasan pemukiman penduduk di Papua (Foto: facebook.com/warami.alfons)

Ia menyebut Provinsi Papua memiliki tiga topografi wilayah yang terekam dalam pendataan Podes, yakni terdapat 2.638 (47,51 persen) desa berada di lereng/puncak, 644 (11,60persen) desa di lembah, dan 2.270 (40,89 persen) desa berada di dataran.

Terkait Indeks Pembangunan Desa (IPD) sebagian besar desa di Provinsi Papua termasuk dalam kategori desa tertinggal dan baru sebagian kecil desa yang termasuk dalam kategori desa mandiri (10 desa).

"Meskipun demikian, jumlah desa yang termasuk dalam kategori desa mandiri ini sudah lebih banyak, yaitu bertambah lima desa dari 2014," kata dia.

Bagas Susilo seperti dilansir Antara mengatakan secara umum di Provinsi Papua hampir semua dimensi penyusun IPD mengalami kenaikan, meski peningkatannya berbeda-beda, kecuali dimensi pelayanan dasar yang mengalami penurunan.

Dimensi penyusun IPD yang paling tinggi kenaikannya adalah dimensi penyelenggaraan pemerintah desa, dengan kenaikan sebesar 11,87 poin. Sementara dimensi yang paling rendah kenaikannya adalah dimensi pelayanan dasar, yang mengalami penurunan sebesar 0,85 poin.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf Tak Tahu Ada Dana Suap Dalam Event Aceh Marathon

#Badan Pusat Statistik (BPS) #Dana Desa #Papua
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
TNI Tembak Mati Komandan OPM di Maybrat, 2 Anak Buahnya Hanyut di Sungai
Personel TNI disebut mendapat serangan saat menjalankan operasi tersebut hingga terjadi aksi saling tembak.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
TNI Tembak Mati Komandan OPM di Maybrat, 2 Anak Buahnya Hanyut di Sungai
Indonesia
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
BPS mencatat perdagangan Indonesia surplus USD 7,25 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Ekspor USD 193,64 miliar dan impor USD 186,39 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
Indonesia
Pentolan OPM Dikabarkan Tewas Dalam Baku Tembak di Intan Jaya Papua Tengah
Saat peristiwa kontak senjata terjadi, Hermanus Hogajau-lah yang pertama kali menghujani Pasukan Timsus Yonif 315 Garuda dan Tim Taipur Koops TNI Habema di bawah kendali Kogabwilhan III
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Pentolan OPM Dikabarkan Tewas Dalam Baku Tembak di Intan Jaya Papua Tengah
Indonesia
Bos OPM Komplain Serangan Udara, Panglima TNI: Separatis Harus Ditumpas
Bos OPM Egianus Kogoya komplain serangan pesawat Super Tucano di Nduga. Panglima TNI Agus Subiyanto tegaskan separatis wajib ditumpas habis!
Wisnu Cipto - Senin, 28 September 2026
Bos OPM Komplain Serangan Udara, Panglima TNI: Separatis Harus Ditumpas
Indonesia
Panglima TNI Senang 8 Senjata Disita Dari OPM, Termasuk SS1 V1
Delapan pucuk senjata yang disebut Agus termasuk jenis SS1 V1 yang sebelumnya direbut OPM dari satuan TNI.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Panglima TNI  Senang 8 Senjata  Disita Dari OPM, Termasuk SS1 V1
Indonesia
4 Anggota OPM Tewas Dalam Kontak Senjata di Intan Jaya Papua Tengah
Personel TNI juga menyita sejumlah barang dari lokasi, antara lain satu pucuk SS2 V1, satu senjata api laras panjang dengan alat bidik Trijicon
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
 4 Anggota OPM Tewas Dalam Kontak Senjata di Intan Jaya Papua Tengah
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Pemerintah didesak untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Papua.
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Kekerasan KKB Terus Berulang, DPR Desak Pemerintah Gerak Cepat
Bagikan